Minggu, 22 November 2026

Dikonfirmasi soal Dugaan Aliran Dana DP2KBP3A, Bupati Hery Nabit Diduga Blokir Nomor Wartawan

Photo Author
Alfaro Remba, Floresnesia.com
- Jumat, 20 November 2026 | 09:02 WIB
Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit (Ist)
Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit (Ist)

MANGGARAI TIMUR—Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit atau Hery Nabit, diduga memblokir nomor WhatsApp wartawan Floresnesia.com setelah dimintai konfirmasi terkait dugaan aliran dana di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Manggarai Timur, Jumat (20/11/2026).

‎
‎Dugaan pemblokiran tersebut terjadi sekitar pukul 07.29 WITA, tidak lama setelah wartawan Floresnesia.com mengirimkan pesan untuk meminta tanggapan Bupati mengenai informasi dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di dinas tersebut.
‎
‎Konfirmasi itu dilakukan menyusul munculnya informasi dan dugaan di ruang publik mengenai penggunaan dana DP2KBP3A untuk kepentingan politik serta dugaan praktik jual beli jabatan. Informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Dugaan Uang DP2KBP3A Manggarai Timur Mengalir ke Pilkada, Nama Hery Nabit Terseret
‎
‎Namun, setelah pesan dikirimkan, nomor wartawan disebut tidak lagi dapat menghubungi Bupati. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya menunjukkan centang satu, sementara panggilan telepon tidak tersambung. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa nomor wartawan telah diblokir.
‎
‎Wartawan Floresnesia.com menegaskan bahwa upaya menghubungi Bupati semata-mata dilakukan untuk kepentingan konfirmasi jurnalistik, bukan untuk menyampaikan tuduhan.
‎
‎"Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik, meminta konfirmasi. Saya kirim pesan baik-baik, sopan, menanyakan soal dugaan aliran dana di DP2KBP3A. Tidak lama setelah itu, nomor saya tidak bisa lagi menghubungi beliau. Pesan centang satu terus," ujar wartawan Floresnesia.com.

Baca Juga: DPRD Manggarai Timur Khawatir Konflik Fisik, Polemik Batas Elar-Riung Diminta Segera Tuntas ‎
‎
‎Menurut redaksi, konfirmasi merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan, terutama ketika informasi yang dihimpun menyangkut dugaan penyimpangan anggaran dan melibatkan pejabat publik.
‎
‎"Kami tidak menuduh. Kami konfirmasi. Justru kalau diblokir, kami tidak bisa memuat hak jawab beliau. Itu yang kami sesalkan. Pejabat publik seharusnya terbuka, bukan menutup akses informasi," tambahnya.
‎
‎Dugaan persoalan pengelolaan anggaran DP2KBP3A Manggarai Timur sendiri masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Dinas tersebut mengelola program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan hingga perlindungan anak.
‎
‎Sejumlah sumber yang dihimpun Floresnesia.com menyampaikan adanya dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran di instansi tersebut. Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yang membenarkan ataupun membantah informasi tersebut.

Baca Juga: Dua Anggota DPRD Manggarai Timur Diusulkan Dipecat dari PKB, Ini Alasannya
‎
‎Redaksi masih berupaya meminta penjelasan dari Kepala DP2KBP3A Manggarai Timur, Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Manggarai guna memastikan apakah informasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan atau masih sebatas dugaan yang berkembang di masyarakat.
‎
‎Salah satu Mahasiswa Makassar, Arfi, yang dimintai tanggapan secara terpisah menilai pejabat publik semestinya tidak menghindari permintaan konfirmasi wartawan. Menurutnya, pertanyaan media justru dapat menjadi kesempatan bagi pejabat untuk menjelaskan persoalan dan meluruskan informasi yang berkembang.
‎
‎"Kalau pejabat merasa tidak bersalah, jawab saja. Jelaskan. Kalau datanya salah, bantah dengan data. Memblokir wartawan itu justru menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Ada apa sebenarnya?" ujarnya.
‎
‎Arfi juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Baca Juga: Pekerjaan TPT Kualitas Buruk di Manggarai Timur, PPK Frangky Simamora Disoroti Warga
‎
‎Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Ancaman hukumannya berupa penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
‎
‎Di Ruteng, seorang aktivis masyarakat sipil yang meminta identitasnya dirahasiakan juga menilai persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai konflik personal antara wartawan dan kepala daerah.
‎
‎"Bupati itu pejabat publik, digaji dari uang rakyat. Wartawan bertanya atas nama rakyat. Kalau wartawan diblokir, sama saja rakyat diblokir untuk tahu kebenaran. Ini preseden buruk bagi demokrasi di Manggarai," katanya.
‎
‎Menurutnya, keterbukaan pejabat terhadap pertanyaan media merupakan bagian dari tanggung jawab publik. Media memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran daerah.

Baca Juga: Pemkab Manggarai Timur Alokasikan Rp934 Juta untuk Rehabilitasi Jalan Jengok–Golo Meleng
‎
‎Peristiwa dugaan pemblokiran tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap ruang kebebasan pers dan keterbukaan informasi di wilayah Manggarai. Sejumlah kalangan menilai kritik dan pertanyaan wartawan seharusnya dijawab melalui penjelasan yang terbuka, bukan dihindari.
‎
‎Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tersebut masih memerlukan klarifikasi langsung dari Bupati Hery Nabit. Redaksi juga menegaskan bahwa dugaan aliran dana di DP2KBP3A Manggarai Timur belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga berwenang.
‎
Hingga berita ini diterbitkan, Floresnesia.com masih menunggu tanggapan Bupati Manggarai, Hery Nabit, terkait dua hal, yakni apakah benar dirinya memblokir nomor WhatsApp wartawan Floresnesia.com pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 07.29 WITA setelah menerima pesan konfirmasi, serta bagaimana penjelasannya mengenai dugaan aliran dana DP2KBP3A Manggarai Timur yang disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan politik dan dugaan jual beli jabatan.
‎

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X