Minggu, 22 November 2026

Jaringan Pengiriman PMI Ilegal NTT–Malaysia Masuk Babak Baru, Dua Tersangka Diserahkan ke JPU

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Jumat, 13 November 2026 | 18:44 WIB
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua tersangka berinisial YE dan YT beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua tersangka berinisial YE dan YT beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum

KUPANG — Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua tersangka berinisial YE dan YT beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dari NTT menuju Malaysia.
‎
‎Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut berlangsung di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 13.00 WITA. Proses ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
‎
‎Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menegaskan bahwa penyerahan kedua tersangka merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menuntaskan perkara perdagangan orang, terutama praktik pengiriman calon pekerja migran ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.
‎
‎"Penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bukti keseriusan dan komitmen Polda NTT dalam menangani serta menuntaskan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kami memastikan bahwa setiap tahapan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Henry menyampaikan pernyataan Kapolda NTT.
‎
‎Kedua tersangka diserahkan setelah penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT menyelesaikan rangkaian penyidikan.
‎
‎Dalam pelaksanaan Tahap II tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT, Agus Zaeni, menerima langsung penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik.
‎
‎Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026. Penyidikan kemudian berjalan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 2 Juni 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 4 Juni 2026.
‎
‎Kepastian kelengkapan berkas diperoleh melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor B-3332/N.3.10/Etl.1/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Surat tersebut menyatakan hasil penyidikan atas nama tersangka Yunce Ellu dan Yansen Teffa telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
‎
‎Setelah menerima pemberitahuan tersebut, penyidik menerbitkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor B/1081/XI/2026/Ditresppappo tertanggal 9 November 2026 sebagai dasar pelaksanaan penyerahan kepada kejaksaan.
‎
‎Henry mengatakan, perkara perdagangan orang memiliki dampak serius karena menyangkut keselamatan, hak, dan masa depan masyarakat yang mencari pekerjaan di luar negeri. Praktik perekrutan dan pemberangkatan tanpa prosedur resmi berpotensi membuka ruang eksploitasi terhadap calon pekerja migran.
‎
‎"Modus pengiriman pekerja migran secara nonprosedural harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, maupun prosedur keberangkatan. Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi agar tidak menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang," tegasnya.
‎
‎Dalam perkara tersebut, kedua tersangka diproses berdasarkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
‎
‎Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 80 juncto Pasal 66 juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, atau Pasal 81 juncto Pasal 69 undang-undang tersebut, dengan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
‎
‎Kapolda NTT, melalui Henry, juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menerima tawaran perekrutan tenaga kerja ke luar negeri, terutama apabila pihak perekrut tidak mampu menunjukkan legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen penempatan.
‎
‎"Kejahatan perdagangan orang merupakan tindak pidana serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merampas hak, martabat, serta masa depan para korban, khususnya masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri," katanya.
‎
‎Ia meminta masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan aktivitas perekrutan maupun pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
‎
‎"Apabila mengetahui atau menemukan indikasi perekrutan maupun pengiriman pekerja migran secara ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian atau instansi terkait," ujarnya.
‎
‎Dengan diserahkannya kedua tersangka dan barang bukti kepada JPU, penanganan perkara kini memasuki kewenangan kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Terkini

X