utama

Proyek Air Rp973 Juta Diduga Bermasalah, Warga Paralando Tantang Kejaksaan Bongkar Fakta

Sabtu, 21 November 2026 | 08:50 WIB
Aksi demonstrasi warga Paralando menjadi bentuk desakan agar Kejaksaan Negeri Manggarai memeriksa proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek air bersih (Floresnesia.com)

MANGGARAI—Persoalan proyek penyediaan air minum di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki babak baru.
‎
‎Setelah berulang kali menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah dan DPRD, masyarakat akhirnya membawa laporan dugaan penyimpangan proyek tersebut ke Kejaksaan Negeri Manggarai.
‎
‎Laporan itu diserahkan dalam rangkaian aksi demonstrasi pada Selasa, 17 November 2026. Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Paralando datang bersama mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik St. Paulus Ruteng.
‎
‎Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri proyek peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pembangunan sumur dalam terlindungi atau broncaptering yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp973 juta.
‎
‎Ketua GRPD Paralando, Sebastianus Jaya, sebelumnya telah membawa persoalan tersebut ke pemerintah daerah melalui surat resmi yang disampaikan pada 10 November 2026. Surat itu ditujukan kepada Bupati Manggarai untuk meminta kepastian penyelesaian layanan air bersih sekaligus penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat.
‎
‎Dalam surat tersebut, GRPD menyatakan bahwa persoalan pelayanan air bersih belum diselesaikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
‎
‎“Sampai dengan surat ini kami sampaikan, persoalan pelayanan air bersih di tengah masyarakat belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan,” tulis GRPD dalam surat yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Baca Juga: GRPD Desak Bupati Manggarai Buka Klarifikasi DAK Rp973 Juta, Dana Perubahan Desa Paralando Belum Jelas


‎Organisasi masyarakat itu juga meminta penjelasan mengenai komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran lanjutan. Mereka ingin mengetahui kapan perbaikan benar-benar dilaksanakan, terutama bagi rumah tangga yang belum mendapatkan sambungan air.
‎
‎“Apakah Pemerintah Kabupaten Manggarai masih memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran lanjutan guna menyelesaikan persoalan air bersih di Desa Paralando? Jika ada, kapan realisasi anggaran tersebut akan dilaksanakan?” demikian pertanyaan GRPD dalam suratnya.
‎
‎GRPD bahkan meminta Bupati memberikan jawaban tertulis dalam waktu tiga kali 24 jam setelah surat diterima. Jika tidak ada tanggapan resmi, mereka menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
‎
‎Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya warga yang telah berlangsung sejak awal 2026. Sebelumnya, masyarakat menggelar aksi, menyampaikan pengaduan, mengikuti pertemuan dengan pemerintah, serta meminta DPRD dan Inspektorat menelusuri persoalan proyek.
‎
‎Proyek yang dipersoalkan merupakan pekerjaan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air dan pembangunan broncaptering di Desa Paralando. Pekerjaan dilaksanakan CV Wela Tedeng milik Belasius Turuk pada Juli hingga November 2025.
‎
‎Dalam pelaksanaannya, CV Dongkar Dola Konsultan tercatat sebagai konsultan perencana, sedangkan CV Buana Dirga Konsultan bertugas sebagai konsultan pengawas.
‎
‎Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai pada November 2025, warga menyebut layanan air belum menjangkau seluruh rumah tangga sasaran. Sebanyak 22 rumah dilaporkan belum memperoleh akses air dari proyek tersebut.
‎
‎Salah satu persoalan yang dipersoalkan masyarakat adalah perubahan titik sumber air dari Wae Wudak ke Wae Pogo. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dalam pengaduan warga, Wae Wudak berjarak sekitar tiga kilometer dari permukiman, sedangkan Wae Pogo sekitar satu kilometer.
‎
‎Namun, jarak yang lebih dekat tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Debit air di Wae Pogo disebut lebih kecil sehingga pasokan dinilai belum mencukupi kebutuhan warga, terutama di Dusun Piso dan Langkas.
‎
‎Atas persoalan itu, warga meminta Kejaksaan memeriksa alasan perubahan sumber air, dasar teknis yang digunakan, proses pengambilan keputusan, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan awal.
‎
‎Dalam laporan yang diserahkan kepada Kejaksaan, masyarakat meminta pemeriksaan tidak hanya berhenti pada kondisi fisik bangunan. Mereka juga meminta penelusuran dokumen perencanaan, penganggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kontrak, pengawasan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban proyek.
‎
‎Pengaduan tersebut menekankan pentingnya pemeriksaan berdasarkan dokumen yang sah dan kondisi pekerjaan di lapangan. GRPD bersama elemen mahasiswa menyatakan laporan itu bertujuan mengawasi penggunaan uang negara agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
‎
‎Setelah menyampaikan aspirasi di jalan raya depan Kantor DPRD Manggarai, massa akhirnya bertemu Ketua DPRD Paulus Peos. Dalam pertemuan itu, Paulus mengakui bahwa persoalan pelayanan air bersih di Paralando telah diketahui setelah dirinya turun langsung ke desa tersebut.
‎
‎“Saya ingat, tanggal 27 Mei 2026 telah turun langsung ke Paralando. Akhirnya kami tahu bahwa ada sekitar 20-an KK belum teratasi air minum,” kata Paulus saat menemui massa aksi.
‎
‎Ia menjelaskan, setelah aksi warga pada 7 Mei 2026, DPRD mengundang masyarakat untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 8 Mei. Salah satu rekomendasi pertemuan itu adalah pengalokasian anggaran baru sebesar Rp180 juta untuk memperbaiki layanan air minum secara menyeluruh sebelum akhir tahun.
‎
‎Namun, penjelasan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan warga. Massa masih meminta kejelasan mengenai penyebab kegagalan proyek, perubahan sumber air, serta langkah DPRD untuk memastikan pihak-pihak terkait bertanggung jawab.
‎
‎Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manggarai, Aristo Harmin Hadir, yang turut menemui massa, menyampaikan bahwa anggaran perbaikan sebesar Rp180 juta telah dicairkan.
‎
‎“Dan sekarang sedang proses pemesanan pipa,” kata Aristo.
‎
‎Ia menyatakan petugas teknis PUPR telah memastikan anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengalirkan air kepada 22 rumah tangga yang belum memperoleh sambungan. Meski demikian, warga tetap meminta kepastian pelaksanaan dan hasil perbaikan di lapangan.
‎
‎Usai berdialog di DPRD, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai sekitar pukul 13.45 WITA. Laporan kemudian diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Deddi Diliyanto, sekitar pukul 15.00 WITA.
‎
‎Melalui laporan itu, warga meminta Kejaksaan menelusuri kemungkinan persoalan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Mereka juga meminta aparat memeriksa pihak Dinas PUPR, pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan sesuai kewenangan hukum.
‎
‎Selain itu, masyarakat meminta Kejaksaan menelusuri hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Manggarai dan tindak lanjut atas rekomendasi yang mungkin telah diberikan.
‎
‎Persoalan audit menjadi salah satu hal yang terus dipertanyakan warga. Inspektorat sebelumnya mengakui telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut sejak 18 Mei 2026 setelah menerima permintaan dari DPRD. Namun, hasil pemeriksaan tidak dibuka kepada publik.
‎
‎Kepala Inspektorat Manggarai, Fransiska N. Ngarung, menyatakan laporan hasil pengawasan hanya disampaikan kepada kepala daerah dan tidak dapat dipublikasikan secara terbuka.
‎
‎“Kami tidak bisa menyampaikan itu, kami diatur dengan ketentuan. Apapun hasil di lapangan, kami tak bisa publikasikan,” kata Fransiska saat merespons desakan massa pada Juni 2026.
‎
‎Setelah dari Kejaksaan, warga juga mendatangi kantor sementara Bupati Manggarai di Stadion Golo Dukal. Di lokasi tersebut, mereka bertemu Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Petrus Caelestinus Masangkat.
‎
‎Saat ditanya mengenai data dan persoalan proyek air minum Paralando, Masangkat mengaku belum mengetahui secara rinci, tetapi menyatakan pemerintah tetap bertanggung jawab.
‎
‎“Saya tidak tahu datanya. Bertanggung jawab, pasti,” kata Masangkat.
‎
‎Warga juga mempertanyakan tindak lanjut kesepakatan pencabutan salah satu meteran air yang disebut terpasang di rumah Kepala Desa Paralando, Lemen Agustinus.
‎
‎Menanggapi pertanyaan tersebut, Masangkat menyatakan pemerintah akan melakukan pengecekan kembali karena setelah RDP, pemantauan lanjutan tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah kabupaten.
‎
‎“Kami akan cek lagi, karena setelah kita RDP seterusnya kami tidak cek lagi. Kami serahkan ke pemerintah desa untuk melakukan pencabutan itu,” katanya.
‎
‎Ia juga menyampaikan rencana untuk kembali turun ke Paralando guna memastikan kondisi di lapangan. Sementara terkait dugaan persoalan dalam proyek, Masangkat menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Inspektorat.
‎
‎“Itu ranahnya Inspektorat,” ujarnya.
‎
‎Bagi masyarakat Paralando, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pembangunan fisik senilai Rp973 juta. Hal yang paling mendasar adalah kepastian bahwa anggaran publik benar-benar menghasilkan layanan air bersih sebagaimana kebutuhan warga.
‎
‎Karena itu, laporan kepada Kejaksaan menjadi upaya warga untuk memperoleh kejelasan mengenai proses pelaksanaan proyek, penggunaan anggaran, hasil pemeriksaan internal pemerintah, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
‎
‎Masyarakat kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Mereka berharap persoalan yang telah berulang kali disampaikan sejak awal tahun tidak kembali berhenti pada janji perbaikan, sementara puluhan rumah masih menantikan akses air bersih.
‎

Tags

Terkini