Minggu, 22 November 2026

Periksa 13 Saksi, Polda NTT Naikkan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Pejabat YL ke Penyidikan

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Kamis, 19 November 2026 | 20:43 WIB
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar perkara khusus  (Humas Polda NTT )
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar perkara khusus (Humas Polda NTT )

‎KUPANG—Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik berinisial YL memasuki babak baru. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026).
‎
‎Peningkatan status tersebut dilakukan setelah tim gabungan penyidik atau Joint Investigasi mengumpulkan sejumlah keterangan dan alat bukti, termasuk memeriksa 13 orang saksi serta mengkaji hasil pemeriksaan medis dan psikologis.
‎
‎Perkembangan ini disampaikan Kabidhumas Polda NTT, Henry Novika Chandra, dalam keterangan pers kepada awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Kamis malam.
‎
‎Perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 12 November 2026. Korban dalam laporan itu berinisial RWM, sedangkan pihak terlapor berinisial YL.

Baca Juga: Polisi Bongkar Dugaan Penjualan Mutiara PT ASA, Pekerja Harian Lepas Ikut Diperiksa
‎
‎Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 00.00 WITA di salah satu rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
‎
13 Saksi dan Sejumlah Bukti Didalami
‎
‎Salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara ini adalah pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Jumlah tersebut mencakup lima saksi tambahan yang keterangannya turut dipertimbangkan dalam proses penyelidikan.
‎
‎Selain keterangan saksi, penyidik juga mengkaji hasil Visum et Repertum, pemeriksaan psikologis, serta pendapat sejumlah ahli dari bidang psikologi, medis, dan hukum pidana.
‎
‎Seluruh keterangan dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikorelasikan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang dilaporkan.

Baca Juga: Polda NTT Diminta Tidak Hanya Garang terhadap Miras, Tambang dan Rokok Ilegal Juga Disorot
‎
‎Henry menjelaskan, gelar perkara khusus dilaksanakan pada pukul 16.00 WITA. Hasilnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
‎
‎“Peningkatan perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setiap keterangan dan alat bukti akan diuji secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Henry.
‎
‎Menurutnya, proses pendalaman akan terus dilakukan dengan pendekatan scientific investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menguji kesesuaian antara keterangan para saksi, hasil pemeriksaan, dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
‎
‎Penyidik Siapkan Pemeriksaan Terhadap Terlapor
‎
‎Dalam proses penyidikan, polisi mencantumkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga: Polda NTT Bekuk 17 Tersangka Curanmor, Satu di Antaranya Siswa SMK di Labuan Bajo
‎
‎Penerapan ketentuan tersebut masih akan didalami berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan.
‎
‎Penyidik selanjutnya menyiapkan administrasi penyidikan, termasuk penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan.
‎
‎Selain itu, penyidik akan mengurus izin atau persetujuan Pengadilan Negeri serta menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk YL sebagai terlapor.
‎
‎Proses penanganan perkara juga memperhatikan ketentuan hukum mengenai kepala daerah yang masih menjabat. Dalam hal ini, penyidik merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022.
‎
‎Polda NTT juga akan mengajukan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Bareskrim Polri sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga: Tawaran Pekerjaan Berujung Laporan Kekerasan Seksual, Polda NTT Turun Tangan
‎
‎Identitas Korban Diminta Tetap Dirahasiakan
‎
‎Di tengah proses hukum yang berjalan, Polda NTT menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban dan saksi. Pendampingan psikologis juga menjadi perhatian dalam penanganan perkara tersebut.
‎
‎Korban dan saksi diharapkan tetap memperoleh perlindungan melalui UPTD PPA Provinsi NTT.
‎
‎“Kami berkomitmen agar seluruh proses penyidikan berjalan tertib, objektif, dan tuntas sesuai ketentuan hukum. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi perhatian penting. Kami juga memastikan identitas korban harus dijaga dan proses pendampingan psikologis terus diperhatikan,” tegas Henry.

Baca Juga: Berkas Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha Kembali ke Kejaksaan, Polda NTT Tunggu Petunjuk JPU
‎
‎Polda NTT turut meminta media dan masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif maupun membuka identitas korban. Dukungan publik dinilai penting agar proses hukum berlangsung tanpa tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
‎
‎“Kami mengharapkan dukungan media dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini secara bijak. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan, jaga kerahasiaan identitas korban, dan berikan ruang aman bagi korban maupun saksi,” tutupnya.
‎

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Terkini

X