KUPANG - Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi PKL berinisial S di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menyita perhatian publik.
Dugaan kasus pelecehan ini menyeret seorang oknum pejabat eselon II yang bertugas di lingkungan Pemprov NTT berinisial YAK alias AK.
Peristiwa memalukan ini diduga terjadi pada 3 November 2026 lalu, di salah satu ruang kerja di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengaku telah membentuk tim khusus sejak pekan lalu untuk mengusut tuntas dugaan ini, setelah menerima informasi dari Wakil Gubernur.
Baca Juga: Polisi Sidak Tiga Perusahaan Perekrutan dan Penampungan CPMI di Kupang, Temukan Tempat Tidak Layak.
"Tim saat ini sedang mengumpulkan informasi, data, serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya,''ujar Melki dikutip dari Kompas.com, Rabu (18/11/2026).
Melki menyebut, pihaknya juga telah menerima laporan dari kepala dinas yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak bersama jajaran terkait.
Menurut dia, pemeriksaan internal segera dipercepat agar pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil langkah selanjutnya.
Ia menegaskan Pemprov NTT tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual.
Jika hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan dan Perundang-undangan berlaku.
"Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah memastikan akan menindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan memberikan sanksi maksimal,'' tegasnya.
Lebih lanjut, Melki mengatakan hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada publik, keluarga, maupun korban.
Keterbukaan ini, kata dia, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual.
Baca Juga: Penipuan Digital Rugikan Masyarakat Rp9,3 Triliun, Pemerintah Perketat Registrasi Kartu SIM
Artikel Terkait
Jangan Terus Duduk di Depan Komputer, Lakukan 6 Gerakan Ini agar Badan Tak Pegal
Deretan Truk dan Pikap Kopdes Merah Putih Penuhi Lahan Pemprov DKI di Rorotan, Anggaran Pengadaan Rp24,66 Triliun
Pekerjaan TPT Kualitas Buruk di Manggarai Timur, PPK Frangky Simamora Disoroti Warga
Ducati dan Aprilia Berpotensi Bersaing Ketat di MotoGP Portugal 2026
CPNS Kemenkeu 2026 Buka 1.915 Formasi, Ini Jenjang Pendidikan yang Dibutuhkan
Tim Hukum Minta Pemeriksaan Bupati Kupang Disiarkan Langsung, Ini Risiko Hukumnya
Di Tengah Isu Penyadapan, KPK Akui Informasi Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Bocor
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Monster Off-Road, Arctic Trucks Pasang Ban 35 Inci
Pramono Tak Ingin Hutan Kota UI Beralih Fungsi, Malah Siapkan Rencana Kebun Raya
55.451 Sekolah Direvitalisasi, tetapi 196 Ribu Satuan Pendidikan Masih Rusak
Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar 3 Modus
Selamatkan 93 Juta Jiwa, Polda Sumut Ungkap 981 Kasus Narkoba dan Sita Barang Bukti Rp3,36 Triliun
ANTAM Luruskan Isu Pertambangan di Ujung Kulon, IUP PT CSD Sudah Dikembalikan Sejak 2022
Nasib Eko Hadi Berakhir di PTDH, Akui Menyesal usai Terlibat Penyadapan Ilegal
Bareskrim Geledah Rumah Eks Irjen Eko Hadi, Penyidikan Dugaan Makar Mulai Mengarah ke Posko Cipete
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mahasiswa Minta Polda NTT Tak Berlarut-larut
Harga Bahan Pokok Mulai Naik, Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah di Borong
Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
Yaqut Gunakan Hak Menolak Jadi Saksi untuk Gus Alex dkk, Ini Alasan yang Disampaikan di Hadapan Hakim
Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana
Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
18 Tahun Mandek di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Kembali Didorong untuk Segera Disahkan
Gempa M5,8 Berpusat di Laut Utara Manggarai, BMKG Ungkap Pemicu dan Dampaknya
Polisi Sidak Tiga Perusahaan Perekrutan dan Penampungan CPMI di Kupang, Temukan Tempat Tidak Layak.
Meutya Hafid Desak Platform Digital Perkuat Pengawasan, Kejahatan Seksual Anak Tak Cukup Diatasi dengan Hapus Konten
Penipuan Digital Rugikan Masyarakat Rp9,3 Triliun, Pemerintah Perketat Registrasi Kartu SIM
Italia Tutup Tahun di Peringkat ke-14 FIFA, Jerman Salip Azzurri Usai Nations League
Marc Marquez di Ambang Gelar Juara Dunia ke-10, MotoGP Portugal Ubah Jadwal Balapan