MANGGARAI TIMUR—Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan. Seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa diminta memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta berbagai dampak bencana lainnya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Timur, Winsensius Tala, menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, koordinator wilayah (Korwas), pengawas sekolah, hingga kepala sekolah agar meningkatkan kewaspadaan di wilayah dan lingkungan kerja masing-masing.
Menurut Winsensius, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Langkah tersebut diperlukan agar potensi ancaman dapat dikenali lebih cepat sebelum berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Baca Juga: BMKG Prediksi Hujan Petir di Lima Kabupaten NTT, Ini Daftar Wilayahnya
"Memasuki musim penghujan, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Ancaman yang perlu diantisipasi bukan hanya banjir dan tanah longsor, tetapi juga pohon tumbang serta berbagai dampak ikutan lainnya," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa memiliki peran penting dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya bencana. Camat, lurah, dan kepala desa diminta tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing.
"Setiap wilayah harus mengetahui kondisi kerawanannya. Titik-titik yang berpotensi mengalami banjir, longsor, maupun ancaman lainnya perlu diidentifikasi. Jika ditemukan indikasi bencana, segera laporkan kepada BPBD agar bisa ditindaklanjuti," ungkap Winsensius.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta memperkuat pemantauan, koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk mendukung penanganan darurat.
Menurut dia, kecepatan respons pemerintah sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan kelancaran komunikasi antarlembaga ketika terjadi bencana.
"Jangan sampai ketika kejadian sudah berlangsung, kita baru mulai mempersiapkan segala sesuatu. Personel, peralatan, dan koordinasi harus dipastikan sejak awal sehingga penanganan bisa dilakukan secara cepat," katanya.
Baca Juga: Calon PMI Asal NTT Terhindar dari Pemberangkatan Ilegal ke Malaysia
Kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta memastikan ketersediaan sarana pendukung penanganan darurat, termasuk alat berat, akses jalan, drainase, jembatan, dan infrastruktur publik yang berpotensi terdampak.
Winsensius mengatakan, kesiapan tersebut penting untuk mengantisipasi gangguan akses transportasi maupun kerusakan fasilitas umum akibat bencana.
"Kalau terjadi longsor atau akses jalan terganggu, pemerintah harus mampu bergerak cepat. Karena itu, kesiapan alat berat dan infrastruktur pendukung tidak boleh diabaikan," jelasnya.
Sementara itu, Dinas Sosial diharapkan menyiapkan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak. Perhatian khusus harus diberikan kepada anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.
Satpol PP juga diminta menyiagakan personel untuk membantu pengamanan, menjaga ketertiban, mengatur akses ke wilayah terdampak, dan mendukung proses evakuasi sesuai kewenangannya.
Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas diminta memastikan kesiapan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta pelayanan darurat bagi masyarakat.
"Penanganan bencana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Bukan hanya evakuasi, tetapi juga kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan, keamanan, dan perlindungan kelompok rentan," tutur Winsensius.
Perhatian khusus juga diberikan kepada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Korwas, pengawas sekolah, serta kepala sekolah diminta mengutamakan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Ia meminta setiap aktivitas pembelajaran diawali dengan safety briefing atau pengarahan keselamatan. Kondisi lingkungan sekolah juga harus diperiksa secara berkala.
"Keselamatan warga sekolah harus menjadi perhatian bersama. Jika kondisi lingkungan sekolah tidak memungkinkan atau berpotensi membahayakan, pihak sekolah harus segera mengambil langkah antisipatif sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Baca Juga: Enam Bulan Disidik, Kasus Dugaan Korupsi RS Bekokong Berujung Penahanan Tersangka
Winsensius menambahkan, komunikasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi ancaman bencana selama musim penghujan. Setiap informasi kejadian harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kesiapsiagaan pemerintah tidak boleh hanya terlihat ketika bencana sudah terjadi. Pencegahan dan mitigasi harus dilakukan sejak dini. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama," pungkasnya.
Artikel Terkait
Manang Soebeti Desak OJK Evaluasi Pinjol, Soroti Teror DC hingga Skema Tadpole
Polda NTT Geledah Rumah Dinas Pejabat YL, Kasur hingga Buku Mutasi Piket Disita
Enam Bulan Disidik, Kasus Dugaan Korupsi RS Bekokong Berujung Penahanan Tersangka
Calon PMI Asal NTT Terhindar dari Pemberangkatan Ilegal ke Malaysia
BMKG Prediksi Hujan Petir di Lima Kabupaten NTT, Ini Daftar Wilayahnya