utama

Tanah Adat Bukan Aset Pemodal, Identitas Masyarakat Ulumbu Terancam Hilang

Jumat, 20 November 2026 | 19:11 WIB
Ilustrasi masyarakat adat di Satar Mese memiliki sistem pengetahuan lingkungan yang terbentuk melalui pengalaman panjang dalam mengelola alam

MANGGARAI—Pengembangan proyek panas bumi atau Geotermal Ulumbu di Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memunculkan persoalan mendasar mengenai perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah leluhurnya.
‎
‎Di tengah agenda pengembangan energi, masyarakat adat menghadapi kekhawatiran bahwa ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun dapat berubah menjadi kawasan industri tanpa jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka.
‎
‎Bagi Hilarius, persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai urusan pembebasan lahan ataupun ganti rugi. Tanah adat memiliki nilai sosial, historis, ekologis, dan spiritual yang tidak dapat disamakan dengan kepemilikan aset pada umumnya.
‎
‎Tanah menjadi tempat masyarakat membangun kehidupan, merawat hubungan kekerabatan, menjalankan tradisi, sekaligus menjaga warisan leluhur. Di dalamnya terdapat kawasan pemakaman, sumber mata air, hutan yang dilindungi secara adat, lahan pertanian, hingga lokasi pelaksanaan ritual.
‎
‎Karena itu, Hilarius menilai hilangnya penguasaan masyarakat adat atas wilayah leluhur berpotensi memutus hubungan mereka dengan sejarah dan identitas komunitasnya.
‎
“Kalau tanah itu hilang, yang hilang bukan hanya tempat mereka menanam. Yang hilang adalah identitas, martabat, dan masa depan mereka sebagai sebuah komunitas yang utuh,” kata Hilarius kepada Floresnesia.com, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Kami Mau Hidup Dulu, Suara Masyarakat Adat di Tengah Pengembangan Geotermal Ulumbu
‎
‎Ia menjelaskan, masyarakat adat di Satar Mese memiliki sistem pengetahuan lingkungan yang terbentuk melalui pengalaman panjang dalam mengelola alam. Pengetahuan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kawasan yang boleh dimanfaatkan maupun wilayah yang harus dijaga.
‎
‎Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal pembatasan penebangan pohon, perlindungan sumber air, serta pengaturan pemanfaatan lahan agar tidak mengalami kerusakan. Ada pula ketentuan adat yang membatasi aktivitas manusia di kawasan tertentu demi menjaga keseimbangan lingkungan.
‎
‎Hilarius berpandangan, ketentuan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kepercayaan tradisional yang tidak memiliki dasar rasional. Sebaliknya, aturan adat mengandung prinsip konservasi yang diwariskan dan dipraktikkan jauh sebelum konsep perlindungan lingkungan dikenal secara formal.
‎
‎“Bagi orang luar, aturan itu mungkin terlihat sebagai takhayul. Padahal di balik aturan itu ada ilmu ekologi yang sangat presisi, ilmu yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan alam untuk pulih,” ujarnya.
‎
‎Menurut dia, cara pandang masyarakat adat menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai pihak yang bebas mengeksploitasi alam. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan kembali mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.
‎
‎Dari perspektif hukum, Hilarius mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
‎
‎Ketentuan tersebut mewajibkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
‎
‎Baginya, ketentuan konstitusi itu harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam.
‎
‎Pemerintah, kata Hilarius, perlu memastikan terlebih dahulu keberadaan komunitas adat, wilayah penguasaan tradisional, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada kawasan Ulumbu.
‎
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
‎
‎Melalui prinsip tersebut, masyarakat harus memperoleh informasi yang terbuka mengenai rencana kegiatan, potensi risiko, konsekuensi lingkungan, serta dampak sosial dan ekonomi dari suatu proyek.
‎
‎“Prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan menjadi sangat penting di sini, terutama untuk proyek besar seperti geotermal di Ulumbu. Masyarakat adat berhak untuk mengetahui secara jujur dan lengkap apa yang akan terjadi pada tanah mereka, apa dampaknya terhadap air, hutan, dan kehidupan mereka,” katanya.

Baca Juga: Geotermal Ulumbu Meresahkan Warga Adat: Tanah Leluhur Terancam, Sumber Air Berubah, Janji Perusahaan Dipertanyakan ‎
‎
‎Hilarius menegaskan, keterlibatan masyarakat tidak boleh sebatas formalitas untuk memenuhi prosedur administrasi. Persetujuan harus diberikan secara bebas setelah masyarakat memahami seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek.
‎
‎Ia juga berpandangan bahwa masyarakat adat memiliki hak menyampaikan keberatan, termasuk menolak rencana yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup mereka.
‎
‎Sikap kritis terhadap proyek pembangunan, menurutnya, tidak dapat langsung dimaknai sebagai penolakan terhadap kemajuan. Justru, partisipasi masyarakat diperlukan agar pembangunan tidak mengorbankan kelompok yang selama ini menjaga dan bergantung pada wilayah tersebut.
‎
‎Hilarius turut mengkritik praktik administrasi pertanahan yang berpotensi mengabaikan sejarah penguasaan wilayah oleh masyarakat adat.
‎
‎Menurutnya, ketiadaan sertifikat tidak serta-merta menghapus keberadaan hak masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun.
‎
‎Bukti penguasaan adat, jelasnya, juga dapat ditelusuri melalui sejarah permukiman, batas-batas wilayah tradisional, makam leluhur, praktik ritual, serta pengakuan komunitas lain yang berbatasan dengan wilayah tersebut.
‎
‎“Padahal masyarakat adat di Ulumbu sudah hidup di sana jauh sebelum negara ini ada dan jauh sebelum sistem sertifikat itu dikenal. Mereka membuktikan kepemilikan mereka bukan dengan kertas, tetapi dengan kuburan leluhur, dengan batas-batas alam, dengan cerita, dengan ritual, dan dengan pengakuan dari kampung-kampung tetangga,” ungkapnya.
‎
‎Ia mengkhawatirkan pengambilan keputusan terkait perizinan dan pemanfaatan wilayah yang tidak didahului identifikasi serta penyelesaian hak masyarakat adat dapat memperbesar potensi konflik.
‎
‎Dalam kondisi demikian, masyarakat yang sebelumnya memiliki keleluasaan mengelola tanahnya sendiri berisiko kehilangan akses terhadap sumber penghidupan dan hanya memperoleh posisi terbatas dalam aktivitas ekonomi proyek.
‎
‎“Masyarakat yang dulu hidup mandiri tiba-tiba menjadi buruh di atas tanahnya sendiri, dengan upah yang tidak sebanding dengan apa yang telah mereka hilangkan,” ujar Hilarius.
‎
‎Selain persoalan penguasaan tanah, Hilarius mengingatkan bahwa perubahan fungsi kawasan adat juga membawa konsekuensi ekologis jangka panjang.
‎
‎Ia menilai kerusakan hutan, terganggunya sumber air, dan perubahan kondisi tanah tidak selalu dapat dipulihkan melalui kompensasi finansial.
‎
‎Ekosistem terbentuk melalui proses alam yang panjang. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, pemulihannya membutuhkan waktu dan tidak menjamin kondisi lingkungan dapat kembali seperti sebelumnya.
‎
‎Dalam pandangannya, masyarakat adat mempunyai peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan karena sistem pengelolaan wilayah mereka bertumpu pada aturan bersama dan pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
‎
‎Perlindungan terhadap wilayah adat, dengan demikian, bukan hanya menyangkut kepentingan komunitas lokal, melainkan juga berkaitan dengan keberlanjutan sumber air, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan lingkungan secara lebih luas.
‎
‎“Ketika negara melindungi tanah adat di Satar Mese, negara sebenarnya sedang melindungi paru-paru, melindungi sumber air, dan melindungi masa depan iklim bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi masyarakat adat itu sendiri,” kata Hilarius.
‎
‎Atas persoalan tersebut, Hilarius mendorong adanya kepastian hukum terhadap wilayah adat di kawasan Ulumbu. Pengakuan itu perlu diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk penetapan batas wilayah, perlindungan hak penguasaan masyarakat, serta keterlibatan mereka dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang hidupnya.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan energi panas bumi seharusnya tidak ditempatkan berhadapan dengan hak-hak masyarakat adat.
‎
‎Menurutnya, pembangunan tetap dapat berjalan dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hukum adat, keterbukaan informasi, dan perlindungan lingkungan.
‎
“Pembangunan tidak harus dilakukan dengan cara merampas. Pembangunan, termasuk geotermal di Ulumbu, bisa dilakukan dengan cara bekerja sama, menghormati kearifan lokal, dan memastikan bahwa masyarakat adat tidak menjadi korban dari pembangunan yang seharusnya menyejahterakan mereka,” tutup Hilarius.

Tags

Terkini