KUPANG—Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi mengeluarkan rekomendasi permohonan pemberhentian dua anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari keanggotaan partai. Keduanya adalah Lukas Jenfri Fardianus Vandi dan Ferdinandus Rikardo.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat DPW PKB NTT Nomor 1947/DPW-29/01/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026, yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB di Jakarta.
Dalam surat tersebut, DPW PKB NTT menyatakan rekomendasi diterbitkan sebagai tindak lanjut atas permohonan DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur Nomor 0306/DPC-29.19/02/IV/2026 tertanggal 27 April 2026 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Anggota Partai.
Dua nama yang diusulkan untuk diberhentikan merupakan anggota DPRD Manggarai Timur periode 2024–2029 dari Fraksi PKB.
Baca Juga: Anggota DPR Kompak Setuju, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan
Dokumen yang diterima Floresnesia.com, Kamis (19/11/2026) memperlihatkan bahwa persoalan ini bermula dari dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontribusi atau iuran wajib anggota partai. Namun, dalam perkembangannya, DPC PKB Manggarai Timur juga mempersoalkan sejumlah hal lain, mulai dari kedisiplinan organisasi, kepatuhan terhadap keputusan partai, hingga dugaan pengabaian surat penagihan dan peringatan.
Iuran Wajib Diturunkan dari Rp4,5 Juta Menjadi Rp3 Juta
Dalam surat permohonan kepada DPW PKB NTT, DPC PKB Manggarai Timur menjelaskan bahwa kedua anggota DPRD tersebut memiliki kewajiban membayar kontribusi rutin bulanan kepada partai.
Menurut DPC, besaran iuran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp4.500.000 per bulan telah diberikan dispensasi pengurangan menjadi Rp3.000.000 per bulan.
Meskipun memperoleh pengurangan kewajiban tersebut, DPC mengklaim kedua anggota DPRD itu masih memiliki tunggakan pembayaran hingga Agustus 2026.
Baca Juga: Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR
DPC kemudian melampirkan laporan pembayaran kontribusi masing-masing anggota sebagai bagian dari dasar pengajuan pemberhentian.
Berdasarkan laporan tersebut, Ferdinandus Rikardo tercatat telah membayar kontribusi sebanyak 19 bulan dari total 23 bulan masa perhitungan. Dengan demikian, masih terdapat tunggakan selama empat bulan.
Sementara itu, Lukas Jenfri Fardianus Vandi tercatat telah membayar kontribusi selama 18 bulan dari total 23 bulan. Artinya, masih terdapat lima bulan kewajiban yang belum dibayarkan.
DPC menilai pola pembayaran keduanya bermasalah karena sebagian pembayaran baru dilakukan setelah adanya penagihan dan peringatan dari pengurus partai.
Ferdinandus Rikardo Tercatat Membayar Rp57 Juta
Dalam lampiran laporan kontribusi, DPC PKB Manggarai Timur mencatat Ferdinandus Rikardo telah melakukan empat kali pembayaran.
Pembayaran pertama tercatat pada 23 Desember 2024 sebesar Rp4,5 juta. Selanjutnya, pada 5 Desember 2025 sebesar Rp25 juta, kemudian 12 Desember 2025 sebesar Rp6,5 juta, dan terakhir 22 April 2026 sebesar Rp21 juta.
Baca Juga: Pejabat Eselon II Diduga Lecehkan Siswi di Kantor Gubernur NTT
Total pembayaran yang dicatat DPC mencapai Rp57 juta.
Berdasarkan perhitungan pengurus partai, pembayaran tersebut mencakup kewajiban selama 19 bulan dari 23 bulan yang diperhitungkan. Dengan demikian, terdapat empat bulan tunggakan.
Dalam uraian lampiran, DPC menyebut Ferdinandus hanya melakukan pembayaran pada bulan pertama setelah dilantik. Setelah itu, menurut DPC, terdapat jeda pembayaran sekitar satu tahun.
Pembayaran berikutnya disebut dilakukan secara bertahap setelah adanya teguran atau peringatan dari partai.
DPC menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kontribusi belum dipenuhi secara konsisten meskipun telah diberikan kesempatan dan dispensasi pembayaran.
Lukas Jenfri Fardianus Vandi Masih Menunggak Lima Bulan
Sementara itu, laporan kontribusi atas nama Lukas Jenfri Fardianus Vandi menunjukkan total pembayaran sebesar Rp54 juta.
Dalam tabel pembayaran yang dilampirkan, terdapat beberapa transaksi, yakni pada 17 April 2025, 1 Agustus 2025, 22 Oktober 2025, dan 17 Maret 2026.
Baca Juga: Marc Marquez di Ambang Gelar Juara Dunia ke-10, MotoGP Portugal Ubah Jadwal Balapan
DPC mencatat pembayaran tersebut mencakup 18 bulan dari total 23 bulan kewajiban. Dengan demikian, masih terdapat lima bulan yang belum dibayarkan.
Menurut penjelasan DPC, Lukas juga tidak membayar kontribusi selama kurang lebih satu tahun sejak menjabat sebagai anggota DPRD. Pembayaran kemudian dilakukan secara bertahap setelah adanya penagihan, penegasan, dan peringatan dari pengurus partai.
DPC menyebut persoalan tunggakan tersebut masih berulang meskipun sebelumnya telah diberikan peringatan dan sanksi organisasi.
Pengurus partai juga menilai bahwa pembayaran secara bertahap tersebut belum menyelesaikan seluruh kewajiban kontribusi yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
DPC Sebut Kedua Kader Mengabaikan Surat Peringatan
Persoalan yang diajukan DPC PKB Manggarai Timur tidak hanya berkaitan dengan tunggakan iuran.
Dalam dokumen permohonan pemberhentian, terdapat sepuluh poin yang dikategorikan DPC sebagai bentuk pelanggaran terhadap disiplin dan ketentuan organisasi.
Baca Juga: Meutya Hafid Desak Platform Digital Perkuat Pengawasan, Kejahatan Seksual Anak Tak Cukup Diatasi dengan Hapus Konten
Pertama, kedua kader dinilai melanggar disiplin partai dan ketentuan AD/ART, khususnya mengenai sumber keuangan partai yang berasal dari iuran anggota.
Kedua, keduanya disebut tidak memenuhi kewajiban kontribusi bulanan meskipun telah memperoleh dispensasi pengurangan jumlah iuran dari Rp4,5 juta menjadi Rp3 juta per bulan.
Ketiga, DPC mengklaim telah memberikan surat peringatan, tetapi tidak diindahkan oleh kedua anggota DPRD tersebut.
Keempat, keduanya sebelumnya telah diusulkan untuk menjalani Pergantian Antarwaktu (PAW), bahkan DPC menyebut telah memperoleh persetujuan dari DPP PKB. Namun, menurut DPC, proses tersebut tidak mengubah sikap kedua kader dalam memenuhi kewajiban organisasi.
Kelima, keduanya disebut telah menandatangani pernyataan pribadi untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, tetapi DPC menilai kesepakatan tersebut kembali dilanggar.
Keenam, DPC menilai kedua kader tidak menunjukkan loyalitas terhadap partai dan kepengurusan DPC PKB Manggarai Timur.
Baca Juga: Penipuan Digital Rugikan Masyarakat Rp9,3 Triliun, Pemerintah Perketat Registrasi Kartu SIM
Ketujuh, keduanya disebut tidak mengindahkan berbagai bentuk sanksi yang telah diberikan partai.
Kedelapan, surat penagihan kontribusi dari DPC PKB Manggarai Timur diklaim tidak mendapat tindak lanjut sebagaimana diharapkan pengurus.
Kesembilan, hasil klarifikasi bersama DPW PKB NTT di Kupang disebut belum menghasilkan perubahan dalam pemenuhan kewajiban organisasi.
Kesepuluh, DPC menyebut kedua kader juga tidak mengindahkan surat penegasan yang telah diterbitkan pengurus cabang.
Seluruh poin tersebut merupakan uraian dan penilaian DPC PKB Manggarai Timur yang disampaikan sebagai alasan pengajuan pemberhentian keanggotaan partai.
Pernah Dibahas dalam Sidang Pleno IV DPC PKB
Usulan pemberhentian kedua anggota DPRD itu sebelumnya telah dibahas melalui Sidang Pleno IV DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur.
Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno IV Nomor 000 BA/DPC-29.19/01/VII/2026 tentang Pembahasan Pemberhentian Anggota Partai.
Dalam berita acara disebutkan, sidang dilaksanakan di Kantor DPC PKB Manggarai Timur, Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong.
Sidang tersebut dipimpin Ketua DPC PKB Manggarai Timur Yohanes Rumat bersama Sekretaris Tarsisius Sjukur dan dihadiri pengurus DPC sebagaimana daftar hadir yang dilampirkan.
Baca Juga: Italia Tutup Tahun di Peringkat ke-14 FIFA, Jerman Salip Azzurri Usai Nations League
Agenda utama sidang adalah membahas usulan pemberhentian anggota partai terhadap dua kader yang juga berstatus sebagai anggota DPRD Manggarai Timur periode 2024–2029.
Dalam hasil pembahasan, pengurus menyepakati pengajuan pemberhentian Ferdinandus Rikardo dan Lukas Jenfri Fardianus Vandi dari keanggotaan PKB.
Alasan yang dicantumkan dalam berita acara adalah kedua anggota tersebut dinilai tidak lagi memenuhi kewajiban membayar kontribusi atau iuran wajib kepada partai.
DPC kemudian menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, disiplin partai, dan peraturan organisasi.
DPC Menggunakan Sejumlah Ketentuan AD/ART sebagai Dasar
Dalam surat permohonan kepada DPW PKB NTT, DPC Manggarai Timur juga mencantumkan sejumlah dasar hukum dan ketentuan internal partai.
Salah satunya adalah Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Baca Juga: Gempa M5,8 Berpusat di Laut Utara Manggarai, BMKG Ungkap Pemicu dan Dampaknya
Dalam ketentuan tersebut, keanggotaan partai politik dapat berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar AD/ART partai.
DPC juga merujuk Pasal 11 ayat (4) AD PKB mengenai hak dan kewajiban anggota partai.
Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) AD PKB yang mengatur bahwa setiap anggota partai yang terpilih dan menduduki jabatan publik maupun jabatan politik merupakan petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan, kebijakan, serta perintah partai.
Selain itu, DPC mengutip Pasal 18 AD PKB mengenai kewajiban anggota menaati disiplin partai dan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran disiplin.
Pada ketentuan ART PKB, DPC merujuk Pasal 13 ayat (1) mengenai berakhirnya status keanggotaan, termasuk melalui pemberhentian.
Anggota partai dapat diberhentikan karena melanggar AD/ART, melanggar disiplin partai, tidak mematuhi larangan partai, atau mencemarkan nama baik partai.
DPC juga mencantumkan Pasal 30 AD PKB yang mengatur sumber keuangan dan aset partai, termasuk yang berasal dari iuran anggota.
Sementara itu, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Partai Nomor 5 Tahun 2020 disebut sebagai dasar pemberian sanksi terhadap anggota yang tidak menaati atau mematuhi peraturan partai.
Persetujuan PAW Sudah Ada, tetapi Proses Mengalami Penundaan
Hal lain yang menjadi perhatian dalam dokumen tersebut adalah status proses PAW terhadap kedua anggota DPRD Manggarai Timur itu.
DPC PKB Manggarai Timur menyatakan bahwa Ferdinandus Rikardo dan Lukas Jenfri Fardianus Vandi sebelumnya telah mendapatkan surat persetujuan PAW dari DPP PKB berdasarkan usulan DPC.
Namun, dalam surat permohonan yang disampaikan kepada DPW, DPC juga menjelaskan bahwa proses PAW tersebut kemudian mengalami penundaan berdasarkan surat dari DPP PKB.
Selain surat penundaan, DPC turut melampirkan surat keterangan dari Mahkamah Partai sebagai bagian dari dokumen pendukung.
Artinya, persoalan pemberhentian keanggotaan partai dan proses PAW dari jabatan anggota DPRD merupakan dua tahapan yang perlu dibedakan.
Persetujuan PAW yang disebutkan DPC dalam dokumen tersebut tidak serta-merta dapat diartikan bahwa kedua anggota DPRD sudah resmi diberhentikan dari jabatannya. Proses PAW tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: 18 Tahun Mandek di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Kembali Didorong untuk Segera Disahkan
DPW PKB NTT Terbitkan Rekomendasi pada 2 Oktober 2026
Setelah menerima permohonan DPC, DPW PKB NTT kemudian menerbitkan surat Nomor 1947/DPW-29/01/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Surat yang ditandatangani Ketua DPW PKB NTT Aloysius Malo Ladi dan Sekretaris Kaharudin tersebut secara khusus merekomendasikan permohonan pemberhentian keanggotaan partai terhadap dua nama yang diajukan.
Kedua nama tersebut adalah:
1. Lukas Jenfri Fardianus Vandi.
2. Ferdinandus Rikardo.
Rekomendasi tersebut ditujukan kepada DPP PKB di Jakarta untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan internal partai.
Dengan demikian, DPW PKB NTT telah mengambil langkah pada tingkat wilayah dengan meneruskan rekomendasi pemberhentian kepada pengurus pusat.
Namun, berdasarkan dokumen yang tersedia, belum terdapat keputusan akhir DPP PKB yang menyatakan kedua nama tersebut telah resmi diberhentikan dari keanggotaan partai.
Menunggu Keputusan DPP PKB dan Klarifikasi Kedua Anggota DPRD
Kasus ini kini menempatkan DPP PKB sebagai pihak yang perlu memberikan kepastian mengenai tindak lanjut rekomendasi pemberhentian tersebut.
Di sisi lain, penjelasan dari Ferdinandus Rikardo dan Lukas Jenfri Fardianus Vandi juga penting untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai persoalan kontribusi, tunggakan pembayaran, surat peringatan, serta proses internal partai yang mereka hadapi.
Hingga pemberitaan ini disusun, dokumen yang menjadi dasar informasi belum memuat tanggapan langsung dari kedua anggota DPRD tersebut.
Floresnesia.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ferdinandus Rikardo maupun Lukas Jenfri Fardianus Vandi, termasuk pihak DPC, DPW, dan DPP PKB.