JAKARTA—Prof Henri Subiakto memperingatkan bahaya penyalahgunaan teknologi penyadapan oleh aparat kepolisian untuk kepentingan politik.
Analisis tersebut disampaikannya dalam tayangan Forum Keadilan TV yang dipublikasikan pada 13 November 2026.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga itu menilai kewenangan penyadapan berisiko digunakan untuk memantau hingga menekan pihak yang berseberangan dengan kekuasaan.
“Maka polisi ini harus ditata, reformasi polisi itu harus dilakukan karena ini membahayakan negara kalau masih seperti sekarang dan berpotensi dipakai untuk kepentingan politik untuk menekan oposisi serta menyandera ketua-ketua partai,” kata Henri.
Baca Juga: Jualan Nasi Kuning hingga Subuh, Putra Cibal Manggarai Berhasil Raih Gelar Magister di Makassar
Henri menilai teknologi penyadapan semestinya digunakan secara terbatas untuk kepentingan penegakan hukum, terutama dalam penanganan tindak pidana serius.
Namun, ia mengkhawatirkan penggunaannya dapat meluas untuk memantau politisi, jurnalis, hingga pejabat negara.
Ia juga menyinggung dugaan penggunaan perangkat seperti LIMS dan Pegasus dalam praktik pemantauan komunikasi.
Namun, pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran dan dugaan yang disampaikan Henri, bukan bukti bahwa perangkat itu telah digunakan oleh pihak tertentu untuk menyadap target yang disebutkan.
Menurutnya, penyadapan terhadap pihak di luar kepentingan penegakan hukum dapat menciptakan rasa takut atau chilling effect. Kondisi itu berpotensi membuat masyarakat, jurnalis, dan kelompok oposisi enggan menyampaikan kritik.
Baca Juga: Empat Tersangka Kasus Penyadapan, Kapolri Tegaskan Kesalahan Tak Boleh Ditutupi
Henri menilai pembenahan Polri perlu mencakup pengaturan ulang kewenangan penyadapan.
Ia mendorong pembentukan undang-undang khusus yang menetapkan siapa yang berwenang, siapa yang dapat menjadi target, serta bagaimana proses perizinan dan pengawasannya.
Ia juga menekankan pentingnya lembaga pengawas independen untuk memastikan penyadapan tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik.
Menurut Henri, tanpa pembatasan yang jelas, teknologi yang seharusnya membantu penegakan hukum justru dapat mengancam privasi, hak asasi manusia, dan kehidupan demokrasi.