Minggu, 22 November 2026

Anggota DPR Kompak Setuju, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Kamis, 19 November 2026 | 12:58 WIB
Kantor DPR RI  (Ist)
Kantor DPR RI (Ist)

JAKARTA—Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi puncak perjalanan legislasi yang berlangsung sejak 2025. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap sejumlah tahapan pembahasan hingga regulasi tersebut resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).


‎Dalam laporan di hadapan anggota Dewan, Habiburokhman menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.
‎
‎"Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025," kata Habiburokhman.
‎
‎Menurutnya, dorongan tersebut menjadi salah satu awal percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI.

Baca Juga: Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR
‎
‎Setelah menerima arahan itu, Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan undang-undang.
‎
‎Proses pembahasan kemudian dilanjutkan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.
‎
‎Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menjelaskan, tahapan pembahasan berlangsung hingga RUU tersebut disepakati menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.
‎
‎Selanjutnya, Panja mulai bekerja pada 5 November 2026 hingga pengambilan keputusan tingkat pertama sehari sebelum pengesahan.
‎
‎Dalam proses tersebut, Habiburokhman menyebut pimpinan DPR turut terlibat dalam mengawal pembahasan hingga tahap akhir.
‎
‎"Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar ‎
‎
‎Pernyataan itu disampaikan untuk menggambarkan perjalanan panjang pembentukan regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.
‎
‎Setelah melalui serangkaian pembahasan di Komisi III DPR RI, RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
‎
‎Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
‎
‎Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai perjalanan pembahasan RUU tersebut.
‎
‎Laporan itu menjadi bagian dari tahapan sebelum forum paripurna mengambil keputusan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama pemerintah.
‎
‎Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana ‎
‎
‎"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
‎
‎"Setuju," jawab anggota Dewan yang hadir.
‎
‎Persetujuan tersebut menandai berakhirnya proses pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI dan menjadi tahapan penting dalam pembentukan regulasi tersebut.
‎
‎Sejumlah perwakilan pemerintah turut menghadiri rapat paripurna, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
‎
‎Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi tersebut berkaitan dengan upaya negara memperkuat mekanisme hukum dalam merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
‎
‎Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut tetap membutuhkan aturan teknis serta pengawasan agar penerapannya berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X