JAKARTA—Persoalan pemenuhan gizi anak sekolah masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, masih banyak peserta didik yang harus berangkat ke sekolah tanpa sempat mendapatkan makanan sebelum mengikuti kegiatan belajar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya intervensi pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keberadaan program tersebut sangat dirasakan manfaatnya, terutama oleh anak-anak di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Baca Juga: Pemkab Manggarai Dinilai Mendapat Manfaat PLTP Ulumbu, Masyarakat Adat Menanggung Dampak
Dalam keterangan resminya pada Jumat (20/11/2026), Sudaryono mengungkapkan bahwa persoalan anak berangkat sekolah dalam keadaan lapar masih ditemukan di berbagai daerah.
"Kita harus mengakui bahwa banyak sekolah di belahan Indonesia, di daerah-daerah memang MBG ini sangat berarti. Banyak anak-anak siswa didik kita yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar," ujar Sudaryono.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan makanan bergizi tidak dapat dipisahkan dari upaya mendukung tumbuh kembang dan kualitas pendidikan anak.
Anak yang tidak memperoleh asupan makanan memadai berpotensi menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, ketersediaan makanan di lingkungan sekolah dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar peserta didik.
Melalui MBG, pemerintah berupaya memperluas akses anak-anak terhadap makanan bergizi, termasuk bagi mereka yang tidak selalu mendapatkan sarapan di rumah.
Hingga November 2026, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Angka tersebut menggambarkan besarnya skala pelaksanaan MBG sekaligus tantangan pemerintah dalam memastikan distribusi makanan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sudaryono menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak Indonesia untuk memperoleh makanan bergizi.
"Kita ingin memastikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat dan belajar dengan lebih baik," pungkasnya.
Namun, luasnya cakupan penerima manfaat perlu diikuti dengan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program.
Artikel Terkait
Revisi Dua Undang-Undang Strategis Jadi Agenda Koordinasi Kementerian Pertahanan dan DPR
Bareskrim Polri Turun Tangan,Tutup Pintu Damai Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Pemkab Manggarai Dinilai Mendapat Manfaat PLTP Ulumbu, Masyarakat Adat Menanggung Dampak
Proyek Air Rp973 Juta Diduga Bermasalah, Warga Paralando Tantang Kejaksaan Bongkar Fakta