MANGGARAI—Kerusakan sejumlah titik pada ruas jalan nasional Labuan Bajo–Malwatar–Kota Ruteng menjadi sorotan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemeliharaan proyek senilai sekitar Rp125,7 miliar yang dikerjakan PT Anugerah Karya Agung Sejahtera (AKAS).
Sorotan itu muncul setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,82 miliar untuk paket Preservasi Jalan Labuan Bajo–Malwatar–Kota Ruteng tahun anggaran 2026.
Padahal, proyek peningkatan jalan yang dikerjakan PT AKAS tersebut diketahui masih berada dalam masa pemeliharaan hingga akhir Desember 2026.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), paket Preservasi Jalan Labuan Bajo–Malwatar–Kota Ruteng tercatat dengan Kode RUP 61943745. Paket tersebut memiliki volume pekerjaan sepanjang 65,03 kilometer dengan pagu anggaran Rp17.820.123.000.
Jadwal pelaksanaan kontrak tercatat berlangsung sejak Januari hingga Desember 2026. Paket pekerjaan konstruksi tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab antara pekerjaan preservasi tahun 2026 dan kewajiban pemeliharaan kontraktor sebelumnya.
Masyarakat meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai lokasi pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kondisi ruas jalan yang masih mengalami kerusakan.
Agus, salah seorang warga yang ditemui di sekitar ruas jalan tersebut, mempertanyakan efektivitas pemeliharaan proyek PT AKAS. Menurut dia, keberadaan anggaran pemeliharaan semestinya menjamin kondisi jalan tetap terawat selama periode tanggung jawab kontraktor.
“Kita tidak persoalkan anggaran baru, namun anggaran pemeliharaan sebesar Rp125,7 miliar itu dikemanakan? Banyak ruas jalan yang masih rusak,” kata Agus kepada Awak Media ini, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, masyarakat tidak bermaksud menuduh pihak tertentu. Namun, menurutnya, pemerintah dan pelaksana proyek perlu menjelaskan secara transparan penggunaan anggaran sebelumnya, terlebih ketika pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk ruas jalan yang sama.
“Kami bukan mau menuduh. Tapi masyarakat berhak tahu. Kalau ada anggaran baru Rp17,8 miliar, sementara proyek Rp125,7 miliar masih masa pemeliharaan, harus dijelaskan uang yang lama untuk pemeliharaan itu digunakan untuk apa dan titik mana saja,” ungkapnya.
Keluhan masyarakat juga berkaitan dengan kondisi fisik jalan yang masih ditemukan di sejumlah lokasi. Pantauan lapangan menunjukkan adanya lubang, retakan pada badan jalan, serta permukaan aspal yang mengalami kerusakan.
Kerusakan tersebut menjadi persoalan bagi pengguna jalan, terutama ketika hujan turun. Genangan air pada beberapa titik membuat lubang sulit terlihat sehingga meningkatkan risiko bagi pengendara yang melintas.
Yofan, seorang pengendara yang sebelumnya ditemui di ruas Labuan Bajo–Ruteng, mengaku harus lebih berhati-hati ketika melewati bagian jalan yang mengalami kerusakan.
“Kalau hujan, lubangnya tidak kelihatan karena tertutup air. Kita harus pelan-pelan,” ujar Yofan.
Menurut dia, kondisi tersebut mengharuskan pengendara mengurangi kecepatan untuk menghindari lubang yang tertutup genangan. Situasi ini dinilai membutuhkan perhatian serius karena jalur Labuan Bajo–Ruteng merupakan akses penting yang menghubungkan Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai.
Selain mempertanyakan kualitas pekerjaan, masyarakat turut menyoroti pengawasan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) NTT, khususnya melalui PPK 3.2 NTT, Parsaoran Samosir.
Doni, salah seorang warga yang ditemui di lapangan, menilai kondisi kerusakan jalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek. Ia meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh agar persoalan kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran dapat diketahui secara jelas.
“Lemahnya pengawasan PPK 3.2, Parsaoran Samosir. Dan ini perlu diaudit secara menyeluruh,” ungkap Doni.
Ia menilai kerusakan pada sejumlah titik bukan hanya berdampak terhadap kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah apabila tidak segera ditangani.
“Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan hancur. Harus ada langkah tegas, baik evaluasi internal maupun penindakan,” ujarnya.
Doni juga mempertanyakan kinerja Satker PJN Wilayah III dalam memastikan kualitas pembangunan jalan nasional. Ia menilai proyek yang menggunakan anggaran negara seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan kerusakan ketika masa pemeliharaan masih berlangsung.
“Ini perlu diaudit, untuk mengetahui kerugian negara. Karena banyak di titik lokasi jalan yang masih rusak, jangan sampai uang pemeliharaan tidak digunakan untuk memperbaiki jalan,” tuturnya.
Ia berharap audit dapat memastikan apakah kerusakan yang ditemukan berkaitan dengan kualitas pekerjaan, pelaksanaan pemeliharaan, atau faktor teknis lainnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dan tanggung jawab setiap pihak dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Floresnesia.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada PPK 3.2 NTT, Parsaoran Samosir, serta pihak pelaksana proyek.