RUTENG—Permintaan tim hukum Bupati Kupang agar pemeriksaan kliennya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) disiarkan secara langsung melalui live streaming menuai kritik dari advokat Marsel Ahang.
Ia menilai permintaan tersebut tidak tepat karena proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan memiliki mekanisme hukum tersendiri yang berbeda dari persidangan terbuka untuk umum.
Marsel mengingatkan agar advokat tidak mencampuradukkan prinsip keterbukaan informasi dengan prosedur hukum acara pidana. Menurut dia, permintaan menyiarkan langsung proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) justru berpotensi mengabaikan ketentuan hukum dan mengganggu independensi proses penyidikan.
"Advokat Semuel Haning lupa dengan aturan KUHAP soal pengambilan BAP, yang tidak boleh disiarkan langsung. Semestinya advokat senior seperti Sam Haning belajar lebih banyak soal pengambilan BAP, baik pelapor maupun terlapor. Secara regulasi, itu tidak boleh diizinkan untuk live streaming," tegas Marsel kepada Awak Media ini, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Polisi Temukan Celana saat Olah TKP Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang
Peryataan itu muncul setelah Ketua Tim Hukum Bupati Kupang, Semuel Haning, mendatangi Polda NTT pada Selasa siang. Dalam kedatangannya, Haning meminta agar jadwal pemeriksaan kliennya ditunda hingga Sabtu. Ia juga menyampaikan permintaan tertulis agar pemeriksaan saksi dan terlapor dilakukan secara langsung melalui siaran digital.
Alasan yang dikemukakan tim hukum adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka duduk perkara yang sedang ditangani kepolisian.
Namun, Marsel menilai keterbukaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan tata cara penyidikan. Ia membedakan proses pemeriksaan oleh penyidik dengan persidangan di pengadilan yang pada prinsipnya terbuka untuk umum.
"Penyidikan itu merupakan tahapan pengumpulan keterangan dan alat bukti. Bukan ruang persidangan yang dapat disaksikan masyarakat secara bebas. Karena itu, kita harus memahami batas-batas hukum acara. Jangan karena ingin membangun opini keterbukaan, lalu semua tahapan penegakan hukum harus disiarkan kepada publik," ungkapnya.
Ia juga menyoroti risiko terhadap kualitas keterangan saksi apabila pemeriksaan disiarkan secara langsung. Informasi yang disampaikan seseorang dalam pemeriksaan, kata dia, belum tentu telah diuji kebenarannya. Jika disebarluaskan sebelum proses penyidikan selesai, hal itu berpotensi memengaruhi saksi lain yang belum memberikan keterangan.
"Bagaimana kalau ada saksi yang belum diperiksa kemudian menonton siaran langsung pemeriksaan saksi sebelumnya? Ada kemungkinan keterangannya terpengaruh oleh apa yang sudah disampaikan orang lain. Ini yang harus dipikirkan. Penyidik membutuhkan keterangan yang independen, bukan keterangan yang berpotensi dibentuk oleh informasi yang sudah beredar," jelas Marsel.
Selain persoalan teknis penyidikan, ia mengingatkan bahwa perkara yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan terhadap identitas, privasi, dan keamanan korban harus menjadi pertimbangan utama.
Marsel merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta ketentuan perlindungan saksi dan korban. Menurut dia, membuka proses pemeriksaan kepada publik melalui siaran langsung dapat menimbulkan risiko terhadap pihak-pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum.
"Jangan hanya berbicara tentang keterbukaan, tetapi melupakan hak dan perlindungan korban. Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual, identitas dan privasi korban harus dijaga. Menyiarkan pemeriksaan secara langsung justru bertolak belakang dengan semangat perlindungan itu," katanya.
Marsel menegaskan, kritiknya bukan bentuk keberpihakan kepada pelapor maupun terlapor. Ia meminta seluruh advokat menempatkan aturan hukum sebagai pijakan utama ketika memberikan pendampingan maupun menyampaikan pendapat kepada publik.
"Saya tidak sedang membela siapa-siapa dalam persoalan ini. Tapi mari kita sebagai advokat belajar lebih banyak, jangan sampai menabrak aturan hukum," ujarnya.
Baca Juga: Rumah Jabatan Bupati Kupang Jadi Lokasi Dugaan Kekerasan Seksual, Polisi Telusuri Rangkaian Peristiwa
Ia juga mengingatkan bahwa KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, telah mengatur mekanisme pengawasan terhadap proses pemeriksaan. Salah satunya melalui penggunaan kamera pengawas dalam pemeriksaan penyidikan untuk mencegah penyiksaan, intimidasi, maupun tindakan tidak profesional.
Di sisi lain, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diperiksa sejak tahap penyidikan. Dengan demikian, menurut Marsel, pengawasan terhadap penyidik tidak harus dilakukan melalui siaran langsung yang dapat diakses masyarakat luas.
"Pengawasan sudah ada lewat pendampingan advokat dan rekaman kamera pengawas. Kalau ada keberatan terhadap proses, tempuh jalur hukum, bukan meminta kamera siaran langsung. Jangan sampai publik menilai proses hukum bisa dikendalikan lewat panggung media," tuturnya.
Terkait permintaan penundaan pemeriksaan hingga Sabtu, Marsel meminta tim hukum Bupati Kupang menghormati kewenangan penyidik dalam menentukan jadwal pemeriksaan. Ia menilai agenda penyidikan harus berjalan berdasarkan kebutuhan penanganan perkara, bukan tekanan opini publik.
"Siapa pun, pejabat maupun warga biasa, sama kedudukannya di depan hukum. Jadwal pemeriksaan ditentukan penyidik, bukan ditawar lewat tekanan opini publik," katanya.
Polda NTT sebelumnya menyatakan tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL. Surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan juga telah dikirim pada Selasa (17/11/2026).
Meski melontarkan kritik terhadap permintaan tim hukum, Marsel tetap menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Ia mengatakan status hukum seseorang tidak boleh disimpulkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Sebagai advokat, kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Bupati Kupang tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biarkan penyidik bekerja profesional dan transparan lewat mekanisme resmi. Advokat itu penegak hukum, mari kita beri teladan taat hukum acara," pungkasnya.
Artikel Terkait
Rumah Jabatan Bupati Kupang Jadi Lokasi Dugaan Kekerasan Seksual, Polisi Telusuri Rangkaian Peristiwa
Polisi Temukan Celana saat Olah TKP Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang