Minggu, 22 November 2026

Polda NTT Diminta Tidak Hanya Garang terhadap Miras, Tambang dan Rokok Ilegal Juga Disorot

Photo Author
Alfaro Remba, Floresnesia.com
- Rabu, 18 November 2026 | 01:49 WIB
Ratusan jerigen berisi 8.430 liter moke yang diangkut menggunakan dua truk ekspedisi di Pelabuhan Tenau Kupang (Humas Polda Ntt)
Ratusan jerigen berisi 8.430 liter moke yang diangkut menggunakan dua truk ekspedisi di Pelabuhan Tenau Kupang (Humas Polda Ntt)

MANGGARAI TIMUR—Konsistensi penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan setelah aparat kepolisian gencar melakukan penertiban minuman keras tradisional, sementara aktivitas pertambangan yang diduga belum mengantongi izin operasi produksi dan peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.

‎
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari Yoseph, warga Manggarai Timur yang mengikuti perkembangan penegakan hukum di NTT. Ia meminta Polda NTT tidak hanya menunjukkan ketegasan terhadap peredaran minuman keras, tetapi juga memperlihatkan keseriusan yang sama dalam menangani dugaan pelanggaran di sektor pertambangan dan perdagangan rokok ilegal.
‎
‎Bagi Yoseph, persoalan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya polisi menertibkan minuman keras. Penindakan terhadap barang yang melanggar ketentuan hukum tetap diperlukan. Namun, menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku terhadap semua pihak, termasuk perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi berskala besar.
‎
‎"Kami bukan membela miras. Miras kalau melanggar, sita saja. Tapi jangan hanya miras yang disita. Tambang ilegal itu lebih merusak. Rokok ilegal itu merugikan negara. Kenapa yang itu dibiarkan?" kata Yoseph.

Baca Juga: Polda NTT Bekuk 17 Tersangka Curanmor, Satu di Antaranya Siswa SMK di Labuan Bajo
‎
‎Ia menilai, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan atau banyaknya operasi yang dipublikasikan. Aparat juga perlu menunjukkan hasil konkret dalam menangani aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, merugikan negara, dan membahayakan keselamatan masyarakat.
‎
‎Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah aktivitas pertambangan Galian C PT Menara Armada Pratama (MAP) di Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.
‎
‎Yoseph menyoroti status perizinan perusahaan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam persoalan ini, PT MAP disebut baru memiliki Izin Eksplorasi dan belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
‎
‎Perbedaan kedua izin tersebut menjadi penting karena izin eksplorasi tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan dan menjual material secara komersial.
‎
‎"Izin Eksplorasi hanya untuk pengujian dan pemetaan, bukan untuk mengeruk material secara komersial," kata Yoseph.
‎
‎Menurut dia, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Terlebih, aktivitas perusahaan itu disebut telah berlangsung sejak 2016 hingga sekarang.
‎
‎Ia mempertanyakan bagaimana kegiatan pertambangan yang diduga belum memiliki izin operasi produksi dapat berlangsung dalam waktu panjang, sementara pengawasan dan tindakan hukum belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
‎
‎"Jawaban dari ESDM membenarkan kalau aktivitas Galian C PT MAP belum mengantongi izin, padahal mereka sudah beroperasi sejak tahun 2016 sampai sekarang," ujarnya.

Baca Juga: Tawaran Pekerjaan Berujung Laporan Kekerasan Seksual, Polda NTT Turun Tangan
‎
‎Yoseph juga menyoroti keberadaan fasilitas pengolahan material berupa Asphalt Mixing Plant (AMP) dan stone crusher di lokasi tersebut. Ia meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh aktivitas perusahaan.
‎
‎Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup status perizinan, kegiatan produksi, pengangkutan material, hingga kemungkinan pemanfaatan hasil tambang untuk proyek pembangunan jalan yang menggunakan anggaran negara.
‎
‎Persoalan ini dinilai semakin penting karena aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan persoalan hukum sekaligus dampak lingkungan.
‎
‎Yoseph meminta Polda NTT melalui penyidik yang menangani tindak pidana tertentu untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut secara menyeluruh.
‎
‎Ia secara khusus meminta aparat mempertimbangkan penyegelan fasilitas produksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum.
‎
‎Desakan itu disampaikannya sebagai bentuk tuntutan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pendekatan koordinasi dan imbauan administratif ketika ditemukan dugaan pelanggaran yang perlu ditangani melalui proses hukum.
‎
‎"Ini yang kami sebut tebang pilih. Yang kecil dihajar. Yang besar diajak ngobrol," ujar Yoseph.
‎
‎Menurutnya, perbedaan pendekatan terhadap masyarakat kecil dan pelaku usaha berskala besar berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara setara.

Baca Juga: Polda NTT Sita 8.430 Liter Moke di Pelabuhan Tenau Kupang, Dua Truk Ekspedisi Diamankan
‎
‎Ia membandingkan penindakan terhadap pengangkutan moke dari Aimere, Kabupaten Ngada, dengan penanganan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin operasi produksi di Manggarai Timur.
‎
‎Dalam penindakan miras pada November 2026, aparat mengamankan 631 jeriken dengan total 18.930 liter moke, tiga unit truk, serta empat pengemudi.
‎
‎Jumlah barang bukti tersebut memperlihatkan bahwa aparat memiliki kemampuan melakukan operasi terukur, mengamankan kendaraan, dan menelusuri distribusi barang yang menjadi sasaran penindakan.
‎
‎Namun, Yoseph mempertanyakan apakah kemampuan serupa juga diterapkan terhadap kegiatan pertambangan yang diduga berlangsung bertahun-tahun.
‎
‎Ia meminta aparat menjelaskan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran PT MAP secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah persoalan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
‎
‎Selain kasus di Manggarai Timur, Yoseph juga menyoroti aktivitas pertambangan di Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
‎
‎Kasus tersebut menjadi perhatian karena seorang pekerja tambang berinisial SG (56) meninggal dunia setelah tertimbun material pasir dan batu pada Jumat, 6 November 2026.
‎
‎Peristiwa itu tidak hanya menyisakan persoalan keselamatan kerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.
‎
‎Berdasarkan informasi pemeriksaan awal kepolisian yang tercantum dalam bahan pemberitaan, lokasi galian tersebut diduga telah beroperasi sekitar 15 tahun tanpa Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.
‎
‎Yoseph menilai, dugaan aktivitas selama belasan tahun tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.
‎
‎"15 tahun! Bukan 15 hari. Bukan 15 bulan. 15 tahun tambang ilegal beroperasi, baru ketahuan setelah ada orang meninggal. Di mana pengawasan selama 15 tahun itu? Kenapa tidak pernah ada operasi penertiban tambang seperti operasi penertiban miras?" katanya.
‎
‎Ia meminta penanganan kasus tersebut tidak hanya berfokus pada peristiwa meninggalnya pekerja, tetapi juga menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan.
‎
‎Menurutnya, penyidik perlu memeriksa pemilik lokasi, pengelola, pihak yang menjalankan operasional, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja.
‎
‎Yoseph juga meminta aparat menelusuri bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam waktu lama apabila benar tidak memiliki perizinan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Baginya, pemeriksaan terhadap persoalan pertambangan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan atau pengelola teknis. Penelusuran harus menjangkau pihak yang memiliki kendali atas kegiatan usaha.
‎
‎"Kalau miras, polisi bisa patroli di pelabuhan, bisa cek truk satu per satu. Kalau tambang, yang alat beratnya besar, yang lokasinya jelas, yang debunya kelihatan dari jauh, kok tidak bisa dideteksi selama 15 tahun?" ujar Yoseph.
‎
‎Ia menilai, kematian pekerja tambang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki pengawasan pertambangan di NTT.
‎
‎Apalagi, aktivitas penggalian material yang tidak memperhatikan standar keselamatan dapat membahayakan pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi.
‎
‎Karena itu, Yoseph meminta penyelidikan dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada publik.
‎
‎Persoalan lain yang disoroti Yoseph adalah peredaran rokok ilegal. Ia menilai penindakan terhadap barang tanpa izin atau tanpa pemenuhan ketentuan cukai harus menyasar seluruh rantai distribusi, bukan hanya penjual di tingkat pengecer.
‎
‎Dalam sejumlah pengungkapan sebelumnya, aparat di NTT pernah mengamankan ribuan bungkus rokok ilegal.
‎
‎Pada Juli 2026, sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok ilegal disita di Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat.
‎
‎Sementara pada Oktober 2025, pengungkapan lainnya menghasilkan penyitaan 2.590 bungkus rokok dari sejumlah wilayah di NTT.
‎
‎Namun, Yoseph mempertanyakan sejauh mana penindakan tersebut menjangkau pihak yang memasok barang kepada para pengecer.
‎
‎Ia meminta aparat menelusuri asal barang, jalur pengiriman, jaringan distributor, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan rokok ilegal.
‎
‎"Yang ditangkap itu kios kecil. Yang jual 2-3 bungkus. Bandarnya yang bawa mobil, yang suplai ribuan bungkus, mana? Kenapa tidak pernah ada konferensi pers besar soal bandar rokok ilegal seperti konferensi pers moke 20 ton?" kata Yoseph.
‎
‎Menurutnya, penanganan rokok ilegal harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh. Apabila aparat hanya melakukan pemeriksaan terhadap kios, persoalan distribusi dari pemasok utama berpotensi tidak terselesaikan.
‎
‎Ia juga menyoroti laporan mengenai rokok tanpa pita cukai yang masih mudah ditemukan di sejumlah tempat penjualan.
‎
‎Yoseph meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap pasar, kios, warung, serta jalur distribusi barang yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
‎
‎"Kalau polisi serius, rokok ilegal itu bisa habis dalam seminggu. Kiosnya jelas, barangnya jelas, penjualnya jelas. Tapi kok masih ada terus?" ujarnya.
‎
‎Ia menilai, peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan biasa. Barang yang tidak memenuhi kewajiban cukai dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya.
‎
‎Karena itu, ia meminta Polda NTT berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk mengungkap jaringan distribusi hingga ke sumber pemasok.
‎
‎Di tengah sorotannya terhadap penindakan minuman keras, Yoseph juga meminta pemerintah memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari produksi moke.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa moke memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan sebagian masyarakat Flores. Minuman tradisional tersebut digunakan dalam sejumlah kegiatan adat, penyambutan tamu, dan berbagai aktivitas sosial masyarakat.
‎
‎Selain menjadi bagian dari tradisi, produksi moke juga menjadi sumber penghasilan bagi keluarga petani yang mengolah hasil pohon aren atau bahan baku lokal lainnya.
‎
‎Yoseph meminta penanganan terhadap produksi tradisional tersebut tidak dilakukan dengan mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
‎
‎"Petani moke itu bukan mafia. Mereka petani. Mereka suling moke untuk hidup. Kalau moke disita 20 ton, itu sama dengan menghancurkan ekonomi ratusan keluarga petani di Aimere," katanya.
‎
‎Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap diperlukan apabila ditemukan pelanggaran. Namun, pemerintah juga perlu menyediakan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha secara legal.
‎
‎Menurutnya, pembinaan, pendampingan perizinan, dan pemenuhan standar produksi dapat menjadi bagian dari kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
‎
‎Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan penindakan, tetapi juga mendapatkan kesempatan memperbaiki kegiatan usaha mereka sesuai ketentuan.
‎
‎Yoseph mengingatkan agar penegakan hukum tidak menciptakan kesan bahwa masyarakat kecil menjadi sasaran paling mudah, sementara persoalan yang melibatkan kepentingan ekonomi lebih besar justru berjalan lambat.
‎
‎"Kenapa yang merusak budaya dan merusak ekonomi petani yang dikejar, tapi yang merusak alam yang dibiarkan?" ujarnya.
‎
‎Yoseph turut meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya pihak yang melindungi aktivitas pertambangan ilegal maupun jaringan perdagangan rokok ilegal.
‎
‎Ia menduga kegiatan yang berlangsung dalam waktu panjang perlu diperiksa dari sisi pengawasan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
‎
‎Namun, dugaan mengenai adanya beking atau aliran setoran tersebut belum dibuktikan melalui proses hukum. Karena itu, ia meminta aparat melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti, bukan membiarkan persoalan berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
‎
‎"Kalau tidak ada beking, tidak mungkin tambang bisa jalan 15 tahun. Polisi itu ada di mana-mana. Polsek ada, Polres ada, Polda ada. Masa tidak tahu ada tambang ilegal di depan mata?" kata Yoseph.
‎
‎Ia menegaskan, pernyataannya bukan tuduhan bahwa seluruh anggota kepolisian terlibat dalam aktivitas ilegal.
‎
‎Sebaliknya, ia meminta institusi kepolisian membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata, termasuk memeriksa apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat.
‎
‎"Kami tidak menuduh semua polisi terlibat. Kami hanya minta polisi buktikan tidak terlibat. Caranya gampang. Sita alat berat tambang ilegal seperti sita jeriken moke. Tangkap bandar rokok ilegal seperti tangkap sopir moke. Gelar konferensi pers tambang ilegal seperti konferensi pers moke 20 ton," ujarnya.
‎
‎Menurut Yoseph, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi perkembangan penanganan kasus yang menjadi perhatian publik.
‎
‎Ia meminta hasil pemeriksaan, tindakan penyitaan, perkembangan penyidikan, serta pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban diumumkan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
‎
‎Sebagai tindak lanjut atas kritiknya, Yoseph menyampaikan lima hal yang diminta untuk menjadi perhatian Polda NTT.
‎
‎Pertama, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas Galian C PT MAP di Watu Mori, Manggarai Timur, termasuk memeriksa legalitas IUP Operasi Produksi dan aktivitas pengolahan material.
‎
‎Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta aparat mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum, termasuk penyegelan fasilitas yang terbukti digunakan dalam kegiatan ilegal.
‎
‎Kedua, mengusut tuntas kasus pertambangan di Lalong, Kabupaten Manggarai, yang diduga telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun dan berkaitan dengan meninggalnya seorang pekerja.
‎
‎Ia meminta penyidik menelusuri pemilik usaha, pengelola, penanggung jawab keselamatan kerja, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Baca Juga: Berkas Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha Kembali ke Kejaksaan, Polda NTT Tunggu Petunjuk JPU
‎
‎Ketiga, memperluas penindakan rokok ilegal dengan menelusuri jaringan pemasok dan distributor. Menurutnya, pengungkapan tidak boleh hanya berhenti pada pengecer, tetapi harus menjangkau pihak yang mengendalikan distribusi.
‎
‎Keempat, memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani moke agar dapat memenuhi ketentuan perizinan dan standar produksi yang berlaku.
‎
‎Kelima, meningkatkan transparansi hasil penindakan terhadap seluruh bentuk pelanggaran, termasuk pertambangan dan peredaran rokok ilegal.
‎
‎Yoseph juga meminta Kapolda NTT melakukan pengawasan langsung terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
‎
‎"Kami minta Kapolda NTT turun langsung. Jangan hanya percaya laporan anak buah. Turun ke Watu Mori, turun ke Lalong, turun ke pasar, lihat sendiri tambang ilegal dan rokok ilegal itu masih jalan atau tidak," tegasnya.
‎
‎Ia berharap evaluasi tidak hanya dilakukan pada tingkat pelaksana di lapangan, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan dan koordinasi antarlembaga.
‎
‎Menurutnya, persoalan tambang ilegal berkaitan dengan kewenangan pengawasan pertambangan, sedangkan rokok ilegal juga membutuhkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang cukai dan perdagangan.
‎
‎Yoseph menegaskan kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
‎
‎Ia mengakui penertiban minuman keras diperlukan untuk mencegah dampak negatif yang dapat muncul akibat penyalahgunaan alkohol.
‎
‎Namun, ia berharap keberhasilan operasi tersebut diikuti dengan tindakan yang seimbang terhadap persoalan hukum lainnya.
‎
‎Baginya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak hanya dibangun melalui operasi penertiban, tetapi juga melalui keberanian menangani perkara tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kekuatan pihak yang berhadapan dengan hukum.
‎
‎"Polisi itu pengayom. Pengayom itu melindungi yang lemah, bukan menindas yang lemah dan melindungi yang kuat," ujar Yoseph.
‎
‎Ia berharap aparat tidak membiarkan munculnya persepsi bahwa masyarakat kecil lebih mudah dijadikan sasaran penindakan dibandingkan pelaku usaha yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar.
‎
‎Dalam pandangannya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui tindakan yang terukur, pemeriksaan yang transparan, serta penegakan hukum berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
‎
‎"Kalau budaya yang dihancurkan, tapi perusakan yang dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya hukum, tapi juga kepercayaan masyarakat kepada polisi," katanya.
‎
‎Floresnesia.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
‎

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Terkini

X