Minggu, 22 November 2026

Tawaran Pekerjaan Berujung Laporan Kekerasan Seksual, Polda NTT Turun Tangan

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Jumat, 13 November 2026 | 18:53 WIB
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra

KUPANG — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) di Kota Kupang. Seorang pria berinisial YL dilaporkan sebagai pihak terlapor dalam perkara tersebut.
‎
‎Laporan dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT itu diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Penanganannya kini berada di bawah penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
‎
‎Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan penyidik telah melakukan langkah awal untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan korban.
‎
‎"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," jelas Henry, Jumat (13/11/2026).
‎
‎Peristiwa itu bermula dari informasi mengenai penawaran pekerjaan yang diterima korban. Bersama sejumlah saksi, RWM kemudian mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
‎
‎Namun, berdasarkan keterangan awal korban, pertemuan itu justru berujung pada tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
‎
‎Setelah kejadian, korban berusaha menghubungi saksi untuk meminta bantuan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan lokasi tersebut.
‎
‎Henry menegaskan, penyidik masih mendalami keterangan korban dan saksi untuk memastikan kronologi serta mengungkap fakta hukum di balik laporan tersebut.
‎
‎"Seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," ungkap Henry.
‎
‎Dalam penanganan perkara ini, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi korban. Pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis menjadi bagian dari upaya untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
‎
‎Henry menjelaskan, penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara berkaitan dengan pemeriksaan medis dan hasil Visum et Repertum (VER). Selain itu, kepolisian menyiapkan rujukan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan korban.
‎
‎"Kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," jelasnya.
‎
‎Tidak hanya melalui fasilitas kesehatan, perlindungan korban juga diperkuat dengan koordinasi bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.
‎
‎Langkah tersebut dilakukan untuk membuka akses pendampingan dan perlindungan, termasuk kemungkinan penyediaan rumah aman apabila situasi mengharuskannya.
‎
‎Henry mengatakan, pemenuhan hak korban harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan penanganan perkara kekerasan seksual.
‎
‎"Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung," katanya.
‎
‎Sementara itu, proses penyelidikan masih akan berlanjut dengan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi tambahan, serta klarifikasi terhadap pihak terlapor. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum.
‎
‎Henry menegaskan, kepolisian berkomitmen menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Penanganannya juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
‎
‎Di tengah proses penyelidikan, Polda NTT mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah. Status YL dalam perkara ini masih sebagai pihak terlapor, sehingga penentuan fakta dan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada hasil penyelidikan serta alat bukti yang diperoleh.
‎
‎"Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh," tegas Henry.
‎
‎Ia juga meminta masyarakat tidak memperkeruh situasi dengan menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban. Menurutnya, perlindungan privasi diperlukan agar korban tidak mengalami tekanan tambahan selama menghadapi proses hukum.
‎
‎"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tutup Henry.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Terkini

X