MAKASSAR—Momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026, dimanfaatkan Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Perempatan Lampu Merah Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (10/11/2026), GRD menyuarakan tuntutan agar pemerintahan Prabowo-Gibran mundur serta menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui orasi politik Sekretaris Jenderal KP-GRD, Varin Semaun. Ia menyebut aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang menurutnya belum mendapatkan penyelesaian memadai dari pemerintah.
Dalam orasinya, Varin mengangkat sedikitnya empat persoalan utama, yakni penanganan Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, kondisi korban gempa bumi di NTT, krisis energi dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Persoalan pertama yang disampaikan adalah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Varin menilai pemerintah belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terdampak, termasuk belum menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional.
Ia mengklaim hingga akhir Oktober 2026 dampak kebakaran tersebut telah memengaruhi sekitar 12,5 juta penduduk dan menyebabkan ratusan warga mengalami luka maupun gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Hingga akhir Oktober 2026, dampak Karhutla telah mempengaruhi 12,5 juta penduduk serta menyebabkan ratusan warga menjadi korban luka dan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA)," ujar Varin.
Ia kemudian mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana tersebut.
"Di mana kehadiran pemerintah? Hanya sibuk mengurusi sesama elit, padahal masyarakat di bawah membutuhkan jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan," tuturnya.
Selain Karhutla, Varin juga menyoroti penanganan korban gempa bumi di NTT. Menurutnya, persoalan masyarakat terdampak belum selesai meskipun pemerintah telah melakukan penanganan darurat.
Ia menyebut kebutuhan tempat tinggal sementara, ketersediaan air bersih, dan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani, terlebih masyarakat kini menghadapi musim hujan.
"Masalah-masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Kami mendesak pemerintah untuk segera tetapkan Karhutla dan Bencana Gempa Bumi di NTT sebagai bencana Nasional," tegasnya.
Persoalan berikutnya adalah krisis energi dan kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Varin menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil, khususnya buruh, petani, nelayan, dan sopir angkutan umum.
"Kami mendesak agar pemerintah segera mengambil solusi yang solutif. BBM adalah kebutuhan yang paling mendasar," katanya.