KUPANG—Penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik berinisial YL di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai memasuki tahap pendalaman pembuktian. Polda NTT telah melayangkan surat panggilan terhadap 18 saksi dan menyiapkan pemeriksaan terhadap YL yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Langkah tersebut dilakukan Tim Joint Investigasi setelah penanganan perkara resmi ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menyampaikan perkembangan tersebut dalam kegiatan doorstop bersama awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Sabtu (21/11/2026).
Dalam proses penyidikan, pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah penting untuk memperdalam rangkaian peristiwa dan menguji kesesuaian keterangan dengan bukti yang telah diamankan.
Selain memanggil 18 saksi, penyidik juga meminta pendapat sejumlah ahli, mulai dari ahli tindak pidana kekerasan seksual, ahli hukum pidana, ahli psikologi forensik, hingga dokter ahli forensik.
"Kami ingin memastikan setiap keterangan yang diperoleh memiliki keterkaitan dengan fakta yang sedang didalami. Karena itu, pemeriksaan saksi dan pendapat para ahli menjadi bagian penting dalam menyusun pembuktian perkara," jelas Henry.
Sebelum memasuki tahap penyidikan, Tim Joint Investigasi telah memeriksa 13 orang yang terdiri atas korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi.
Penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima orang saksi serta mengamankan satu unit telepon genggam milik korban dan satu potong celana untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik.
Hasil penyelidikan tersebut kemudian dibahas melalui gelar perkara hingga diputuskan untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan.
Penyidik selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Di tengah pendalaman keterangan saksi, Tim Joint Investigasi juga melakukan penggeledahan di rumah dinas YL pada Jumat malam (20/11/2026).
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita lima jenis barang yang diduga berkaitan dengan perkara, yakni satu kasur busa, dua bantal, satu baju kaos, satu buku mutasi piket, dan satu botol minyak kayu putih.
Penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah penyidik mengajukan permohonan izin sebagai bagian dari upaya melengkapi kebutuhan pembuktian.
Pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa saksi korban, ibu kandung korban, serta adik kandung korban untuk memperdalam informasi terkait perkara.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap YL menjadi salah satu agenda lanjutan penyidikan. Polda NTT menyatakan izin pemeriksaan terhadap pejabat tersebut telah diterbitkan.
Penyidik kini menyiapkan jadwal pemeriksaan yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Kehadiran YL dalam proses pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan keterangan yang diperlukan penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara.
Polda NTT juga menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak boleh dipengaruhi kepentingan maupun tekanan dari pihak mana pun.
Kapolda NTT telah memberikan kewenangan kepada Tim Joint Investigasi untuk bekerja secara independen dengan berpedoman pada fakta hukum dan alat bukti.
"Tim diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugas penyidikan secara profesional. Semua pihak harus memberikan ruang agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, tanpa intervensi yang dapat memengaruhi independensi penyidik," tegas Henry.
Artikel Terkait
Rumah Jabatan Bupati Kupang Jadi Lokasi Dugaan Kekerasan Seksual, Polisi Telusuri Rangkaian Peristiwa
Polisi Temukan Celana saat Olah TKP Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang
Tim Hukum Minta Pemeriksaan Bupati Kupang Disiarkan Langsung, Ini Risiko Hukumnya
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mahasiswa Minta Polda NTT Tak Berlarut-larut
Bareskrim Polri Turun Tangan,Tutup Pintu Damai Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang