nasional

RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana ‎

Rabu, 18 November 2026 | 22:22 WIB
Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana (Ist)

‎JAKARTA—Pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan menjadi salah satu sasaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur perampasan kekayaan hasil korupsi, tetapi juga mencakup penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
‎
‎Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Pengaturan ini membuka ruang bagi negara untuk merampas aset melalui prosedur hukum tertentu, dengan tetap memperhatikan pemeriksaan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca Juga: Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
‎
‎Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat pembahasan meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah setelah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja), pandangan mini fraksi, serta pendapat pemerintah.

Baca Juga: Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
‎
‎Dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Dasco menyampaikan permintaan persetujuan untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna terdekat.
‎
‎“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco.

Baca Juga: KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
‎
‎Seluruh fraksi Komisi III menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya.
‎
‎Setelah persetujuan bersama, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan itu menandai penyelesaian pembahasan tingkat pertama.
‎
‎Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengungkapkan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Baca Juga: Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
‎
‎Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
‎
‎Dalam pembahasan tersebut, Panja turut mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Salah satu cakupannya adalah penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
‎
‎Investasi bodong dan perdagangan saham bodong menjadi contoh kejahatan yang diperhatikan dalam penyusunan regulasi tersebut.
‎
‎Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan masyarakat serta para ahli untuk memperkaya substansi RUU.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Mulai Naik, Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah di Borong
‎
‎“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ungkap Habiburokhman.
‎
‎Selain cakupan tindak pidana, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi salah satu pokok pembahasan. Prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Baca Juga: Nasib Eko Hadi Berakhir di PTDH, Akui Menyesal usai Terlibat Penyadapan Ilegal ‎
‎
‎RUU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik turut menjadi perhatian. Pengaturannya mencakup beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang agar pihak yang tidak terlibat tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hukum.
‎
‎Selain itu, RUU mengatur optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
‎
‎Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Baca Juga: Selamatkan 93 Juta Jiwa, Polda Sumut Ungkap 981 Kasus Narkoba dan Sita Barang Bukti Rp3,36 Triliun ‎
‎
‎Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Sikap pemerintah tersebut menjadi bagian dari persetujuan bersama dengan Komisi III DPR RI setelah pembahasan tingkat pertama diselesaikan.
‎
‎Selain mekanisme perampasan, rancangan regulasi tersebut mengatur pembentukan badan yang bertugas mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
‎
‎RUU juga mengatur pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen. Ketentuan tersebut diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum serta menjamin transparansi dan akuntabilitas.
‎

Tags

Terkini