utama

Kami Mau Hidup Dulu, Suara Masyarakat Adat di Tengah Pengembangan Geotermal Ulumbu

Jumat, 20 November 2026 | 13:21 WIB
Kawasan Geotermal Ulumbu, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Ist)

MANGGARAI—Rangkaian gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Manggarai dalam beberapa bulan terakhir kembali memunculkan perdebatan mengenai keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu. Di tengah pengembangan energi panas bumi di Flores, masyarakat adat mempertanyakan sejauh mana keselamatan, lingkungan, dan keberlangsungan ruang hidup mereka mendapat perlindungan.

‎
‎Apakah kehadiran PLTP Ulumbu hanya membawa manfaat bagi kebutuhan listrik Flores, atau justru menambah kekhawatiran masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah eksplorasi dan pengembangannya?
‎
‎Moses, warga Manggarai yang selama ini mengikuti persoalan geotermal Ulumbu, menilai gempa terbaru menjadi pengingat bahwa persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penyediaan energi listrik.
‎
‎"Kami ini hidup di atas tanah yang bergoyang. Setiap ada gempa, kami tidak hanya takut rumah roboh. Kami takut tanah adat kami, mata air kami, ladang kami, ikut rusak. Itu yang tidak pernah dipahami oleh pemerintah dan perusahaan," kata Moses kepada Awak Media, Kamis (20/11/2026).
‎
‎Pada Rabu (18/11/2026) pukul 11.41 WIB, gempa berkekuatan Magnitudo 5,8 mengguncang wilayah timur laut Ruteng. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di laut, sekitar 49 kilometer timur laut Ruteng, dengan kedalaman 10 kilometer.
‎
‎Guncangan dirasakan dengan intensitas IV-V MMI di Kabupaten Manggarai. Pada skala tersebut, getaran dirasakan hampir seluruh penduduk, baik di dalam maupun luar rumah. Sejumlah barang dapat terpelanting, benda-benda besar bergoyang, bahkan orang yang sedang tidur terbangun.
‎
‎Getaran juga terasa hingga Kabupaten Ngada dengan intensitas II-III MMI. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga berita ini disusun, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan.
‎
‎"Jangan hanya bilang tidak berpotensi tsunami lalu kami disuruh tenang. Yang kami rasakan itu nyata. Dinding rumah retak, anak-anak menangis, mama-mama panik. Itu kenyamanan hidup yang hilang," ujar Moses.
‎
‎Menurutnya, kekhawatiran masyarakat tidak muncul hanya karena satu kejadian. Aktivitas kegempaan yang berulang membuat warga semakin cemas terhadap keselamatan keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Baca Juga: Geotermal Ulumbu Meresahkan Warga Adat: Tanah Leluhur Terancam, Sumber Air Berubah, Janji Perusahaan Dipertanyakan ‎
‎
‎BMKG kembali mencatat gempa susulan, termasuk Magnitudo 3,5 pada Rabu (18/11) pukul 13.30 WITA dengan kedalaman 2 kilometer di utara Manggarai. Dalam 30 hari sebelumnya, tercatat 1.483 gempa lainnya dalam radius sekitar 100 kilometer di kawasan tersebut.
‎
‎Sebelumnya, pada 14 Agustus 2026, gempa berkekuatan 7,7 SR mengguncang Flores dan menimbulkan kerusakan cukup parah di sejumlah wilayah. Di tengah peristiwa itu, PLTP Ulumbu dan PLTP Sokoria diklaim tetap aman, sementara beberapa pembangkit lain mengalami pergeseran mesin.
‎
‎PLTP Ulumbu yang berada di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, sekitar 24 kilometer dari Ruteng, mulai beroperasi sejak 2012. Pembangkit tersebut memiliki kapasitas eksisting 4 x 2,5 MW atau total 10 MW.
‎
‎Listrik yang dihasilkan masuk ke sistem kelistrikan Flores untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit diesel dan mesin gas.
‎
‎Flores sendiri ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017. Potensi panas bumi di pulau tersebut diperkirakan mencapai 900-1.000 MW yang tersebar di 17 hingga 31 titik.
‎
‎Namun, manfaat energi yang dijanjikan proyek tersebut belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran sebagian masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
‎
‎"Di atas kertas mereka bilang energi bersih. Tapi di kampung kami, yang bersih itu hanya laporan mereka. Air kami keruh, ladang kami tidak lagi subur seperti dulu. Itu yang kami lihat dengan mata kepala sendiri," kata Moses.
‎
‎Sejumlah pemberitaan sebelumnya menemukan bahwa setelah masyarakat menyerahkan lahan kepada pihak PLTP Ulumbu, sebagian lahan di luar wilayah operasi tidak lagi dimanfaatkan. Kondisi tersebut dikaitkan dengan menurunnya produktivitas tanaman kopi, cengkeh, kakao, hingga kemiri.
‎
‎Penelitian Universitas Indonesia (UI) pada 2017 juga menemukan adanya limbah cair dari pembangkit yang dibuang ke Sungai Wae Kokor. Debit pembuangan tercatat sekitar 2,4 liter per detik dengan konsentrasi arsen rata-rata 0,0365 mg/l.
‎
‎Bagi masyarakat adat Poco Leok yang menjadi wilayah pengembangan baru Ulumbu, persoalannya jauh lebih luas daripada penurunan hasil perkebunan. Mereka mengkhawatirkan keberlanjutan mata air, lahan pertanian, serta tatanan sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
‎
‎"Kalau mata air mati, kami mau minum dari mana? Kalau ladang kopi mati, kami mau makan dari apa? Ini bukan soal menolak pembangunan. Ini soal kami mau tetap hidup di tanah leluhur kami," tegas Moses.
‎
‎Ia juga menyoroti ketimpangan antara perlindungan infrastruktur pembangkit dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
‎
‎Secara geologis, Flores berada di kawasan tektonik aktif. Peta risiko gempa menunjukkan wilayah panas bumi di pulau tersebut berada di jalur Patahan Naik Busur Belakang Flores, sesar naik aktif sepanjang sekitar 800 kilometer yang membentang dari utara Flores hingga utara Lombok.
‎
‎BMKG sendiri mengklasifikasikan gempa 18 November 2026 sebagai gempa tektonik.
‎
‎Di sisi lain, literatur mengenai energi panas bumi mencatat adanya potensi penurunan permukaan tanah atau subsidence apabila pengambilan fluida tidak diimbangi injeksi kembali secara memadai. Aktivitas injeksi juga berpotensi memicu gempa mikro apabila tekanan fluida memengaruhi sesar atau rekahan batuan di bawah permukaan.
‎
‎"Kami bukan ahli geologi. Tapi kami tahu, sebelum ada pengeboran besar-besaran, gempa tidak sesering ini. Sekarang gempa kecil hampir tiap minggu. Kami berhak bertanya, kami berhak minta kajian yang jujur dan terbuka," kata Moses.
‎
‎Temuan JATAM mengungkap lebih dari 70 persen wilayah kerja panas bumi di Indonesia berada di kawasan rawan bencana geologi, wilayah adat, dan ruang hidup masyarakat agraris. Data kegempaan lokal di sekitar proyek geotermal juga menunjukkan peningkatan frekuensi gempa mikro setelah aktivitas pengeboran dan injeksi, salah satunya di Sarulla, Tapanuli Utara.
‎
‎Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan gempa tektonik alami dengan kemungkinan aktivitas seismik yang berkaitan dengan operasi panas bumi. Hingga kini, pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka adalah sejauh mana kajian risiko tersebut dilakukan untuk wilayah Ulumbu dan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat jika terjadi bencana.
‎
‎Pihak PLN sebelumnya menegaskan bahwa PLTP memiliki ketahanan terhadap guncangan gempa. Kepala Teknik Panas Bumi untuk WKP Ulumbu, Roya Ginting, menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh setelah gempa 7,7 SR menunjukkan turbin, generator, separator, condenser, dan cooling tower dalam kondisi aman.
‎
‎Kerusakan yang ditemukan disebut hanya berskala ringan, seperti retakan pada plester dinding. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, juga menyatakan bahwa secara umum PLTP cukup tangguh menghadapi gempa, meskipun guncangan yang melampaui perhitungan desain tetap berpotensi menimbulkan kerusakan.
‎
‎"Mesin mereka memang kuat, karena dibeton dan dijaga. Tapi rumah kami dari papan dan semen biasa. Kalau gempa besar datang, yang roboh duluan itu rumah kami, bukan mesin mereka. Siapa yang tanggung jawab? Itu pertanyaan kami," ujar Moses.
‎
‎Bagi Moses, persoalan tersebut tidak berhenti pada ketahanan fasilitas pembangkit. Rumah warga, lahan pertanian, mata air, dan keselamatan keluarga juga harus menjadi bagian dari perhitungan risiko pembangunan.
‎
‎Ia menyebut dampak yang dirasakan masyarakat tidak selalu berupa kerusakan bangunan. Rasa takut ketika gempa terjadi, menurunnya kenyamanan tinggal, dan ketidakpastian terhadap masa depan turut membebani kehidupan sehari-hari.
‎
‎"Jangan hanya melihat mesin pembangkit aman atau tidak. Kami juga tinggal di sini. Kami punya rumah, keluarga, kebun, dan tanah adat yang harus dilindungi," kata Moses.
‎
‎Kekhawatiran tersebut semakin terasa ketika warga harus menghadapi guncangan berulang. Mereka memeriksa kondisi dinding, plafon, dan fondasi rumah setiap kali gempa terjadi. Bangunan yang mengalami retakan struktural perlu diperiksa petugas sebelum kembali ditempati.
‎
‎Percakapan di media sosial juga memperlihatkan bagaimana warga saling memastikan kondisi setelah guncangan. Salah satunya melalui komentar, "Gempa kin eta ko Kaka," yang dijawab warga lain yang turut merasakan kejadian tersebut.
‎
‎"Sekarang kami tidur tidak nyenyak. Sedikit ada bunyi, kami langsung bangun, takut itu gempa. Anak-anak trauma. Ini yang namanya kenyamanan hidup sudah hilang," ungkap Moses.
‎
‎Selain keselamatan, ia menyoroti tekanan terhadap ekonomi keluarga yang bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan.
‎
‎Studi CELIOS dan WALHI pada 2024 yang mengambil contoh tiga proyek PLTP di Flores, yakni Wae Sano, Sokoria, dan Ulumbu, memperkirakan proyek panas bumi berisiko menghilangkan pendapatan petani hingga Rp470 miliar pada tahap pembangunan. Sementara itu, kerugian terhadap output ekonomi diperkirakan mencapai Rp1,09 triliun pada tahun kedua proses ekstraksi geotermal.
‎
‎"Dulu satu hektar kopi bisa hidupkan satu keluarga. Sekarang hasil turun, harga tidak menentu, tanah makin panas. Kalau begini terus, kami mau jadi apa? Mau merantau semua? Padahal tanah ini warisan leluhur," ujar Moses.
‎
‎Moses juga menyinggung penyempitan ruang masyarakat adat dalam menyampaikan penolakan terhadap proyek tersebut.
‎
‎Pada 5 Juni 2025, masyarakat adat dari 10 gendang menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Manggarai. Mereka mendesak pencabutan SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Ulumbu di wilayah Poco Leok.
‎
‎Persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum. Dalam persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PTUN Kupang pada 8 Januari 2026, saksi memaparkan kronologi penolakan dan menyebut adanya dugaan kekerasan fisik, perampasan kunci mobil, hingga warga yang sedang berorasi dibawa ke Polres Manggarai.
‎
‎Peristiwa itu disebut menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat adat dari 10 gendang.
‎
‎"Kami demo damai, bawa adat, bawa gendang. Tapi kami dihadapi seperti penjahat. Kami hanya mau didengar. Kalau suara adat saja tidak dihargai, di mana demokrasi itu?" kata Moses.
‎
‎Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang menolak kebutuhan listrik, melainkan meminta agar pengembangan proyek tidak mengorbankan hak dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
‎
‎"Tuntutan kami sederhana. Jangan gusur tanah adat tanpa izin kami. Jangan tutup-tutupi data. Kalau memang aman, buka semua datanya. Biar kami sendiri yang nilai. Jangan hanya suruh kami percaya," tegasnya.
‎
‎Selain persoalan tanah, air, dan keselamatan, pengembangan geotermal juga menimbulkan kekhawatiran mengenai posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.
‎
‎Perempuan adat Poco Leok selama ini memegang peran penting dalam pengelolaan pangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemeliharaan kehidupan keluarga. Ketika sumber air mengering atau tercemar, mereka harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya. Menurunnya hasil ladang juga menambah beban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
‎
‎Hermelinda Jebarus, perwakilan perempuan adat Poco Leok, mengatakan dirinya bersama kaum perempuan di wilayah tersebut tidak dilibatkan secara bermakna dalam sosialisasi awal penetapan lokasi pengeboran.
‎
‎Menurutnya, perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan persoalan air, pangan, dan pertanian. Karena itu, suara mereka seharusnya mendapat ruang dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan kampung.
‎
‎"Mama-mama di Poco Leok itu yang paling menderita, tapi paling tidak didengar. Mereka yang urus air, urus anak, urus ladang. Tapi saat sosialisasi, mereka tidak diajak bicara. Itu tidak adil," ujar Hermelinda.
‎
‎Ketua BEK Solidaritas Perempuan Flobamoratas, Linda Tagie, juga memandang munculnya intimidasi, kekerasan, dan pembatasan ruang berekspresi sebagai sinyal serius mengenai menyempitnya ruang demokrasi bagi masyarakat adat Poco Leok.
‎
‎Dari berbagai aksi dan gugatan yang berlangsung, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan hak adat dan transparansi pengembangan proyek.
‎
‎Tiga tuntutan utama yang terus disuarakan meliputi:
‎
‎1. Menghentikan ekspansi proyek yang dinilai mengancam mata air dan tanah adat tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat.
‎2. Menghormati hak masyarakat adat atas tanah ulayat, air bersih, dan ruang budaya.
3. Membuka secara transparan kajian lingkungan, analisis risiko gempa dan subsidence, serta pengelolaan limbah PLTP Ulumbu.
‎
‎Mereka juga meminta pemerintah dan PLN membuka data pemantauan seismik mikro di sekitar Ulumbu, perubahan permukaan tanah, serta kualitas air secara berkala.
‎
‎Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar perdebatan mengenai keamanan proyek tidak hanya bergantung pada klaim aman atau berbahaya, tetapi dapat diperiksa melalui data yang bisa diakses masyarakat.

‎Gempa Magnitudo 5,8 pada 18 November 2026 dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Namun, peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa Manggarai berada di kawasan dengan aktivitas tektonik yang perlu mendapat perhatian serius.
‎
‎Di wilayah yang sama, pengembangan energi panas bumi terus berjalan dengan membawa kepentingan penyediaan listrik dan transisi energi. Persoalannya, manfaat pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup di sekitar proyek.
‎
‎Bagi pemerintah dan pengembang, Ulumbu merupakan sumber energi strategis untuk Flores. Sementara bagi masyarakat adat, wilayah tersebut adalah tanah leluhur, sumber air, ladang kopi, dan tempat mereka menggantungkan kehidupan.
‎
‎"Listrik itu penting, kami juga butuh terang. Tapi terang tidak ada gunanya kalau kami kehilangan tanah, kehilangan air, kehilangan kampung. Kami mau hidup dulu, baru bicara soal listrik," kata Linda Tagie.
‎
‎Selama persoalan tersebut belum dijawab melalui keterbukaan data, pelibatan perempuan adat yang bermakna, dan perlindungan nyata terhadap ruang hidup, kekhawatiran masyarakat akan terus membayangi pengembangan geotermal di Manggarai.
‎
‎Pembangunan energi semestinya tidak membuat masyarakat harus memilih antara memperoleh listrik dan mempertahankan hak untuk hidup aman di tanah leluhur mereka.

Tags

Terkini