JAKARTA—Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang menjerat pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid tetap berjalan meski tersangka tersebut belum berhasil dihadirkan ke Indonesia.
Selain mengupayakan proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia, penyidik dan penuntut umum juga terus melakukan penelusuran terhadap aset yang berkaitan dengan Riza Chalid.
Perkembangan tersebut disampaikan Kejagung setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar perkara Riza Chalid segera dilimpahkan ke pengadilan melalui mekanisme persidangan in absentia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sebelum mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa dapat diajukan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (21/11/2026), Anang menjelaskan tahapan tersebut meliputi pengumuman, penetapan daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan red notice kepada Interpol.
Baca Juga: Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Tinggalkan Kursi Kadivkum Polri
"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol. Di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi-saksi lainnya," kata Anang.
Menurutnya, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga membutuhkan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara lain yang memiliki keterkaitan.
Kejagung juga masih berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan terhadap Riza Chalid, tetapi juga Jurist Tan, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di luar negeri dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC atau Jurist Tan," ujarnya.
Di tengah belum berhasilnya menghadirkan Riza Chalid, Kejagung memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Penyidik juga melakukan penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Anang menyebut penanganan perkara terhadap pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Riza Chalid maupun Jurist Tan telah melalui proses persidangan.
"Namun demikian, penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penelusuran aset milik MRC, serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC dan Jurist Tan seperti kasus yang melibatkan anaknya MRC dkk dan Nadiem dkk sudah terbukti dan saat ini dalam tahap upaya hukum," ucapnya.
Kejagung juga membuka kemungkinan penuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid apabila perkara tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Gus Alex Ungkap Proposal Total Politik Jelang Pansus Haji, Dana Rp500 Juta Disebut Berasal dari Syauqi
Namun, Anang menegaskan penerapan tuntutan pidana mati tidak dapat dilakukan secara otomatis. Terdapat sejumlah parameter dan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dan itu ada dan diatur dalam UU. Namun demikian, ada parameter atau syarat-syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.
Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina pada 10 Juli 2025.
Setelah tidak memenuhi panggilan penyidik, Kejagung memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 19 Agustus 2025.
Upaya pencarian kemudian diperluas melalui kerja sama kepolisian dengan Interpol. Red notice atas nama Riza Chalid resmi diterbitkan pada 23 Januari 2026 dan disebarkan kepada 196 negara anggota Interpol.
Penerbitan red notice tersebut menjadi bagian dari upaya pelacakan internasional terhadap tersangka yang keberadaannya berada di luar negeri.
Sebelumnya, Polri menyampaikan bahwa keberadaan Riza Chalid telah terdeteksi di salah satu negara anggota Interpol. Namun, lokasi spesifiknya belum disampaikan kepada publik.
Desakan agar Riza Chalid segera diadili tanpa kehadiran terdakwa disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
MAKI telah melayangkan somasi dan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung agar penanganan perkara tersebut segera dilanjutkan ke pengadilan.
Boyamin menilai belum adanya perkembangan menuju persidangan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dan masuk DPO berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Baca Juga: Yenny Wahid Ungkap Peran Strategis Dasco dalam Meredam Gejolak dan Menjaga Stabilitas Koalisi
"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid," kata Boyamin dalam keterangannya.
MAKI juga merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kemungkinan pemeriksaan dan putusan perkara tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Boyamin turut menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada Mei 2023.
Menurut Boyamin, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Riza Chalid diduga menggunakan paspor dengan nama Abdul Kareem ketika melakukan perjalanan dari Balikpapan menuju Kuala Lumpur.
"Pada tanggal 15 Mei 2023 Riza Chalid diduga bepergian ke Balikpapan, Kalimantan Timur, memakai paspor negara lain dengan nama Abdul Kareem," ucap Boyamin.
Baca Juga: Proyek Air Rp973 Juta Diduga Bermasalah, Warga Paralando Tantang Kejaksaan Bongkar Fakta
Ia juga menyebut Riza Chalid kembali ke Kuala Lumpur pada 16 Mei 2023 menggunakan penerbangan Malaysia Airlines.
"Tanggal 16 (Mei 2023) balik lagi ke Kuala Lumpur pesawat Malaysia Airlines yang langsung Balikpapan ke Kuala Lumpur, sehingga melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia," tambahnya.
MAKI meminta Jampidsus segera menindaklanjuti permohonan tersebut. Boyamin bahkan menyatakan pihaknya siap menempuh jalur praperadilan apabila tidak ada perkembangan dalam penanganan perkara Riza Chalid.
"Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia perkara tersangka Riza Chalid, maka kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan," tegas Boyamin.
Artikel Terkait
Pejabat Eselon II Diduga Lecehkan Siswi di Kantor Gubernur NTT
Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR
Anggota DPR Kompak Setuju, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan
Dua Anggota DPRD Manggarai Timur Diusulkan Dipecat dari PKB, Ini Alasannya