Minggu, 22 November 2026

Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Kamis, 19 November 2026 | 12:41 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (Ist)
Ketua DPR RI Puan Maharani (Ist)

JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai memasuki tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

‎Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menjadi perhatian karena RUU Perampasan Aset telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun. Sebanyak 254 anggota DPR tercatat hadir dalam persidangan yang mengagendakan pengesahan regulasi tersebut.

Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar ‎

‎‎Dalam pembukaan rapat, Puan terlebih dahulu menyampaikan laporan jumlah kehadiran anggota DPR berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI.

‎‎"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI, hadir 254 orang dan izin serta karena berhalangan sakit dan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.

‎Sejumlah pimpinan DPR turut menghadiri rapat tersebut, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

‎Setelah menyampaikan laporan kehadiran, Puan memastikan persyaratan kuorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna dapat dilanjutkan sesuai agenda persidangan.

‎‎"Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, (19/11/2026) dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana ‎

‎Pernyataan tersebut menandai dimulainya persidangan yang menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan pembentukan RUU Perampasan Aset.

‎Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna tersebut.

‎Habiburokhman menyebut regulasi itu merupakan salah satu produk legislasi yang telah lama dinantikan masyarakat Indonesia.

‎Ia mengatakan, "RUU Perampasan Aset ini sudah menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun."

‎Menurutnya, proses pembahasan RUU tersebut bukan pekerjaan singkat. Komisi III DPR telah menjalankan pembahasan sejak September 2025 dengan melibatkan berbagai tahapan dan agenda pembicaraan.

‎Habiburokhman juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas keterlibatannya dalam mengawal proses pembentukan regulasi tersebut.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Eventius Suparno

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X