utama

350 KK di Beka Lando Belum Nikmati Listrik PLN, Mahasiswa Asal Nonggu Pertanyakan Pemerataan Pembangunan

Sabtu, 21 November 2026 | 12:46 WIB
Suasana Kampung Nonggu di Manggarai Timur, salah satu wilayah pedesaan yang membutuhkan perhatian pemerataan pembangunan (Floresnesia.com)

MANGGARAI TIMUR—Persoalan pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mencuat. Hingga November 2026, masyarakat Desa Persiapan Beka Lando, Desa Induk Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba Utara, disebut belum menikmati layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
‎
‎Kondisi tersebut menjadi perhatian Fentura Phyio, mahasiswa asal Kampung Nonggu. Ia menilai ketersediaan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang semestinya dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa membedakan lokasi tempat tinggal maupun jarak dari pusat pemerintahan.
‎
‎Menurut Fentura, keterbatasan infrastruktur kelistrikan di wilayah pedesaan tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian melalui kebijakan pembangunan yang lebih merata.
‎
‎“Sebagai mahasiswa yang berasal dari Dusun Nonggu, saya merasa perlu menyampaikan suara dan keresahan masyarakat terkait kondisi fasilitas listrik yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Fentura, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Dugaan Uang DP2KBP3A Manggarai Timur Mengalir ke Pilkada, Nama Hery Nabit Terseret
‎
‎Ia mengatakan, perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan seharusnya berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Listrik tidak lagi dapat dipandang sebagai fasilitas tambahan, melainkan bagian penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari.
‎
‎“Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan, listrik bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
‎
‎Fentura menilai masih adanya masyarakat yang belum memperoleh akses listrik menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Terlebih, pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah agar seluruh warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas publik.
‎
‎Ia mengingatkan, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan pelosok juga mempunyai hak yang setara dalam memperoleh pelayanan dasar. Karena itu, kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menghadirkan pembangunan.

Baca Juga: DPRD Manggarai Timur Khawatir Konflik Fisik, Polemik Batas Elar-Riung Diminta Segera Tuntas ‎
‎
‎“Namun, sangat disayangkan apabila masih ada masyarakat yang harus menghadapi keterbatasan akses listrik, sementara pemerataan pembangunan seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan pelosok,” katanya.
‎
‎Persoalan tersebut tergambar dalam surat terbuka yang disampaikan masyarakat Desa Persiapan Beka Lando kepada Bupati Manggarai Timur. Surat bertanggal 20 November 2026 itu ditulis atas nama masyarakat setempat dan ditandatangani P. Djolong.
‎
‎Dalam surat tersebut, warga menjelaskan bahwa Desa Persiapan Beka Lando, yang merupakan bagian dari Desa Induk Rana Mbata, memiliki dua dusun dengan jumlah penduduk sekitar 350 lebih kepala keluarga.
‎
‎Mereka menyatakan bahwa hingga 2026, wilayah tersebut belum tersentuh jaringan listrik PLN. Warga mengaku telah menyampaikan kebutuhan tersebut melalui musyawarah desa, proposal, dan berbagai permohonan, tetapi belum memperoleh realisasi.
‎
‎“Kami sudah bersuara lewat musyawarah desa, lewat proposal, dan lewat permohonan. Tapi sampai hari ini, tahun 2026, Desa Persiapan Beka Lando belum sama sekali disentuh PLN,” demikian pernyataan masyarakat dalam surat terbuka tersebut.

Baca Juga: Dua Anggota DPRD Manggarai Timur Diusulkan Dipecat dari PKB, Ini Alasannya
‎
‎Warga menggambarkan kondisi kehidupan sehari-hari yang harus dijalani tanpa penerangan listrik. Anak-anak terpaksa belajar menggunakan lampu pelita dan senter, sedangkan aktivitas rumah tangga berlangsung dengan penerangan seadanya.
‎
‎Kondisi itu juga disebut memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian sulit disimpan maupun diolah secara optimal, sementara peluang pengembangan usaha kecil menjadi terbatas akibat belum tersedianya fasilitas kelistrikan.
‎
‎“Di Beka Lando ada dua dusun dengan total sekitar 350 lebih kepala keluarga. Itu berarti 350 rumah. 350 keluarga yang setiap malam hidup dalam gelap,” tulis warga dalam surat tersebut.
‎
‎Masyarakat menilai kebutuhan listrik sudah semestinya menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan wilayah yang sudah berkembang, tetapi juga memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan pelayanan yang setara.
‎
‎Fentura mengatakan, keterbatasan akses listrik mempunyai konsekuensi lebih luas daripada sekadar tidak tersedianya penerangan pada malam hari. Persoalan tersebut dapat menghambat pendidikan, kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan, komunikasi, hingga kemampuan masyarakat mengakses perkembangan teknologi.
‎
‎Dalam bidang pendidikan, listrik dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak, terutama ketika harus menyelesaikan tugas pada malam hari. Keterbatasan penerangan dan akses teknologi juga dapat mempersempit kesempatan mereka memperoleh sumber pembelajaran.
‎
‎Sementara itu, bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan usaha kecil, energi listrik dapat menjadi penunjang pengolahan serta penyimpanan hasil produksi.
‎
‎“Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan proses, perencanaan, anggaran, dan koordinasi berbagai pihak,” tutur Fentura.
‎
‎Meski memahami tahapan pembangunan, ia mengingatkan agar persoalan administratif dan keterbatasan anggaran tidak menyebabkan kebutuhan dasar masyarakat kehilangan tempat dalam agenda pemerintah.
‎
‎Ia juga mempertanyakan sampai kapan masyarakat di wilayah pedesaan harus menunggu agar dapat menikmati fasilitas pembangunan yang sama dengan warga di daerah lain.
‎
‎“Saya ingin mempertanyakan, sampai kapan masyarakat Dusun Nonggu harus menunggu perhatian pemerintah? Apakah masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tidak memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas pembangunan?” tanyanya.

Baca Juga: Pekerjaan TPT Kualitas Buruk di Manggarai Timur, PPK Frangky Simamora Disoroti Warga
‎
‎Menurut dia, pemerintah perlu memastikan setiap wilayah mendapatkan kesempatan yang adil dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut penting agar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tidak terus menghadapi keterbatasan pelayanan publik.
‎
‎“Kami juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan menikmati pembangunan secara adil. Jangan sampai letak geografis menjadi alasan yang membuat kebutuhan dasar masyarakat terus terabaikan,” tegasnya.
‎
‎Dalam surat terbukanya, masyarakat Desa Persiapan Beka Lando secara khusus meminta Bupati Manggarai Timur memasukkan wilayah mereka ke dalam daftar prioritas Program Listrik Desa (Lisdes).
‎
‎Warga mengharapkan pembangunan jaringan listrik berupa Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), serta gardu distribusi untuk memenuhi kebutuhan dua dusun di wilayah tersebut.
‎
‎Selain itu, mereka meminta Bupati menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan organisasi perangkat daerah terkait agar usulan elektrifikasi Beka Lando dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan serta pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
‎
‎Warga juga mengkhawatirkan status Beka Lando sebagai desa persiapan yang masih tercatat dalam administrasi Desa Induk Rana Mbata dapat menyebabkan kebutuhan listrik wilayah tersebut tidak terakomodasi secara khusus dalam pendataan.
‎
‎Permintaan lainnya adalah memfasilitasi koordinasi dengan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Borong agar segera melakukan survei lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi geografis, kebutuhan jaringan, serta infrastruktur yang diperlukan untuk menghadirkan layanan listrik.
‎
‎Masyarakat turut meminta agar warga kurang mampu dimasukkan dalam Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sehingga biaya penyambungan listrik tidak menjadi beban tambahan setelah jaringan tersedia.
‎
‎“Kami bukan meminta gedung megah. Kami bukan meminta jalan tol. Kami hanya meminta lampu menyala di rumah kami,” tulis dalam surat terbuka tersebut yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur.

Baca Juga: Tiga Kelompok Tani Hutan di Manggarai Timur Terima Fasilitasi Agroforestri Rp420 Juta ‎
‎
‎Fentura menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah.
‎
‎Ia menyebut suara yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi sosial di kampung halaman.
‎
‎Menurutnya, mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepedulian itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan aspirasi, mengingatkan pemerintah, serta mendorong penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
‎
‎Ia berharap pemerintah daerah membuka ruang perhatian terhadap kebutuhan listrik masyarakat pedesaan, khususnya wilayah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan fasilitas tersebut.

Baca Juga: Pemda Manggarai Timur Gelontorkan Rp2,33 Miliar untuk Rehabilitasi Jalan Borong–Soal–Watu Ata
‎
‎“Saya ingin menegaskan bahwa apa yang kami suarakan bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai generasi muda terhadap kondisi kampung halaman,” jelasnya.
‎
‎Fentura juga mengharapkan adanya tindakan konkret yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Baginya, perhatian pemerintah harus diwujudkan melalui perencanaan yang jelas dan koordinasi dengan pihak penyedia layanan listrik.
‎
‎“Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya mengharapkan perhatian, kepedulian, dan tindakan nyata agar masyarakat Dusun Nonggu dapat menikmati fasilitas listrik yang baik,” pungkasnya.
‎
‎

Tags

Terkini