JAKARTA—Penipuan digital semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah mencatat sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan digital dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun.
Besarnya angka tersebut mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan layanan telekomunikasi sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan data pengaduan tersebut saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: 18 Tahun Mandek di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Kembali Didorong untuk Segera Disahkan
Menurut Nezar, peningkatan konektivitas digital yang tidak diimbangi kesadaran keamanan siber turut menghadirkan tantangan baru. Masyarakat semakin mudah mengakses layanan digital, tetapi pada saat bersamaan semakin rentan menjadi sasaran berbagai modus penipuan.
“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ungkap Nezar.
Baca Juga: Gempa M5,8 Berpusat di Laut Utara Manggarai, BMKG Ungkap Pemicu dan Dampaknya
Pemerintah menilai penanganan penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur teknologi. Penguatan sistem keamanan harus disertai peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali modus kejahatan, menjaga data pribadi, serta melakukan transaksi secara aman.
Nezar mengatakan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penggunaan platform digital.
“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegasnya.
Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
Selain edukasi, pemerintah juga mengambil langkah pengaturan dari sisi hulu melalui penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Aturan tersebut mewajibkan penggunaan identitas biometrik dalam proses registrasi kartu SIM. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat verifikasi identitas pengguna sehingga dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai tindak kejahatan.
Nezar menjelaskan, verifikasi biometrik diharapkan dapat meningkatkan akurasi identifikasi pelanggan layanan telekomunikasi.
Baca Juga: Yaqut Gunakan Hak Menolak Jadi Saksi untuk Gus Alex dkk, Ini Alasan yang Disampaikan di Hadapan Hakim
“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.
Ia menambahkan, identifikasi pengguna secara lebih akurat menjadi salah satu upaya pemerintah mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang berniat melakukan kejahatan melalui layanan telekomunikasi.
Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkas Nezar.
Artikel Terkait
Sabang Berpotensi Jadi Pintu Perdagangan Asia Selatan, Prabowo Siapkan Koridor Ekonomi dengan India
Prabowo Dorong Suara Semua Negara Didengar, Indonesia Tegaskan Solusi Dua Negara untuk Palestina
Operasi Zebra Turangga 2026 Dimulai, Polres Matim Kedepankan Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Residivis Jambret Kalung Lansia di Banyuwangi Akui Beraksi di 58 TKP, Polisi Telusuri Korban Lain