Minggu, 22 November 2026

Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar ‎

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Rabu, 18 November 2026 | 23:51 WIB
Potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya kawasan Taman Nasional Komodo. (Ist)
Potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya kawasan Taman Nasional Komodo. (Ist)

JAKARTA—Potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya kawasan Taman Nasional Komodo, dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. DPR RI kini mendorong agar sektor pariwisata menjadi salah satu sumber penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revisi undang-undang tentang Provinsi NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
‎
‎Salah satu gagasan yang mengemuka adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi dari wisatawan asing. Skema tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus mendukung pelestarian alam dan budaya di daerah tujuan wisata.

Baca Juga: Yaqut Gunakan Hak Menolak Jadi Saksi untuk Gus Alex dkk, Ini Alasan yang Disampaikan di Hadapan Hakim
‎
‎Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, Sturman Panjaitan, mengatakan peningkatan PAD menjadi salah satu tujuan utama perubahan kedua regulasi tersebut.
‎
‎"Intinya perubahan ini adalah bagaimana PAD dua provinsi ini meningkat dari pariwisata dan hal-hal lain," ujar Sturman saat ditemui di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Menurutnya, sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan alam dan destinasi wisata.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana ‎
‎
‎Dalam pembahasan tersebut, Sturman mencontohkan kebijakan Bali yang menerapkan pungutan terhadap wisatawan asing untuk mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.
‎
‎Ia menilai pendekatan serupa dapat dipertimbangkan untuk NTT dan NTB mengingat kedua provinsi tersebut memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah besar.
‎
‎"Seperti Bali, mereka menarik retribusi dari wisatawan asing agar budaya dan alam mereka tetap dipertahankan, tidak rusak. NTB dan NTT juga memiliki potensi pariwisata yang mirip, hanya saja belum diberdayakan secara optimal," jelasnya.
‎
‎Gagasan tersebut turut menempatkan kawasan Komodo di NTT dan Mandalika di NTB sebagai potensi ekonomi yang perlu dikembangkan lebih maksimal.

Baca Juga: Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
‎
‎Dengan pengelolaan yang tepat, aktivitas pariwisata di kedua kawasan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
‎
‎Selain pariwisata, DPR juga menyoroti perlunya pengembangan sektor ekonomi lain untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
‎
‎Sturman menyebut pertambangan, pertanian, dan energi terbarukan sebagai sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kapasitas fiskal NTT dan NTB.
‎
‎Ia menilai dukungan pemerintah pusat dan investasi masih diperlukan agar berbagai potensi ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Baca Juga: KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
‎
‎"Tanpa ada pemberdayaan dari pemerintah pusat dan investasi ke sana, mereka akan biasa-biasa saja. Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan agar potensi yang dimiliki NTB dan NTT bisa berkembang," ungkap Wakil.
‎
‎Ia juga menyinggung peluang penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan apabila dibutuhkan.
‎
‎Berbagai sumber pembiayaan dan pendapatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dukungan anggaran pemerintah pusat.

Baca Juga: Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
‎
‎Pembahasan revisi UU Provinsi NTT dan NTB diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan regulasi administratif, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi daerah.
‎
‎Peningkatan PAD dinilai dapat memperluas kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
‎
‎Sturman berharap optimalisasi potensi pariwisata serta sektor ekonomi lainnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
‎
‎"Kalau PAD meningkat, maka rakyat NTB dan NTT insyaallah sejahtera," pungkasnya.
‎
‎
‎‎

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X