JAKARTA—Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih menunggu kepastian hukum melalui undang-undang khusus. Setelah 18 tahun tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat kembali didorong untuk segera diselesaikan oleh DPR RI.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menegaskan pembahasan RUU tersebut tidak boleh terus tertunda. Menurutnya, keberadaan regulasi khusus masyarakat adat merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui fungsi legislasi DPR.
"Sebenarnya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini sudah ada di Program Legislasi Nasional selama 18 tahun. Jadi, ini ibaratnya kalau manusia sudah akil balig," ujar Martin setelah memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Masyarakat Adat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
Politisi Fraksi NasDem itu menyebut, pembentukan undang-undang tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat. Setidaknya terdapat empat ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pembahasannya, yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3).
Martin menilai, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya tercantum dalam konstitusi. Diperlukan aturan turunan yang memberikan kepastian mengenai pengakuan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
"Ada empat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijawab dengan undang-undang ini, yaitu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat," tegasnya.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana
Ia memastikan Baleg DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional lembaga legislatif.
"Karena itu, Badan Legislasi berketetapan hati untuk menyelesaikan amanat konstitusi ini. Kalau kita mau konsisten terhadap konstitusi, maka kita harus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini," katanya.
Dalam rapat Panja, pembentukan RUU Masyarakat Adat juga dinilai mendesak karena perjuangan menghadirkan regulasi khusus tersebut telah berlangsung sekitar 18 tahun. Bahkan, pengesahan undang-undang ini disebut telah menjadi bagian dari janji politik sejak 2014 yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Baca Juga: KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
Sejumlah daerah juga telah memiliki perhatian dan inisiatif pengaturan mengenai masyarakat adat, di antaranya Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam pembahasan tersebut, Anggota Baleg DPR RI Rico Menoza menyoroti pentingnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat adat, termasuk perlindungan rumah adat serta dukungan terhadap keberlangsungan kehidupan dan kebudayaan mereka.
Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI La Tinro menekankan perlunya kejelasan pendataan dan identifikasi masyarakat adat. Menurutnya, kriteria masyarakat adat harus dirumuskan secara jelas, termasuk menyangkut pengakuan identitas dan wilayah adat.
Baca Juga: Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
Kejelasan kriteria tersebut dinilai penting agar proses identifikasi dan pengakuan masyarakat adat tidak menimbulkan persoalan dalam implementasi aturan nantinya.
Dengan kembali bergulirnya pembahasan RUU Masyarakat Adat, publik kini menunggu sejauh mana komitmen DPR RI dalam menuntaskan regulasi yang telah diperjuangkan selama hampir dua dekade tersebut.
Artikel Terkait
Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana
Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar