Minggu, 22 November 2026

DPRD Manggarai Timur Khawatir Konflik Fisik, Polemik Batas Elar-Riung Diminta Segera Tuntas ‎

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Kamis, 19 November 2026 | 23:36 WIB
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Agustinus Tangkur (Dok. Tribunnews )
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Agustinus Tangkur (Dok. Tribunnews )

MANGGARAI TIMUR—Polemik batas wilayah antara Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tidak hanya menyisakan persoalan administratif, tetapi juga memunculkan keresahan masyarakat terkait keberlangsungan hak ulayat dan kebebasan mengekspresikan kebudayaan.


‎Persoalan yang mencuat di sejumlah kawasan perbatasan, seperti Bensur, Desa Persiapan Nanga Buntal, dan Desa Golo Lijun, dinilai perlu segera diselesaikan pemerintah. Keberatan masyarakat terhadap persoalan batas wilayah tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi ketegangan sosial apabila tidak ditangani melalui dialog.
‎
‎Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Agustinus Tangkur, mengatakan persoalan yang disampaikan masyarakat perlu dilihat secara lebih luas.

Baca Juga: Dua Anggota DPRD Manggarai Timur Diusulkan Dipecat dari PKB, Ini Alasannya

‎Menurutnya, polemik tersebut bukan semata-mata menyangkut batas administratif antarkabupaten, melainkan juga berkaitan dengan hak masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial dan kebudayaannya.
‎
‎“Setelah kami mendengar pengaduan ini, kayak rasanya bukan hanya soal batas. Ini soal bagaimana masyarakat merasa nyaman melaksanakan hak-hak budayanya, mempertahankan hak-hak budayanya, mengekspresikan budayanya,” ujar Agustinus, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Ia mengaku prihatin dengan munculnya keresahan warga. Baginya, ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalankan hak-hak budaya merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah.
‎
‎“Kita cemas, ada kegelisahan. Jangan sampai nanti terjadi friksi-friksi fisik. Itu yang berbahaya di masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Mulai Naik, Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah di Borong
‎
‎Agustinus menegaskan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. DPRD, kata dia, juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong penyelesaian melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait.
‎
‎“Makanya secepatnya pemerintah tidak bisa diam. DPRD juga tidak bisa diam. Secepatnya ini harus diselesaikan,” katanya.
‎
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu secara internal dengan memperhatikan pengaduan masyarakat.

‎Sementara itu, aspek keputusan pemerintah pusat mengenai batas wilayah dapat menjadi bagian dari pembahasan berikutnya.
‎
‎“Kita bicara ke dalam, terlepas soal keputusan Mendagri itu kan bisa dilihat nanti,” ujarnya.

Baca Juga: Pekerjaan TPT Kualitas Buruk di Manggarai Timur, PPK Frangky Simamora Disoroti Warga
‎
‎Lebih lanjut, Agustinus mengaku terkejut setelah mendengar keterangan masyarakat mengenai dampak produk hukum yang berkaitan dengan persoalan batas wilayah tersebut.
‎
‎“Saya jujur saja, setelah mendengar ini pernyataan masyarakat, kaget juga. Bagaimana produk hukum itu bisa seperti itu,” ungkapnya.
‎
‎Menurut dia, keberadaan produk hukum seharusnya tidak mengakibatkan masyarakat merasa kehilangan kenyamanan, terlebih jika pelaksanaannya berpotensi membatasi hak warga dalam mengekspresikan kebudayaan mereka.
‎
‎“Masyarakat itu kena menyebabkan ketidaknyamanan. Ada hak-hak orang dibatasi, tidak bisa mengekspresikan budaya-budayanya,” katanya.

Baca Juga: Tiga Kelompok Tani Hutan di Manggarai Timur Terima Fasilitasi Agroforestri Rp420 Juta ‎
‎
Meski menyampaikan keberatan tersebut, Agustinus mengingatkan agar persoalan ini tidak disimpulkan secara terburu-buru.

Ia berharap pembicaraan bersama dapat membuka seluruh informasi sehingga duduk perkara menjadi lebih jelas dan pihak-pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban.
‎
‎“Ini yang mungkin kita lihat lagi. Mungkin saya hanya salah terlalu cepat mengambil kesimpulan, tapi mudah-mudahan dalam pembicaraan ini semua terungkap dengan jelas. Kita minta pertanggungjawabannya,” ujarnya.
‎
‎Terkait pemasangan patok batas yang dipersoalkan masyarakat, Agustinus berpandangan bahwa keberadaannya perlu ditinjau kembali apabila masih terdapat keberatan dari warga terdampak.

Baca Juga: Golkar Manggarai Timur Perkuat Basis Politik Dapil II, MUSCAM hingga Bazar Murah Jadi Strategi Pendekatan ‎
‎
‎Ia menilai, keberatan masyarakat tidak boleh diabaikan dalam proses penetapan maupun pelaksanaan batas wilayah. Pendekatan yang mengutamakan kesepakatan bersama dinilai lebih tepat dibandingkan tindakan sepihak.
‎
‎“Seharusnya kalau ada keberatan dari masyarakat tidak boleh lah. Menurut saya begitu,” tegasnya.
‎
‎Agustinus juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksakan kehendak dalam persoalan tersebut. Menurut dia, dialog harus menjadi jalan utama untuk mencari penyelesaian, sehingga masyarakat tidak terus-menerus berada dalam situasi yang berpotensi memicu pertentangan.
‎
‎“Jangan paksa-paksa, sebaiknya dibicarakan dengan baik,” katanya.

Baca Juga: Pemkab Manggarai Timur Alokasikan Rp934 Juta untuk Rehabilitasi Jalan Jengok–Golo Meleng
‎
Ia menilai masyarakat lokal merupakan pihak yang paling berisiko menanggung konsekuensi apabila persoalan batas dan hak ulayat tidak diselesaikan secara bijaksana.

‎Warga yang menetap di kawasan tersebut akan terus berhadapan dengan dampak sosialnya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari.
‎
‎“Karena nanti risiko masyarakat lokal itu yang menanggung bebannya sepanjang mereka hidup di situ, ribut terus,” ungkap Agustinus.
‎
‎Ia kemudian menyindir pihak yang melakukan pemasangan patok agar tidak mengabaikan konsekuensi jangka panjang yang harus dihadapi masyarakat setempat.

Baca Juga: Aktivis Desak KPK Cek Proyek Huntara di Manggarai Timur, Diduga Dibangun Asal Jadi ‎
‎
‎“Yang pasang gampang, sudah pergi deh,” pungkas Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur dari Fraksi PAN tersebut.
‎
‎Agustinus berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membuka ruang pembicaraan bersama masyarakat dan pihak terkait.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X