Minggu, 22 November 2026

AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Proses kepada Prabowo

Photo Author
Eventius Suparno, Floresnesia.com
- Jumat, 13 November 2026 | 21:50 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya tidak mengajukan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya tidak mengajukan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden

JAKARTA—Partai Demokrat memilih tidak masuk dalam bursa pengusulan calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menentukan Wakil Presiden.

Sikap politik tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Di tengah dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, AHY menegaskan bahwa partainya tidak memiliki keinginan untuk mengajukan kader maupun tokoh tertentu sebagai pengganti.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY dalam pernyataan yang disiarkan melalui rekaman video akun media sosial resmi Partai Demokrat.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan pilihan Demokrat untuk menempatkan mekanisme ketatanegaraan di atas kepentingan politik partai. AHY menilai pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki aturan yang jelas sehingga seluruh pihak perlu menghormati prosedur yang telah ditetapkan konstitusi.

Ia kemudian merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan sikap politik partainya.

“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” ungkap AHY.

Atas dasar ketentuan tersebut, Demokrat tidak ingin mengambil langkah di luar kewenangan yang telah diatur dalam konstitusi. AHY menegaskan, proses pengusulan merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.

“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” katanya.

Bagi AHY, sikap tersebut bukan keputusan yang diambil secara sepihak. Sebelum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik, ia terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konsultasi itu dilakukan melalui sambungan video call pada Jumat pagi. Saat itu, SBY diketahui sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” jelas AHY.

Keterangan tersebut menegaskan bahwa keputusan tidak mengusulkan nama pengganti Gibran telah dikomunikasikan dengan jajaran pimpinan tertinggi partai. Dengan demikian, posisi Demokrat merupakan sikap kelembagaan, bukan sekadar pernyataan pribadi ketua umum.

Namun, AHY tidak hanya berbicara mengenai posisi partainya dalam dinamika pergantian Wakil Presiden. Ia juga memberikan perhatian pada kondisi masyarakat yang berpotensi terdampak apabila perkembangan politik nasional berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan.

Menurut AHY, masyarakat perlu diberikan ruang untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Sementara itu, pemerintah harus tetap menjalankan tugas dan memastikan agenda pembangunan tidak terhambat oleh perubahan situasi politik.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Eventius Suparno

Tags

Terkini

X