Minggu, 22 November 2026

GRPD Desak Bupati Manggarai Buka Klarifikasi DAK Rp973 Juta, Dana Perubahan Desa Paralando Belum Jelas

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Rabu, 11 November 2026 | 19:15 WIB
Ketua GRPD, Sebastianus Jaya
Ketua GRPD, Sebastianus Jaya

MANGGARAI–Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, mendesak Bupati Manggarai segera memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp973 juta untuk pembangunan sarana air bersih di Desa Paralando.
‎
‎Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 001/GRPD/PLD/XI/2026 yang diserahkan langsung oleh Ketua GRPD, Sebastianus Jaya, melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Selasa (10/11/2026).
‎
‎Langkah GRPD ini dilakukan menyusul belum adanya kepastian penyelesaian persoalan sarana air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Desa Paralando.
‎
‎Ketua GRPD, Sebastianus Jaya, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai realisasi anggaran DAK Rp973 juta, termasuk perkembangan pekerjaan pembangunan sarana air bersih tersebut.
‎
‎Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
‎
‎"Kami meminta Bupati Manggarai memberikan penjelasan resmi terkait realisasi anggaran DAK sebesar Rp973 juta, bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, serta sejauh mana penyelesaian pembangunan sarana air bersih di Desa Paralando," tegas Sebastianus dalam keterangannya.
‎
‎Selain mempertanyakan anggaran DAK, GRPD juga menyoroti dana perubahan yang sebelumnya telah disampaikan sebagai salah satu solusi untuk menindaklanjuti persoalan air bersih di desa tersebut.
‎
‎Namun, hingga 10 November 2026, menurut GRPD, belum ada kepastian mengenai realisasi dana perubahan tersebut.
‎
‎Sebastianus menilai persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan. Sebab, air bersih bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎"Kami tidak ingin persoalan kebutuhan dasar masyarakat terus menjadi janji tanpa kepastian. Pemerintah harus memberikan penjelasan dan menunjukkan langkah nyata, bukan membiarkan masyarakat terus menunggu," ujarnya.
‎
‎Dalam surat yang diterima Bagian Umum Setda Kabupaten Manggarai pada Selasa (10/11/2026) pukul 15.26 WITA, GRPD memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Bupati Manggarai untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi secara tertulis.
‎
‎GRPD meminta pemerintah daerah menjelaskan empat hal utama, yakni realisasi anggaran DAK Rp973 juta, status penyelesaian pekerjaan sarana air bersih, alasan belum terealisasinya dana perubahan, serta kepastian langkah konkret berikut tenggat waktu penyelesaian.
‎
‎Sebastianus menegaskan, surat tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memperjuangkan hak warga desa.
‎
‎Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban resmi dari pemerintah daerah, GRPD menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎"Kami akan menempuh langkah demonstrasi apabila pemerintah tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah kami tentukan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, sehingga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa," tegasnya.
‎
‎GRPD berharap Bupati Manggarai tidak mengabaikan aspirasi tersebut dan segera memberikan kepastian mengenai penyelesaian persoalan air bersih di Desa Paralando.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Terkini

X