KUBAR – Polres Kutai Barat bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Kutai Barat menggelar pelatihan bagi tenaga kerja dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Disperindagkop Kabupaten Kutai Barat tersebut menjadi salah satu upaya Polri dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah Kutai Barat.
Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, yang hadir dalam kegiatan itu menegaskan bahwa bantuan sarana usaha yang diberikan kepada masyarakat harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan benar-benar mendukung aktivitas ekonomi penerimanya.
Ia mengingatkan calon penerima bantuan Container Booth atau gerobak usaha agar tidak memperjualbelikan maupun memindahtangankan fasilitas tersebut kepada pihak lain.
"Bantuan ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kegiatan usaha. Jangan sampai diperjualbelikan atau dipindahtangankan, karena tujuan bantuan ini adalah membantu masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi," tegas Subari.
Menurutnya, pemberian bantuan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas usaha. Masyarakat juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai tata kelola usaha agar bantuan yang diterima dapat memberikan manfaat berkelanjutan.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan usaha, kelengkapan administrasi, pengawasan produk, hingga peluang pemasaran hasil produksi.
Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting bagi pelaku UMKM untuk mengakses berbagai fasilitas pembiayaan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Subari menjelaskan, pengurusan NIB dapat dilakukan secara daring maupun melalui Mal Pelayanan Publik dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selain persoalan legalitas usaha, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pengurusan sertifikasi halal untuk produk yang diproduksi secara mandiri. Pelaku UMKM juga diarahkan agar mampu memenuhi ketentuan pengawasan produk sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memasarkannya melalui toko swalayan dengan pendampingan Disperindagkop.
Wakapolres berharap pembekalan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi bekal nyata bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin para calon penerima bantuan memiliki kesiapan dan pemahaman dalam menjalankan usaha. Apabila ada kendala, silakan disampaikan agar dapat dicarikan solusi melalui pendampingan bersama," ujarnya.