JAKARTA—Pemerintah mengingatkan perusahaan platform digital agar tidak hanya menghapus konten pornografi anak, tetapi juga mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mencegah penyebaran materi eksploitasi seksual serta membantu mengungkap jaringan pelakunya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital membutuhkan kerja sama antara pemerintah, kepolisian, dan perusahaan teknologi.
Baca Juga: KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Meutya, penghapusan konten ilegal tidak boleh menjadi satu-satunya langkah penanganan. Aparat penegak hukum harus mampu melacak pelaku, membongkar jaringan distribusi, sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan.
Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menangani 26.869 konten pornografi anak.
Baca Juga: Harga Bahan Pokok Mulai Naik, Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah di Borong
Angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital. Apalagi, perkembangan teknologi membuat penyebaran konten semakin sulit dikendalikan karena dapat berlangsung melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan hingga fitur siaran langsung.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya.
Ia juga menyoroti penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan konten seksual dengan memanfaatkan karakter maupun objek digital. Fenomena tersebut menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital.
Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
Dalam kesempatan itu, Meutya turut mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak menjadikan pedoman komunitas internal sebagai satu-satunya acuan dalam mengawasi konten yang beredar di Indonesia.
Menurutnya, setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi ketentuan hukum nasional, termasuk dalam menangani konten bermuatan seksual yang melanggar peraturan perundang-undangan.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” tegasnya.
Meutya menilai perusahaan platform juga harus berinvestasi dalam teknologi moderasi konten agar mampu mendeteksi dan mencegah penyebaran materi ilegal secara lebih cepat.
Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam sistem platform digital. Karena itu, penyelenggara platform harus mengambil peran aktif dalam memastikan layanan mereka tidak dimanfaatkan untuk kejahatan terhadap anak.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” ujarnya.
Baca Juga: Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan layanan digital yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.
Selain penguatan regulasi dan pengawasan platform, Meutya menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan siber.
Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
Ia menilai kemampuan investigasi digital, pemahaman terhadap teknologi, serta koordinasi antarlembaga harus terus ditingkatkan agar penanganan kejahatan tidak berhenti pada penghapusan konten, tetapi mampu menjangkau pelaku dan jaringan yang terlibat.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkas Meutya.