JAKARTA—Rencana revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai dikoordinasikan Kementerian Pertahanan dengan pimpinan DPR RI. Namun, hingga saat ini, belum ada usulan resmi yang masuk ke parlemen maupun keputusan kelembagaan terkait rencana perubahan regulasi tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengannya terkait rencana revisi kedua undang-undang tersebut.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026 itu juga berkaitan dengan persiapan agenda legislasi yang akan dibahas DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Baca Juga: Dukungan Dasco Jadi Cawapres Meluas, Politikus PDIP Ikut Beri Sinyal
Dasco mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan karena dirinya merupakan pimpinan DPR yang membidangi Badan Legislasi (Baleg). Komunikasi juga melibatkan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
“Pak Sjafrie itu kemudian mengkomunikasikan dan koordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawahi Badan Legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-Undang Pertahanan maupun kemudian Undang-Undang TNI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Meski rencana revisi kedua undang-undang tersebut telah dikomunikasikan, Dasco menegaskan bahwa pembahasannya belum memasuki tahap resmi di DPR.
Menurutnya, komunikasi dengan Kementerian Pertahanan masih merupakan koordinasi awal. Dengan demikian, belum ada keputusan DPR mengenai substansi maupun persetujuan terhadap rencana revisi tersebut.
“Kan itu kan belum resmi, baru koordinasi, nanti kalau usulan resminya masuk, baru kan kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR,” ujarnya.
Dasco menyatakan, DPR pada prinsipnya mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat pertahanan negara. Namun, dukungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keputusan resmi parlemen untuk menyetujui revisi undang-undang.
“Kalau soal setuju, enggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Tetapi, kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap keputusan terkait pembahasan legislasi harus mengikuti mekanisme internal DPR, termasuk melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.
Di tengah perhatian terhadap pertemuan empat mata tersebut, Dasco juga membantah adanya pembicaraan politik bersama Sjafrie.
Baca Juga: Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
Ia memastikan agenda pertemuan hanya berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi mengenai rencana revisi UU Pertahanan serta agenda Prolegnas ke depan.
“Enggak ada. Kami bahas itu saja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan,” tegasnya.
Dasco menyebut pertemuan tersebut sebagai komunikasi biasa antara DPR dan Kementerian Pertahanan dalam kapasitas masing-masing sebagai mitra kerja.
“Saya ketemu memang berdua aja, tapi kita ya bicara itu aja. Menurut saya itu kan adalah pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra, dalam hal ini kami DPR dengan Kementerian Pertahanan selaku mitra,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
Dukungan Dasco Jadi Cawapres Meluas, Politikus PDIP Ikut Beri Sinyal
Dedi Mulyadi Sebut Dasco Ahmad Layak Jadi Wakil Presiden, Singgung Perannya sebagai Mediator Pemerintah dan Publik