JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri memastikan terus mendampingi Polda NTT dalam mengusut kasus dugaan terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).
Kasus tersebut menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Dugaan pemerkosaan terjadi pada Rabu malam,11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menegaskan penanganan perkara tetap berada ditangan Ditres PPA-PPO Polda NTT. Pihaknya hanya menjalankan fungsi pembinaan dan asistensi sejak awal kasus bergulir.
Baca Juga: Revisi Dua Undang-Undang Strategis Jadi Agenda Koordinasi Kementerian Pertahanan dan DPR
"Untuk yang di Kupang sebagaimana rekan-rekan ketahui, yang menangani adalah Polda NTT, ''ujar Nurul, Jumat (20/11/2026) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Nurul menyebut, fungsi Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebagai pembina akan terus melakukan pendampingan hingga perkara ini tuntas.
"InsyaAllah rekan-rekan Ditres PPA-PPO Polda NTT melakukan secara profesional,''jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nurul juga membantah terkait adanya isu perdamaian dalam kasus tersebut. Ia menegaskan informasi itu tidak benar dan proses hukum saat ini tetap berjalan.
Baca Juga: Tanah Adat Bukan Aset Pemodal, Identitas Masyarakat Ulumbu Terancam Hilang
"Jadi kalau teman-teman membaca di IG (Instagram) dan sebagainya bahwa terjadi damai, mohon izin, itu saya sampaikan tidak betul,''tegasnya.
Menurutnya, Bareskirim Polri memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus tersebut, semua penanganan perkara dilakukan secara profesional.
"Kemarin juga sudah disampaikan bahwa di dalam penanganannya perlu juga perizinan dari pihak-pihak tertentu, nah itulah yang kami tempuhh,''pungkas dia. **
Artikel Terkait
Rumah Jabatan Bupati Kupang Jadi Lokasi Dugaan Kekerasan Seksual, Polisi Telusuri Rangkaian Peristiwa
Polisi Temukan Celana saat Olah TKP Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang
Tim Hukum Minta Pemeriksaan Bupati Kupang Disiarkan Langsung, Ini Risiko Hukumnya
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mahasiswa Minta Polda NTT Tak Berlarut-larut
Dugaan Uang DP2KBP3A Manggarai Timur Mengalir ke Pilkada, Nama Hery Nabit Terseret
Dikonfirmasi soal Dugaan Aliran Dana DP2KBP3A, Bupati Hery Nabit Diduga Blokir Nomor Wartawan
Dukungan Dasco Jadi Cawapres Meluas, Politikus PDIP Ikut Beri Sinyal
Dedi Mulyadi Sebut Dasco Ahmad Layak Jadi Wakil Presiden, Singgung Perannya sebagai Mediator Pemerintah dan Publik
525 Liter Minyak Tanah Hendak Diselundupkan ke Matim, Dua Pelaku Diamankan Polres Manggarai
Kami Mau Hidup Dulu, Suara Masyarakat Adat di Tengah Pengembangan Geotermal Ulumbu
Tanah Adat Bukan Aset Pemodal, Identitas Masyarakat Ulumbu Terancam Hilang
Polda NTT Temukan Penampungan PMI Belum Layak, Awasi 451 Calon Pekerja dan Tangani Empat Kasus TPPO
Dijanjikan Gaji Tinggi, 11 Calon Pekerja Migran Indonesia Asal NTT Gagal Berangkat Ke Malaysia
Revisi Dua Undang-Undang Strategis Jadi Agenda Koordinasi Kementerian Pertahanan dan DPR