MANGGARAI TIMUR—Dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Manggarai Timur menyeret sejumlah persoalan serius. Selain dugaan mark-up dan kegiatan fiktif, muncul pula informasi mengenai kemungkinan aliran uang untuk kepentingan politik, termasuk Pilkada 2024.
Seorang sumber Floresnesia.com yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Ada pula dugaan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat justru tidak diterima oleh pihak yang berhak.
Baca Juga: DPRD Manggarai Timur Khawatir Konflik Fisik, Polemik Batas Elar-Riung Diminta Segera Tuntas
"Berdasarkan informasi yang saya ketahui, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan mark-up anggaran. Ada juga dugaan kegiatan fiktif, anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi, serta sejumlah kegiatan yang diduga dianggarkan berulang kali meskipun pelaksanaannya hanya satu kali," ungkap sumber tersebut, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, total anggaran yang diduga diselewengkan dalam perkara tersebut mencapai hampir Rp3 miliar.
"Informasi yang saya peroleh menyebutkan jumlahnya hampir Rp3 miliar. Namun, angka tersebut tentu perlu ditelusuri dan dipastikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum," katanya.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Manggarai Timur Diusulkan Dipecat dari PKB, Ini Alasannya
Salah satu nama yang disebut dalam informasi tersebut adalah Jefrin. Sumber itu menyebut adanya dugaan penerimaan uang lebih dari Rp1 miliar.
"Salah satu nama yang disebut dalam informasi yang saya ketahui adalah Jefrin. Ada dugaan penerimaan uang lebih dari Rp1 miliar. Tetapi untuk memastikan siapa saja yang terlibat dan berapa jumlah yang diterima masing-masing pihak, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.
Selain itu, sumber tersebut menyoroti dugaan penyimpangan anggaran pulsa bagi kader Posyandu di 12 desa dengan nilai sekitar Rp800 juta. Dana yang dialokasikan itu diduga tidak diterima oleh kader yang berhak.
"Ada informasi mengenai anggaran pulsa bagi kader Posyandu di 12 desa dengan nilai sekitar Rp800 juta. Persoalannya, dana tersebut diduga tidak diterima oleh kader yang seharusnya mendapatkan hak itu," ungkapnya.
Baca Juga: Pekerjaan TPT Kualitas Buruk di Manggarai Timur, PPK Frangky Simamora Disoroti Warga
Persoalan lain yang turut disorot adalah insentif bidan desa yang disebut belum dibayarkan. Sumber tersebut meminta agar hak tenaga kesehatan itu ikut diperiksa.
"Insentif bidan desa juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diperiksa. Ada informasi bahwa sejumlah insentif belum dibayarkan. Ini harus diklarifikasi karena menyangkut hak para tenaga kesehatan," katanya.
Dugaan Aliran Dana dan Pengisian Jabatan
Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan penggunaan uang hasil penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik. Dalam informasi yang disampaikan sumber tersebut, nama Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit atau Hery Nabit turut disebut.
"Ada informasi dan dugaan mengenai penggunaan uang tersebut untuk kepentingan politik, termasuk berkaitan dengan Pilkada 2024. Nama Hery Nabit juga disebut-sebut dalam informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut," bebernya.
Namun, sumber itu tidak mengklaim mengetahui secara langsung bahwa Hery Nabit menerima uang tersebut. Ia menegaskan perlunya penelusuran bukti transaksi dan pemeriksaan saksi.
Baca Juga: Pemda Manggarai Timur Gelontorkan Rp2,33 Miliar untuk Rehabilitasi Jalan Borong–Soal–Watu Ata
"Saya menyampaikan informasi dan dugaan yang saya ketahui. Untuk memastikan apakah benar ada penerimaan uang oleh yang bersangkutan, harus ditelusuri melalui bukti transaksi, keterangan saksi, dan pemeriksaan aparat penegak hukum," ujarnya.
Sumber yang sama juga menyampaikan adanya dugaan pemberian uang yang dikaitkan dengan kepentingan pengisian jabatan kepala dinas.
"Memang ada dugaan seperti itu. Informasi yang saya ketahui menyebutkan adanya pemberian uang yang dikaitkan dengan kepentingan pengisian jabatan kepala dinas. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan. Saya berharap aparat penegak hukum menelusurinya secara serius," ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, pelantikan Jefrin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai pada September 2025 turut menjadi perhatian. Sumber meminta proses pengangkatan tersebut dijelaskan secara terbuka.
Kejaksaan Diminta Telusuri Aliran Dana
Sumber tersebut juga mengungkapkan informasi mengenai pengembalian sekitar 11 persen dana yang diduga diselewengkan kepada Inspektorat Manggarai Timur.
"Informasi yang saya peroleh menyebutkan adanya pengembalian sekitar 11 persen dari total dana yang diduga diselewengkan. Tetapi publik perlu mengetahui secara jelas berapa nominalnya, siapa yang mengembalikan, dan apa dasar pengembalian tersebut," katanya.
Baca Juga: Pemda Manggarai Timur Gelontorkan Rp2,33 Miliar untuk Rehabilitasi Jalan Borong–Soal–Watu Ata
Ia berharap Kejaksaan Negeri Manggarai menelusuri seluruh kemungkinan aliran dana agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan internal dinas.
"Saya berharap Kejaksaan tidak hanya memeriksa penggunaan anggaran di lingkungan dinas. Dugaan aliran uang juga perlu ditelusuri. Siapa yang menerima, ke mana uang itu mengalir, dan untuk kepentingan apa harus dibuka berdasarkan bukti," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat perlu mengawal penanganan perkara tersebut karena anggaran DP2KBP3A berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
"Masyarakat perlu mengawal persoalan ini. Anggaran tersebut merupakan uang publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pelayanan keluarga berencana, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Karena itu, penanganannya harus transparan dan tidak boleh tebang pilih," tutupnya.