KUPANG - Tiga perusahaan perekrutan dan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur disidak oleh Polda NTT, Selasa (17/11/2026).
Sidak dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Surentu S.H.,M.H.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Wilayah NTT, sekaligus tindak lanjut program Quick Wins berdasarkan surat Telegram Kapolri tanggal 12 November tentang dimulainya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).
Baca Juga: Gempa M5,8 Berpusat di Laut Utara Manggarai, BMKG Ungkap Pemicu dan Dampaknya
Tiga perusahaan yang disidak yakni, PT. Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT. Gasindo Buala Sari.
Dalam sidak ini, personel Ditres PPA-PP0 Polda NTT berfokus pada pengecekan, pemantauan pengawasan, pendataan, serta sosialisasi langsung kepada Calon Pekerja Migran.
Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen administrasi, identitas CPMI, kontrak kerja, proses perekrutan dan penempatan, hingga kondisi tempat tinggal sementara yang digunakan untuk menampung para calon pekerja migran.
Baca Juga: 18 Tahun Mandek di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Kembali Didorong untuk Segera Disahkan
Berdasarkan hasil pengecekan dan pendataan sementara, petugas mendata sebanyak 94 CPMI di tiga perusahaan tersebut. Rinciannya, 30 orang di PT Falia Sinatrya Sejati, 32 orang di PT Berhasil Langgeng Kencana, dan 32 orang di PT Gasindo Buala Sari.
Tempat Penampungan Tidak Layak
Hasil pemeriksaan pertama di PT Falia Sinatrya, dan PT. Gasindo Buala Sari, petugas menemukan kondisi tempat penampungan CPMI yang belum layak atau memenuhi standar kelayakan sebagai tempat penampungan maupun pelatihan kerja.
Atas temuan itu, Ditres PPA-PPO Polda NTT dalam waktu dekat akan memanggil penanggungjawab PT Falia Sinatrya Sejati dan PT Gasindo Buala Sari untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut, dan dimintai penjelasan kondisi fasilitas tersebut.
Kenyamanan dan Keamanan bagi CPMI dinilai penting sehingga pihak pengelola diminta untuk melakukan pembenahan.
Baca Juga: Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
Imbau Pekerja Jangan Takut Lapor
Artikel Terkait
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mahasiswa Minta Polda NTT Tak Berlarut-larut
Harga Bahan Pokok Mulai Naik, Golkar Manggarai Timur Gelar Pasar Murah di Borong
Muhammad Lutfi Beberkan 5 Kriteria Wapres Ideal Pendamping Prabowo, Singgung Usia hingga Loyalitas
Yaqut Gunakan Hak Menolak Jadi Saksi untuk Gus Alex dkk, Ini Alasan yang Disampaikan di Hadapan Hakim
Demokrat Serahkan Urusan Cawapres ke Prabowo, Herman Khaeron Singgung Peluang Dasco
KPK Gandeng Da Lopez Entertainment, Musikal SIDIK Jadi Strategi Baru Kampanye Antikorupsi
RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Investasi Bodong, DPR Bahas Mekanisme Sita Tanpa Putusan Pidana
Revisi UU Provinsi NTT Dibahas, DPR Ingin Pariwisata Komodo Hasilkan PAD Lebih Besar
18 Tahun Mandek di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Kembali Didorong untuk Segera Disahkan
Gempa M5,8 Berpusat di Laut Utara Manggarai, BMKG Ungkap Pemicu dan Dampaknya