KUPANG—Pengawasan terhadap praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali diperkuat. Dalam kegiatan selama 13–19 November 2026, Kepolisian Daerah (Polda) NTT mendata sekitar 451 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah perusahaan penyalur tenaga kerja dan lembaga pelatihan.
Di balik pendataan tersebut, petugas juga menemukan tempat penampungan calon pekerja migran yang belum memenuhi standar kelayakan. Temuan ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yang sekaligus diarahkan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Selain melakukan pengawasan terhadap lokasi perekrutan dan penempatan tenaga kerja, Polda NTT juga memaparkan perkembangan penanganan empat perkara TPPO dan penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan perekrutan lintas daerah hingga internasional.
Baca Juga: Jaringan Pengiriman PMI Ilegal NTT–Malaysia Masuk Babak Baru, Dua Tersangka Diserahkan ke JPU
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Program Quick Wins Kapolri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3093/XI/Ops.1/2026 tertanggal 12 November 2026.
Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Nova Irone Surentu menjelaskan, pelaksanaan KRYD difokuskan pada tiga aspek utama, yakni pencegahan, penanganan dan penegakan hukum, serta perlindungan dan reintegrasi korban.
Dalam pelaksanaan kegiatan, Ditres PPA dan PPO Polda NTT bersama Polres jajaran serta instansi terkait melakukan monitoring, pengecekan, pengawasan, pendataan, dan sosialisasi terhadap sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat perekrutan, penampungan, maupun pemberangkatan calon PMI.
Khusus tim Ditres PPA dan PPO Polda NTT, terdapat 15 lokasi sasaran yang diperiksa. Lokasi tersebut terdiri dari dua tempat hiburan malam, satu bandara, satu pelabuhan, serta 11 perusahaan penyalur tenaga kerja dan lembaga pelatihan maupun penyalur calon pekerja migran.
Dari hasil pendataan terhadap delapan perusahaan dan lembaga pelatihan, tercatat sekitar 451 calon PMI.
Rinciannya, sebanyak 90 orang tercatat di PT Al-Hikmah Jaya Bhakti, 94 orang di PT Tiger Sukses Mandiri, 104 orang di PT Arny Family, 40 orang di BLK Luar Negeri Putri Yang Mandiri, sekitar 30 orang di PT Falia Sinatrya Sejati, 32 orang di PT Berhasil Langgeng Kencana, 32 orang di PT Gasindo Buala Sari, serta 29 orang di LPKLN Anugerah Jaya Lestari.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan tempat penampungan calon pekerja migran yang belum memenuhi standar kelayakan.
Temuan itu akan ditindaklanjuti melalui pendalaman, klarifikasi, serta permintaan pembenahan kepada pihak pengelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Kombes Pol. Nova mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama jika proses perekrutan tidak jelas atau keberangkatan ke luar negeri dilakukan tanpa prosedur resmi.
“Pastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Polda NTT berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang,” tegasnya di Mapolda NTT, Jumat (20/11/2026).
Menurut Nova, KRYD tidak hanya berorientasi pada pengawasan lokasi dan pemeriksaan dokumen. Kegiatan tersebut juga bertujuan memastikan calon pekerja migran memahami hak, kewajiban, serta berbagai risiko yang dapat dihadapi apabila berangkat melalui jalur nonprosedural.
Dalam kegiatan itu, petugas bersama perwakilan BP3MI NTT melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, identitas calon pekerja, dokumen keimigrasian, kontrak kerja, serta mekanisme perekrutan dan penempatan.
Petugas juga memberikan sosialisasi mengenai berbagai modus TPPO, perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi, serta pentingnya mengikuti prosedur resmi dalam proses penempatan pekerja migran.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan proses perekrutan dan penempatan calon pekerja migran berjalan sesuai ketentuan. Kami juga ingin calon pekerja memahami hak-haknya, mengetahui risiko perekrutan nonprosedural, serta berani melapor apabila mengalami ancaman, kekerasan, atau menemukan indikasi perdagangan orang,” jelas Nova.
Ia menambahkan, koordinasi dengan BP3MI NTT dan instansi terkait terus diperkuat agar pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja dan tempat pelatihan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di luar langkah pencegahan, Polda NTT juga mengungkap perkembangan penanganan empat perkara TPPO dan penyelundupan manusia yang ditangani jajaran penyidik.
Pertama, dugaan TPPO jaringan Sumba–Malaysia.
Perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/01/I/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 29 Januari 2026.
Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial AA dan ERTN. Keduanya diduga berperan dalam perekrutan dan penyaluran seorang perempuan dewasa asal NTT ke Malaysia secara nonprosedural.
Berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21. Untuk tersangka AA, berkas dinyatakan lengkap pada 28 Juli 2026, sedangkan tersangka ERTN pada 13 Oktober 2026.
Penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Kedua, dugaan TPPO antar kerja antar daerah (AKAD) jaringan Kupang–Batam.
Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/116/III/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 30 Maret 2026.
Penyidik menetapkan dua tersangka berinisial VRLSN dan R. Keduanya diduga terlibat dalam perekrutan dan penyaluran seorang perempuan dewasa asal Kabupaten Kupang untuk bekerja ke wilayah Kepulauan Riau secara nonprosedural.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Kedua tersangka telah ditahan dan dijerat dengan ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Ketiga, dugaan TPPO jaringan NTT–Kalimantan.
Kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VI/2025/SPKT.Ditreskrimum/Polda NTT tertanggal 6 Juni 2025.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan perekrutan 111 calon tenaga kerja asal Kabupaten Belu dan Malaka untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial HM, AMLB, dan AL.
Perkara yang sebelumnya dihentikan karena belum cukup bukti tersebut kembali dilanjutkan setelah penyidik menemukan bukti baru.
Berkas perkara kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejati NTT pada 5 Oktober 2026.
Setelah permohonan praperadilan para tersangka ditolak oleh Pengadilan Negeri Kupang, penyidik melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 12 November 2026.
Keempat, dugaan penyelundupan manusia jaringan internasional menuju Australia.
Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IX/2026/SPKT.Ditresppadanppo/Polda NTT tertanggal 19 September 2026.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyelundupan dua warga negara asing asal Sri Lanka dan India yang hendak diberangkatkan ke Australia secara ilegal melalui wilayah NTT.
Peristiwa itu terungkap pada 18 September 2026 di Pelabuhan Bolok, Kabupaten Kupang.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan empat tersangka, yakni tiga warga negara Indonesia berinisial DEL, RH, dan Z, serta seorang warga negara asing asal Sri Lanka berinisial MD alias DUSHI.
Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengoordinasikan kedatangan, menerima dan memindahkan warga negara asing, hingga mengantarkan mereka menuju wilayah NTT dengan tujuan akhir Australia.
Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan seluruh tersangka telah ditahan.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menegaskan bahwa rangkaian kegiatan KRYD merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Perhatian khusus diberikan kepada perempuan, anak, dan calon pekerja migran yang rentan menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.
Kapolda mengajak masyarakat agar lebih cermat sebelum menerima tawaran pekerjaan, terutama apabila menjanjikan gaji besar tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan, dokumen, kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan.
“Jangan mudah tergiur iming-iming gaji besar dengan proses perekrutan yang tidak jelas. Pastikan perusahaan dan seluruh dokumen pemberangkatan benar-benar resmi. Jika menemukan indikasi perdagangan orang, perekrutan ilegal, kekerasan, atau eksploitasi, segera laporkan kepada pihak Kepolisian,” demikian penegasan Kapolda melalui Kabidhumas.
Melalui penguatan pencegahan, pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan penegakan hukum, Polda NTT menyatakan berkomitmen terus melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Artikel Terkait
Jaringan Pengiriman PMI Ilegal NTT–Malaysia Masuk Babak Baru, Dua Tersangka Diserahkan ke JPU