Selain pemeriksaan administrasi dan tempat penampungan, Dirres PPA-PPO Polda NTT juga mengingatkan kepada calon pekerja migran agar tidak takut melaporkan setiap bentuk pelanggaran, terutama pelanggaran hak-hak pekerja, sehingga cepat ditangani kepolisian.
Lebih lanjut, Ditres Polda NTT juga menegaskan akan terus meningkatkan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap ketiga perusahaan ini.
Pendalaman dan Verifikasi terhadap seluruh calon pekerja migran juga akan terus dilakukan.
Polda NTT juga akan terus berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pihak imigrasi, serta instansi terkait.
Baca Juga: KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
Kordinasi antarinstansi terkait ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap calon pekerja migran dan mencegah terjadinya praktik TPPO maupun pengiriman pekerja secara non-prosedural.
Tidak hanya itu, petugas juga memperkuat pengawasan terhadap perekrutan anak di bawah umur, kekerasan dan segala bentuk eksploitasi.
Melalui sidak ini ini ketiga perusahaan diharapkan mampu menjalankan proses perekrutan dan penampungan dengan mematuhi aturan serta tidak mengarah pada praktik eksploitasi dan TPPO.
Polda NTT juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, serta melaporkan apa bila menemukan indikasi perdagangan orang. **
Artikel Terkait
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mahasiswa Minta Polda NTT Tak Berlarut-larut
Harga Bahan Pokok Mulai Naik, Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah di Borong
Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
Yaqut Gunakan Hak Menolak Jadi Saksi untuk Gus Alex dkk, Ini Alasan yang Disampaikan di Hadapan Hakim
Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana
Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
18 Tahun Mandek di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Kembali Didorong untuk Segera Disahkan
Gempa M5,8 Berpusat di Laut Utara Manggarai, BMKG Ungkap Pemicu dan Dampaknya