Ia menjelaskan, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR mempercepat pembahasan sejak Agustus 2025.
"Beliau meminta kami di pimpinan Komisi III untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset," ujar Habiburokhman.
Bahkan, percepatan pembahasan tetap didorong meskipun DPR memasuki masa reses. Salah satu langkah yang dilakukan adalah tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap berbagai masukan terkait substansi rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menilai keterlibatan pimpinan DPR menjadi bagian penting dalam mendorong proses pembahasan agar tidak kembali tertunda.
Dengan masuknya RUU Perampasan Aset dalam agenda rapat paripurna, proses legislasi tersebut kini berada pada tahapan penting setelah melalui perjalanan pembahasan yang panjang di parlemen.
Publik selanjutnya menantikan keputusan resmi DPR dalam rapat paripurna tersebut, terutama terkait pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.