Minggu, 22 November 2026

Nasib Eko Hadi Berakhir di PTDH, Akui Menyesal usai Terlibat Penyadapan Ilegal ‎

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Rabu, 18 November 2026 | 12:20 WIB
Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri
Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri

‎ JAKARTA—Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
‎
‎Pernyataan tersebut disampaikan setelah Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026.
‎
‎Meski menyatakan penyesalan, Eko Hadi tidak menerima begitu saja keputusan majelis etik. Ia disebut akan mengajukan banding atas putusan yang menjatuhkan sanksi PTDH tersebut.

Baca Juga: Cerita Awal Mula Prabowo Mengenal Kapolri Suyudi, Sempat Tak Kenal hingga Sebut Sosok yang Melegakan
‎
‎Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan, Eko menyampaikan permintaan maaf sekaligus penyesalan dalam rangkaian persidangan.
‎
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam.
‎
Dalam persidangan tersebut, majelis etik menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access dengan menggunakan akses maupun perangkat teknologi milik Polri.
‎
‎Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, tindakan tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
‎
‎“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” terang Trunoyudo, Selasa, 17 November 2026.
‎
‎“(EHS) melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” imbuhnya.
‎
‎Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Eko Hadi.
‎
‎Sidang etik terhadap Eko Hadi berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
‎
‎Selama persidangan, majelis memeriksa sembilan orang saksi. Pemeriksaan juga mencakup saksi yang meringankan atas permintaan Eko.

Baca Juga: Empat Tersangka Kasus Penyadapan, Kapolri Tegaskan Kesalahan Tak Boleh Ditutupi
‎
‎Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan memeriksa dugaan pelanggaran, majelis akhirnya menjatuhkan putusan PTDH.
‎
‎Eko kini disebut akan menempuh upaya banding terhadap keputusan tersebut.
‎
‎Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri.
‎
‎Keempat nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
‎
‎Tiga nama, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
‎
‎Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
‎
Menurut keterangan kepolisian, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025 dan terbongkar pada akhir Oktober 2026 ketika muncul perintah untuk menghapus hasil penyadapan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eventius Suparno

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X