utama

Aktivis Manggarai Timur Soroti Tambang Ilegal, Dinas ESDM dan Polri Diminta Tidak Tebang Pilih

Sabtu, 21 November 2026 | 16:54 WIB
Lokasi Tambang Ilegal di Mano, Kec. Lamba Leda Selatan, Manggarai Timur. (Floresnesia.com)

MANGGARAI TIMUR—Persoalan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian aktivis setempat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga melanggar ketentuan.
‎
‎Feril, aktivis Manggarai Timur, mengatakan aktivitas tambang ilegal tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial.
‎
‎"Jujur saja, tambang ilegal ini sudah sangat merugikan. Negara tidak dapat apa-apa karena tidak ada pajak, tidak ada royalti. Yang kena dampak itu masyarakat. Jalan rusak, sungai kotor, sawah tertimbun, hutan rusak. Belum lagi warga jadi ribut, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ribut sama perusahaan, ada yang ribut sama pemerintah," tutur Feril kepada Floresnesia.com, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Rumah Wunut di Borong Buka Penginapan Gratis, Warga Pedalaman hingga Pelancong Bisa Menginap
‎
‎Menurut Feril, penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan instansi teknis dan aparat penegak hukum. Dinas ESDM perlu menjalankan fungsi pengawasan pertambangan, sedangkan Polri bertanggung jawab menangani dugaan tindak pidana sesuai kewenangannya.
‎
‎"Kalau ESDM cuma tegur-tegur saja, terus tidak ada tindakan, ya pelaku tidak akan takut. Sebaliknya, kalau Polri tindak tapi tidak ada pembinaan dari ESDM, besok-besok tambang ilegal muncul lagi di tempat lain. Jadi harus jalan sama-sama," jelasnya.
‎
‎Persoalan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya.
‎
‎Feril mengatakan, ketentuan hukum tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.
‎
"Penambangan tanpa izin bukan persoalan sepele. Ada aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Jangan sampai kekayaan alam dikeruk, tetapi kewajiban terhadap negara dan masyarakat justru diabaikan," paparnya.

Baca Juga: 350 KK di Beka Lando Belum Nikmati Listrik PLN, Mahasiswa Asal Nonggu Pertanyakan Pemerataan Pembangunan
‎
‎Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, yakni penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
‎
‎Menurut Feril, pemerintah daerah juga perlu memastikan pengawasan pertambangan berjalan efektif meskipun kewenangan perizinan berada pada pemerintah pusat dan sebagian kewenangan telah didelegasikan kepada pemerintah provinsi.
‎
"Jangan sampai persoalan kewenangan dijadikan alasan untuk membiarkan aktivitas tambang ilegal. Pemerintah provinsi harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sementara pemerintah kabupaten juga perlu aktif berkoordinasi dan menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran," pintanya.
‎
‎Pengawasan teknis, pembinaan pelaku usaha, pemantauan wilayah pertambangan, serta koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
‎
‎Pemeriksaan lapangan perlu dilakukan untuk memastikan lokasi penambangan sesuai dengan izin, termasuk batas koordinat, luas wilayah, dokumen teknis, dan kewajiban lingkungan.
‎
"Pengawasan tidak cukup hanya melihat dokumen di atas meja. Harus ada pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan apakah aktivitas penambangan sesuai dengan titik koordinat dan wilayah yang diizinkan. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang jelas," terangnya.

Baca Juga: Proyek Air Rp973 Juta Diduga Bermasalah, Warga Paralando Tantang Kejaksaan Bongkar Fakta
‎
‎Selain persoalan perizinan, keselamatan kerja dan dampak lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan pencemaran air, longsor, kerusakan lahan pertanian, debu, hingga kerusakan jalan akibat kendaraan pengangkut material.
‎
‎"Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak dari kegiatan pertambangan. Sungai tercemar, lahan pertanian rusak, jalan hancur, sementara pihak yang memperoleh keuntungan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum," tegas Feril.
‎
‎Feril menilai, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada pemeriksaan lokasi atau penangkapan pekerja di lapangan. Menurutnya, aparat kepolisian perlu menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
‎
“Polri harus berani menindak dugaan tindak pidana pertambangan ilegal berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku. Penanganannya jangan hanya berhenti pada pekerja yang melakukan penggalian, tetapi harus ditelusuri siapa yang memberikan modal, menyediakan alat berat, menampung, mengangkut, hingga memperdagangkan hasil tambang ilegal,” ungkapnya.
‎
‎Ia juga menegaskan, penelusuran terhadap rantai distribusi hasil tambang penting dilakukan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pihak-pihak kecil.
‎
“Kalau hanya pekerja di lapangan yang ditindak, sementara pemodal dan pihak yang menikmati keuntungan tidak disentuh, maka persoalan ini akan terus berulang. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” imbuhnya.
‎
‎Feril mengingatkan agar aparat tidak hanya menyasar pekerja yang berada di lokasi penambangan. Menurutnya, pihak yang memiliki modal dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut juga perlu diperiksa apabila terdapat bukti keterlibatan.
‎
"Jangan cuma pekerja yang di bawah yang ditangkap. Yang punya modal, yang punya alat berat, yang tampung hasil tambang itu juga harus ditindak. Kalau yang atas-atas tidak disentuh, ya sampai kapan pun tambang ilegal ini tidak akan berhenti," tandasnya.
‎
‎Feril juga mengingatkan agar proses penertiban pertambangan ilegal dilakukan secara transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

‎Ia menilai, dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
‎
‎“Penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara terbuka dan tanpa pandang bulu. Kalau ada pengusaha atau oknum yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal, jangan dibiarkan begitu saja. Periksa dan tindaklanjuti sesuai aturan hukum,” lanjut Feril.
‎
‎Menurut Feril, penanganan tambang ilegal tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi. Diperlukan kerja sama antara Dinas ESDM, kepolisian, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan lembaga terkait lainnya.
‎
“Semua instansi harus duduk bersama dan bekerja sesuai kewenangannya. Data perizinan harus jelas, lokasi tambang yang diduga ilegal harus dipetakan, dan hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk menentukan tindakan. Jangan sampai masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Baca Juga: Bareskrim Polri Turun Tangan,Tutup Pintu Damai Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
‎
‎Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti setelah operasi penertiban selesai. Pemerintah dan aparat perlu memastikan lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi tempat penambangan tanpa izin.
‎
‎“Penertiban bukan berarti persoalan langsung selesai. Setelah operasi, lokasi harus tetap diawasi. Kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan juga harus diperiksa agar kerusakan yang sudah terjadi tidak dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
‎
‎Selain persoalan hukum dan lingkungan, Feril meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial yang dialami masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Menurutnya, persoalan ganti rugi lahan, pembagian hasil, janji pekerjaan, dan ketidakjelasan informasi dapat memicu konflik antarwarga maupun dengan pihak perusahaan.
‎
‎“Masyarakat jangan hanya dijadikan penonton atau pihak yang menanggung dampak. Mereka harus diberi informasi yang jelas dan ruang untuk menyampaikan pengaduan. Warga yang melaporkan dugaan pelanggaran juga harus mendapatkan perlindungan,” tambahnya.
‎
‎Feril menambahkan, penghentian tambang ilegal perlu disertai langkah pemberdayaan ekonomi bagi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.

Baca Juga: Di Balik Cakupan 58 Juta Penerima MBG, BGN Ungkap Persoalan Anak Sekolah yang Kelaparan
‎
“Kalau aktivitas tambang ilegal dihentikan, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat tetap bisa memperoleh penghasilan. Pertanian, peternakan, pariwisata, dan usaha ekonomi kreatif bisa dikembangkan sebagai alternatif. Penertiban harus berjalan, tetapi kehidupan ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan,” pungkasnya.
‎
‎Feril berharap penertiban pertambangan di Manggarai Timur tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
‎
‎"Kami sebagai masyarakat Manggarai Timur berharap ini betul-betul jalan, jangan cuma seremonial saja. Masyarakat ini sudah capek dengar janji. Yang kami tunggu itu bukti nyata di lapangan," harapnya.

Tags

Terkini