MANGGARAI—Pengembangan proyek panas bumi atau Geotermal Ulumbu di wilayah Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menuai keresahan dari warga adat yang bermukim di sekitar wilayah proyek. Mereka mengkhawatirkan keberadaan proyek tersebut mengancam tanah leluhur, sumber air, lingkungan hidup, hingga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.
Bagi warga adat, Poco Leok bukan sekadar lokasi pengembangan energi panas bumi. Wilayah tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang selama ini menjadi tempat tinggal, bercocok tanam, mengambil air, menggembalakan ternak, serta menjalankan berbagai ritual adat secara turun-temurun.
Baca Juga: Polda NTT Serahkan Tersangka Kasus Dugaan Manipulasi Data dan Pencemaran Nama Baik ke Kejaksaan
Tokoh adat Ulumbu, Moses, mengatakan masyarakat mulai merasa tidak tenang sejak proyek Geotermal Ulumbu masuk ke wilayah Poco Leok. Ia menilai keberadaan proyek tersebut telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat.
"Ini tanah kami. Ini tanah leluhur kami. Bukan tanah kosong. Di sini ada sejarah kami, ada kubur leluhur kami, ada sumber air kami. Kalau tanah ini dirusak, kami mau hidup di mana?" ujar Moses kepada Floresnesia.com, Kamis (19/11/2026).
Moses mengungkapkan, masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Geotermal Ulumbu di Poco Leok.
Menurut dia, sosialisasi yang dilakukan selama ini lebih banyak bersifat formalitas. Warga, katanya, hanya diminta hadir untuk mendengarkan penjelasan, bukan dilibatkan dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan.
Ia juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai potensi dampak pengeboran panas bumi terhadap tanah, sumber air, dan udara, termasuk jaminan perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi kerusakan lingkungan.
"Kami hanya disuruh tanda tangan. Kami tidak tahu apa yang kami tanda tangani. Kami tidak diberi dokumen. Kami tidak diberi waktu untuk bermusyawarah di rumah adat. Ini bukan persetujuan, ini pemaksaan yang dibungkus sosialisasi," tegas Moses.
Baca Juga: Periksa 13 Saksi, Polda NTT Naikkan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Pejabat YL ke Penyidikan
Ia menegaskan, dalam hukum adat Manggarai, keputusan menyangkut tanah ulayat harus melalui musyawarah di rumah adat dengan melibatkan para tua-tua adat.
Karena itu, Moses meminta pihak yang menyatakan telah memperoleh persetujuan masyarakat untuk menunjukkan bukti proses musyawarah tersebut.
"Tunjukkan kepada kami, siapa yang tanda tangan, kapan musyawarah adatnya, di rumah adat mana, siapa saja yang hadir. Kalau tidak ada musyawarah adat, berarti persetujuan itu palsu," katanya.
Selain persoalan keterlibatan masyarakat, warga juga menyampaikan kekhawatiran mengenai perubahan kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek Geotermal Ulumbu di Poco Leok.
Moses mengaku sejumlah mata air yang sebelumnya menjadi sumber air bersih masyarakat mengalami perubahan. Ada mata air yang disebut mengalami penurunan debit, air menjadi keruh, hingga terasa panas dan berbau belerang.
Baca Juga: Polisi Bongkar Dugaan Penjualan Mutiara PT ASA, Pekerja Harian Lepas Ikut Diperiksa
"Kami punya mata air yang dulu airnya jernih, dingin, bisa langsung diminum. Sekarang airnya keruh, baunya tidak enak, panasnya terasa. Kami takut minum. Kami takut anak-anak kami sakit," ujarnya.
Warga juga mengeluhkan adanya retakan tanah di sekitar lokasi pengeboran, suara gemuruh dari dalam tanah, serta getaran yang mereka rasakan ketika aktivitas pengeboran berlangsung.
Di sektor pertanian, masyarakat menyebut hasil kebun kopi, kemiri, dan sawah mengalami penurunan. Mereka menduga perubahan tersebut berkaitan dengan aktivitas pengembangan panas bumi.
Namun, dugaan hubungan antara aktivitas proyek dan perubahan lingkungan tersebut masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian melalui kajian independen.
"Kami ini petani. Kalau tanah kami rusak, air kami rusak, kami mau makan apa? Listrik dari geotermal itu untuk siapa? Kami di sini saja listrik masih sering padam, jalan masih rusak, air bersih masih susah. Tapi tanah kami diambil untuk proyek besar," kata Moses.
Moses juga mempertanyakan realisasi berbagai janji yang disebut pernah disampaikan kepada masyarakat ketika proyek Geotermal Ulumbu mulai masuk ke wilayah Poco Leok. Janji tersebut, menurut dia, meliputi kesempatan kerja, pembangunan jalan, penyediaan listrik, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hingga beasiswa bagi anak-anak adat.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Manggarai Timur Diusulkan Dipecat dari PKB, Ini Alasannya
Menurut dia, manfaat yang dijanjikan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sekitar wilayah proyek.
"Yang kerja di proyek itu kebanyakan orang dari luar. Warga kami hanya jadi buruh kasar, hanya jadi satpam, hanya jadi tukang angkut. Setelah proyek selesai, kami dibuang lagi. Mana janji lapangan kerja itu?" ujarnya.
Ia turut mempertanyakan transparansi penggunaan dana CSR. Moses mengatakan masyarakat tidak mengetahui secara jelas jumlah dana yang disalurkan, peruntukannya, maupun pihak yang menerima manfaat.
"Kalau ada CSR, tunjukkan ke kami. Berapa miliar, untuk siapa, di mana buktinya. Jangan hanya bilang sudah ada CSR, tapi warga tidak pernah merasakan," tegasnya.
Persoalan proyek Geotermal Ulumbu di Poco Leok, lanjut Moses, juga berdampak pada hubungan sosial masyarakat adat.
Baca Juga: Anggota DPR Kompak Setuju, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan
Ia menyebut perbedaan sikap antara warga yang mendukung dan menolak proyek telah memunculkan perselisihan di lingkungan masyarakat. Sebagian warga disebut mendukung karena berharap memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan sebagian lainnya khawatir terhadap ancaman kerusakan tanah dan lingkungan.
"Kami yang menolak dibilang anti pembangunan. Kami dibilang tidak mau maju. Padahal kami bukan anti pembangunan. Kami hanya mau pembangunan yang menghargai kami sebagai pemilik tanah. Jangan adu domba kami. Jangan pecah belah kami dengan uang," kata Moses.
Ia menegaskan, penolakan warga bukan berarti menentang pembangunan atau pengembangan energi. Masyarakat hanya menginginkan agar setiap proyek tetap menghormati hak masyarakat adat dan tidak mengorbankan lingkungan hidup.
"Kami mau pembangunan, tapi pembangunan yang adil. Jangan bangun listrik dengan merusak tanah kami, merusak air kami, dan membuang kami dari tanah kami sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR
Moses turut mempertanyakan pengawasan PT PLN (Persero) sebagai pihak yang mengelola proyek Geotermal Ulumbu serta peran pemerintah dalam memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat di Poco Leok.
Ia menilai perlu ada pengawasan serius terhadap kondisi lingkungan di sekitar proyek. Menurutnya, pemeriksaan kualitas air, udara, dan tanah harus dilakukan secara independen serta melibatkan masyarakat setempat.
"PLN hanya datang kalau ada masalah. Pemerintah hanya datang kalau ada demo. Setelah itu hilang lagi. Kami ini ditinggal sendiri menghadapi proyek raksasa," katanya.
Moses mendesak agar dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh oleh pihak independen. Hasil pemeriksaan, menurut dia, harus dibuka kepada masyarakat agar warga mengetahui kondisi lingkungan yang sebenarnya.
"Kami minta audit lingkungan. Cek air kami, cek tanah kami, cek udara kami. Kalau memang tidak ada dampak, tunjukkan hasilnya secara terbuka. Kalau ada dampak, hentikan dan pulihkan. Jangan tutupi," tegas Moses.
Dalam pertemuan adat yang digelar di rumah adat, masyarakat disebut telah menyepakati enam tuntutan terkait pengembangan Geotermal Ulumbu di Poco Leok.
Baca Juga: Pejabat Eselon II Diduga Lecehkan Siswi di Kantor Gubernur NTT
Pertama, menghentikan sementara seluruh aktivitas pengeboran dan pengembangan yang diduga merusak lingkungan sampai audit lingkungan independen dilakukan.
Kedua, membuka seluruh dokumen proyek kepada masyarakat adat, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan, hasil pengujian air dan tanah, serta perjanjian dengan masyarakat.
Ketiga, mengakui dan menghormati hak masyarakat adat Ulumbu atas tanah ulayat.
Keempat, melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah dan kehidupan mereka.
Kelima, memberikan ganti rugi dan memulihkan kerusakan lingkungan yang terbukti terjadi, termasuk persoalan mata air dan tanah milik warga.
Keenam, menghentikan segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi terhadap warga adat yang menyampaikan penolakan dan pendapat.
Moses menegaskan masyarakat akan terus mempertahankan hak atas tanah leluhur apabila tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian.
Baca Juga: Meutya Hafid Desak Platform Digital Perkuat Pengawasan, Kejahatan Seksual Anak Tak Cukup Diatasi dengan Hapus Konten
"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan tetap bertahan. Kami akan jaga tanah kami sampai titik darah terakhir. Karena tanah ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk anak cucu kami," ujarnya.
Masyarakat adat Ulumbu di Poco Leok juga berencana menyampaikan laporan resmi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Ombudsman Republik Indonesia.
Selain menempuh jalur pengaduan, warga menyatakan akan menggelar aksi damai apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan.
"Kami ini warga negara. Kami punya hak. Kami punya tanah. Kami punya adat. Jangan anggap kami bodoh dan bisa dibodohi dengan janji-janji. Kami tahu apa yang kami perjuangkan," pungkas Moses.
Hingga berita ini diturunkan, Floresnesia.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Geotermal Ulumbu, pemerintah daerah, serta Dinas ESDM Provinsi NTT mengenai keluhan warga Poco Leok, dugaan perubahan kondisi lingkungan, realisasi CSR, dan tuntutan audit lingkungan independen.