KALIMANTAN UTARA—Jaringan perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia terungkap di Kalimantan Utara. Polda Kaltara menangani 18 laporan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang Januari hingga November 2026 dengan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 108 calon PMI yang diduga hendak diberangkatkan ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Mereka berasal dari sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, mengatakan 18 laporan polisi tersebut merupakan hasil penanganan Polda Kaltara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah hukumnya.
Baca Juga: Enam Bulan Disidik, Kasus Dugaan Korupsi RS Bekokong Berujung Penahanan Tersangka
“Dalam tahun ini, jumlah perkara yang kami tangani di Polda Kaltara maupun jajaran Polres di wilayah hukum Polda Kaltara ada 18 laporan polisi,” kata Yudhistira, Sabtu (21/11/2026).
Ia mengungkapkan, dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 108 calon pekerja berhasil diselamatkan dan dicegah keberangkatannya menuju Malaysia.
“Dengan jumlah korban yang berhasil kami selamatkan dan cegah keberangkatannya sebanyak 108 orang,” ungkapnya.
Penanganan kasus tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam jaringan perekrutan PMI ilegal. Polisi mencatat 17 orang berperan sebagai perekrut, delapan sebagai penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan proses penempatan pekerja migran.
Baca Juga: Polda NTT Geledah Rumah Dinas Pejabat YL, Kasur hingga Buku Mutasi Piket Disita
Para pelaku diduga menjalankan berbagai peran, mulai dari membiayai perjalanan calon pekerja, merekrut warga dari sejumlah daerah, hingga mencarikan pekerjaan di Malaysia. Calon PMI dijanjikan pekerjaan di perusahaan maupun sektor perkebunan.
Yudhistira menjelaskan, upaya pemberangkatan dilakukan melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan jalur tidak resmi menuju Malaysia. Namun, polisi berhasil menggagalkan keberangkatan para calon pekerja sebelum mereka sampai ke negara tujuan.
Dari 18 laporan polisi yang ditangani, dua perkara masih berada pada tahap penyelidikan, delapan dalam proses penyidikan, sedangkan delapan lainnya telah dinyatakan lengkap atau P21.
Baca Juga: VinFast Bidik Pasar Mobil Listrik Banyuwangi, Andalkan Layanan Purna Jual dan Ekosistem Wisata Hijau
Ia menegaskan, keberangkatan melalui jalur ilegal dapat menyebabkan pekerja kehilangan jaminan perlindungan dan berisiko mengalami perlakuan sewenang-wenang selama bekerja di luar negeri.
“Kalau berangkatnya saja sudah tidak resmi atau ilegal, hak-hak pekerja dan hak asasi manusianya tidak akan terjamin,” tegas Yudhistira.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya eksploitasi terhadap pekerja migran karena mereka tidak memiliki perlindungan sebagaimana pekerja yang diberangkatkan melalui mekanisme resmi.
“ Mereka berpotensi diperlakukan semena-mena di sana,” tambahnya.
Artikel Terkait
Manang Soebeti Desak OJK Evaluasi Pinjol, Soroti Teror DC hingga Skema Tadpole
Polda NTT Geledah Rumah Dinas Pejabat YL, Kasur hingga Buku Mutasi Piket Disita
Enam Bulan Disidik, Kasus Dugaan Korupsi RS Bekokong Berujung Penahanan Tersangka