Minggu, 22 November 2026

Pemkab Manggarai Dinilai Mendapat Manfaat PLTP Ulumbu, Masyarakat Adat Menanggung Dampak

Photo Author
Alfaro Remba, Floresnesia.com
- Sabtu, 21 November 2026 | 08:11 WIB
Kawasan sumber panas bumi Ulumbu di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Ist)
Kawasan sumber panas bumi Ulumbu di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Ist)

MANGGARAI—Pemanfaatan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memunculkan pertanyaan mengenai distribusi manfaat ekonomi bagi daerah penghasil dan masyarakat adat yang wilayahnya digunakan untuk kepentingan proyek.
‎
‎Setelah membahas manfaat politik, administratif, dan pembangunan yang dinilai diterima Pemerintah Kabupaten Manggarai, persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah bonus produksi dari pemanfaatan panas bumi.
‎
‎Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pengembangan PLTP Ulumbu. Aktivitas pembangkit tersebut berlangsung di tengah kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada tanah, perkebunan, dan sumber daya alam di sekitarnya.
‎
‎Kedekatan dengan kawasan pembangkit membuat masyarakat berhadapan langsung dengan aktivitas pengeboran, pembangunan jalan akses, wellpad, serta jaringan pipa panas bumi.

Baca Juga: Tanah Adat Bukan Aset Pemodal, Identitas Masyarakat Ulumbu Terancam Hilang
‎
‎Hilarius, salah seorang warga yang menyuarakan persoalan tersebut, mengatakan perubahan aktivitas di wilayahnya turut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat.
‎
‎"Masyarakat Wewo adalah masyarakat yang tanahnya dipakai untuk membangun pembangkit, membangun jalan akses, membangun wellpad, membangun jaringan pipa. Kami setiap hari melihat asap putih mengepul dari cerobong, mendengar desis uap, dan hidup dalam kekhawatiran bahwa tanah di bawah rumah kami sedang dimanfaatkan secara besar-besaran," kata Hilarius kepada Floresnesia.com, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada penggunaan tanah. Warga juga mempertanyakan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi ketika energi listrik dari wilayah mereka diproduksi dan dijual.
‎
‎"Menurut kami, bukan masyarakat Wewo. Bukan petani Poco Leok. Melainkan pemerintah," ujarnya.
‎
‎Bonus Produksi dan Pertanyaan tentang Pembagian Manfaat
‎
‎Dalam pengelolaan panas bumi, bonus produksi merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi kepada daerah yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah proyek, keberadaan mekanisme tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penerimaan dan pemanfaatannya.
‎
‎Hilarius menilai masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai besaran bonus produksi yang diterima pemerintah daerah maupun penggunaannya.

Baca Juga: Kami Mau Hidup Dulu, Suara Masyarakat Adat di Tengah Pengembangan Geotermal Ulumbu
‎
‎Ia juga mengaku warga tidak pernah merasakan pembagian hasil produksi secara langsung.
‎
‎"Menurut pengakuan kami, kami tidak pernah melihat rekening kami bertambah karena PLTP berproduksi. Kami tidak pernah menerima pembagian hasil secara langsung. Kami juga tidak pernah diundang untuk membahas berapa bonus yang diterima daerah dan untuk apa bonus itu dipakai," katanya.
‎
‎Di sisi lain, Hilarius menyebut warga justru menghadapi sejumlah persoalan lingkungan dan perubahan kondisi lahan yang mereka rasakan sejak aktivitas proyek berlangsung.
‎
‎"Yang kami lihat justru sebaliknya, menurut kami: air keruh karena aktivitas pengeboran, kebun tergerus karena pelebaran jalan, dan tanah yang semakin sempit karena terus diambil untuk perluasan," tambahnya.
‎
‎Ia kemudian membandingkan bagaimana pemerintah daerah memperoleh pengakuan ketika proyek berjalan, sementara masyarakat lebih banyak berhadapan dengan konsekuensi aktivitas pembangunan tersebut.
‎
‎Menurut Hilarius, pemerintah daerah kerap menjadi pihak yang tampil dalam berbagai agenda kunjungan dan kegiatan terkait pengembangan PLTP Ulumbu, termasuk ketika ada kunjungan dari pemerintah pusat, PLN, maupun lembaga pendanaan KfW.
‎
‎Sebaliknya, ketika muncul keresahan masyarakat, persoalan lingkungan, maupun kekhawatiran terhadap aktivitas panas bumi, warga merasa harus menghadapi situasi tersebut secara langsung.
‎
‎"Tapi ketika terjadi gempa, ketika terjadi semburan, ketika terjadi keresahan, yang diminta untuk tenang adalah masyarakat. Yang diminta untuk sabar adalah masyarakat. Yang diminta untuk memahami kepentingan nasional adalah masyarakat," ujar Hilarius.
‎
‎Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pihak yang memperoleh pengakuan atas keberhasilan proyek dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.
‎
‎Tanah Adat Berubah, Sumber Penghidupan Dipertanyakan
‎
‎Persoalan berikutnya menyangkut perubahan fungsi tanah adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Wewo dan Poco Leok.
‎
‎Hilarius menjelaskan, sebelum pengembangan proyek panas bumi, tanah-tanah tersebut dikelola berdasarkan tatanan adat dan diwariskan antargenerasi. Lahan perkebunan menjadi sumber produksi kopi, cengkeh, kemiri, vanili, serta berbagai komoditas lainnya.
‎
‎Hasil perkebunan itu, menurutnya, menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi keluarga.
‎
‎Namun, kehadiran proyek membuat sebagian wilayah mengalami perubahan pemanfaatan. Tanah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian kini menjadi bagian dari kawasan pembangunan pembangkit dan infrastruktur pendukungnya.
‎
‎"Sekarang, menurut kami, tanah itu sudah berubah fungsi. Sudah dialihkan pengelolaannya kepada pihak pengelola proyek untuk kepentingan pembangunan pembangkit. Di atas tanah itu, mesin-mesin berputar, uap naik, listrik dihasilkan, dan uang mengalir. Tapi uang itu dinilai tidak lagi mengalir ke dapur warga," kata Hilarius.
‎
‎Ia mempertanyakan posisi masyarakat adat dalam rantai ekonomi yang terbentuk dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka.
‎
‎Bagi Hilarius, masyarakat yang sebelumnya memiliki kendali atas tanah dan hasil perkebunannya kini merasa tidak mempunyai kuasa yang sama terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung di atas wilayah tersebut.
‎
‎"Inilah yang kami maksud ketika kami berkata, kami merasa menjadi budak di atas tanah kami sendiri. Menurut penjelasan kami, maksudnya bukan budak karena disiksa dengan cambuk. Melainkan merasa tidak punya kuasa atas apa yang dihasilkan dari tanahnya sendiri," tuturnya.
‎
‎Menghasilkan Listrik, tetapi Tetap Membayar Token
‎
‎Pertanyaan mengenai manfaat bagi masyarakat juga berkaitan dengan akses terhadap listrik yang dihasilkan dari wilayah mereka sendiri.
‎
‎Hilarius mengatakan warga tetap membayar biaya listrik sebagaimana pelanggan lainnya. Menurutnya, belum ada kebijakan khusus yang memberikan keringanan tarif ataupun akses listrik gratis bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangkit.
‎
‎"Padahal listrik itu dihasilkan dari tanah kami. Tapi kami tetap harus membayar token seperti warga lainnya. Tidak ada listrik gratis untuk desa penghasil. Tidak ada tarif khusus untuk keluarga yang tanahnya diambil untuk pembangkit. Kami merasa menghasilkan energi untuk Flores, tapi kami tetap membayar untuk menerangi rumah kami sendiri," ujarnya.
‎
‎Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan yang ingin disampaikan masyarakat: sejauh mana keberadaan proyek energi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga di wilayah penghasil.
‎
‎Bagi mereka, keberhasilan produksi listrik tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkit maupun kontribusinya terhadap pasokan energi. Manfaat ekonomi, perlindungan ruang hidup, dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan.
‎
‎Gendang dan Lingko: Identitas yang Tidak Bisa Digantikan
‎
‎Di tengah persoalan tersebut, Hilarius menyebut masyarakat masih mempertahankan hubungan spiritual dan budaya dengan tanah leluhur.
‎
‎Ia mengungkapkan ungkapan "Leluhur Lindung Kami" sebagai bentuk harapan masyarakat agar wilayah adat dan kehidupan generasi berikutnya tetap terlindungi.
‎
‎"Kalimat itu bukan sekadar doa. Bagi kami, ia adalah bentuk perlawanan terakhir dari orang-orang yang merasa sudah tidak punya lagi tempat mengadu. Ketika SK sudah terbit, ketika tanah sudah menjadi HGB, ketika bonus dinilai sudah dinikmati pemerintah, apa lagi yang tersisa bagi kami selain berdoa kepada leluhur?" katanya.

Baca Juga: Geotermal Ulumbu Meresahkan Warga Adat: Tanah Leluhur Terancam, Sumber Air Berubah, Janji Perusahaan Dipertanyakan ‎
‎
‎Hilarius menegaskan, persoalan tanah bagi masyarakat Manggarai tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan kepemilikan aset atau nilai ekonomi semata.
‎
‎Tanah memiliki hubungan erat dengan sejarah keluarga, identitas kampung, keberadaan leluhur, serta pelaksanaan berbagai ritual adat.
‎
‎"Nama gendang berasal dari tanah. Nama kampung berasal dari tanah. Nama leluhur melekat pada tanah. Ritual adat dilakukan di tanah. Pernikahan, kematian, syukuran panen, semua terjadi di tanah," ujarnya.
‎
‎Dalam struktur kehidupan adat Manggarai, gendang menjadi pusat musyawarah, pelaksanaan ritual, penyimpanan pusaka, dan pengambilan keputusan bersama.
‎
‎Keberadaan gendang juga tidak dapat dipisahkan dari lingko, yakni tanah ulayat yang menjadi sumber penghidupan dan bagian penting dari tatanan masyarakat adat.
‎
‎Hilarius menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah adat selama ini melibatkan sejumlah pemangku adat, seperti tua golo, tua teno, dan tua panga. Mereka memiliki peran dalam musyawarah serta pengaturan tanah dan sumber daya berdasarkan ketentuan adat.
‎
‎Karena itu, perubahan penguasaan dan pemanfaatan tanah dinilai tidak hanya berdampak terhadap ekonomi masyarakat, tetapi juga menyentuh keberlangsungan struktur sosial dan budaya mereka.
‎
‎"Tapi gendang tidak bisa berdiri sendiri. Gendang harus punya lingko. Lingko adalah tanah ulayat yang menjadi sumber hidup gendang. Tanpa lingko, gendang hanya menjadi bangunan kosong," tutup Hilarius.
‎
‎

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X