utama

Proyek Irigasi Rp102 Miliar di NTT Rusak Saat Masa Pemeliharaan, Rekam Jejak PPK Dipertanyakan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:59 WIB
Kondisi proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama BBWS Nusa Tenggara Timur (Floresnesia.com)

MANGGARAI TIMUR—Kondisi proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama BBWS Nusa Tenggara Timur II (Paket 2) senilai Rp102.145.000.000 dari APBN 2025 menuai sorotan. Sejumlah bagian bangunan dilaporkan mengalami kerusakan meski proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan.
‎
‎Kerusakan berupa beton yang hancur, besi tulangan berserakan, hingga saluran yang dipenuhi puing memunculkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan efektivitas pengawasan proyek. Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanggung jawab kontraktor, serta penggunaan anggaran pemeliharaan kini ikut dipersoalkan.
‎
‎Proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, BBWS Nusa Tenggara II itu dilaksanakan melalui Satker NVT PJPA Nusa Tenggara II, Kegiatan Irigasi dan Rawa II.
‎
‎PT Adhi Karya (Persero) tercatat sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi konsultan. Pekerjaan mencakup 34 daerah irigasi yang tersebar di 15 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan waktu pelaksanaan 94 hari kalender.
‎
‎Seorang warga yang ditemui di lokasi pada Sabtu (21/11/2026) mengaku kecewa melihat kondisi bangunan yang menurutnya belum lama selesai dikerjakan.

Baca Juga: Proyek Air Rp973 Juta Diduga Bermasalah, Warga Paralando Tantang Kejaksaan Bongkar Fakta
‎
‎"Jujur saja, kami kecewa. Baru selesai, tapi sudah rusak. Besi berserakan, beton hancur, tidak ada yang perbaiki. Padahal katanya masih masa pemeliharaan," ujarnya.
‎
‎Ia mengatakan belum melihat adanya aktivitas perbaikan oleh kontraktor maupun kunjungan pengawasan dari pihak terkait. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan apakah kewajiban penyedia jasa selama masa pemeliharaan benar-benar dijalankan.
‎
‎"Kami tidak pernah lihat ada orang proyek datang perbaiki. Tidak ada pekerja, tidak ada pengawas. Bangunan dibiarkan begitu saja. Untuk apa uang negara sebanyak itu dihabiskan?" katanya.
‎
‎Persoalan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik bangunan. Masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengawasan kontrak, terutama kewajiban PPK memastikan kontraktor memperbaiki setiap kerusakan yang menjadi tanggung jawabnya.
‎
‎Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, masa pemeliharaan merupakan periode ketika penyedia jasa tetap berkewajiban menangani kerusakan sesuai ketentuan kontrak. Jaminan pemeliharaan juga menjadi instrumen untuk memastikan kewajiban tersebut dipenuhi.

Baca Juga: Proyek Jalan Warat–Paan Leleng Senilai Rp2,22 Miliar, PUPR Matim Minta Warga Ikut Mengawasi
‎
‎Karena itu, warga meminta BBWS Nusa Tenggara II menjelaskan status jaminan pemeliharaan proyek, termasuk nilai jaminan, masa berlakunya, serta apakah sudah ada pencairan atau tindakan terhadap kontraktor.
‎
‎"Kami bertanya-tanya, ke mana uang pemeliharaan ini? Kenapa tidak dipakai perbaiki yang rusak? Atau jangan-jangan uangnya sudah dicairkan, tapi pekerjaannya tidak dilakukan?" tegasnya.
‎
‎Menurut warga, informasi tersebut penting dibuka agar masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila kerusakan dibiarkan hingga masa pemeliharaan berakhir.
‎
‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja PPK yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kontrak.
‎
‎"Kalau PPK sering turun, pasti dia tahu ini rusak dan suruh kontraktor perbaiki. Tapi ini tidak ada. Kami menduga PPK tidak menjalankan fungsinya," ungkapnya.
‎
‎Warga bahkan meminta rekam jejak pejabat yang menangani proyek tersebut ditelusuri, termasuk evaluasi terhadap pekerjaan sebelumnya. Menurutnya, proyek bernilai besar semestinya disertai pengawasan yang sebanding dengan risiko dan tanggung jawab penggunaan anggaran negara.
‎
‎Sorotan terhadap proyek ini disebut bukan baru muncul setelah kerusakan terlihat. Sejak pelaksanaan pekerjaan, warga mengaku telah mendengar berbagai persoalan, mulai dari metode pengerjaan hingga dugaan penggunaan material yang tidak memenuhi ketentuan.
‎
‎Salah satu yang dipersoalkan ialah dugaan pekerjaan dilakukan secara manual meskipun proyek memiliki nilai anggaran lebih dari Rp102 miliar.
‎
‎"Dari awal saja sudah jadi polemik. Katanya proyek besar, tapi cara kerjanya manual. Wajar saja kalau hasilnya cepat rusak," ujar sumber tersebut.
‎
‎Selain metode pelaksanaan, asal-usul material pasir, batu, dan tanah timbunan juga dipertanyakan. Warga menduga sebagian material berasal dari aktivitas galian C yang tidak memiliki izin.
‎
‎Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen asal material, perizinan usaha pertambangan, serta kewajiban pajak dan retribusi yang berkaitan dengan pemanfaatannya.
‎
‎"Kami dengar materialnya dari galian C ilegal. Kenapa PPK dan pengawas membiarkan itu? Kalau materialnya saja ilegal, bagaimana bangunannya mau bagus? Ini harus diperiksa," ungkapnya.
‎
‎Masyarakat juga menyampaikan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Selain itu, muncul kecurigaan mengenai keabsahan hasil pengujian laboratorium atau uji lab yang diklaim memenuhi persyaratan teknis.
‎
‎Warga mempertanyakan apakah sampel yang diuji benar-benar berasal dari material dan pekerjaan di lapangan atau sekadar menjadi kelengkapan administrasi.
‎
‎"Pekerjaan ini diduga tidak sesuai RAP. Uji lab-nya diduga dimanipulasi. Kalau uji lab-nya benar, masa betonnya bisa hancur seperti ini? Kami menduga hasil lab itu hanya di atas kertas," tegasnya.
‎
‎Atas persoalan tersebut, ia meminta pengujian ulang oleh lembaga independen. Pemeriksaan, menurutnya, perlu membandingkan dokumen RAP, laporan pelaksanaan harian, hasil pengujian laboratorium, dan kondisi aktual bangunan.
‎
‎"Kalau memang ada manipulasi uji lab, itu sudah pidana. Kami minta APH periksa semua dokumennya," tambahnya.
‎
‎Pantauan Floresnesia.com di salah satu lokasi pekerjaan menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Sejumlah besi tulangan terlihat berserakan, bagian beton mengalami kerusakan, sementara puing-puing memenuhi saluran irigasi.
‎
‎Di lokasi tersebut juga tidak terlihat aktivitas pekerja yang sedang melakukan perbaikan.
‎
‎Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengawasan teknis, terutama karena pekerjaan irigasi memiliki tahapan konstruksi yang membutuhkan kontrol mutu ketat, mulai dari pemasangan tulangan, pengecoran beton, hingga penyelesaian bangunan.
‎
‎Konsultan pengawas semestinya memastikan pekerjaan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, persoalan tersebut perlu dicatat dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan kontrak.
‎
‎Karena itu, keterlibatan PT Agrinas Palma Nusantara sebagai konsultan dalam proyek tersebut juga perlu mendapat penjelasan, khususnya terkait hasil pemeriksaan mutu pekerjaan dan tindak lanjut atas kerusakan yang ditemukan.
‎
‎Warga khawatir kerusakan tidak segera ditangani hingga masa pemeliharaan berakhir. Jika hal itu terjadi, perbaikan berpotensi menjadi beban anggaran pemerintah, padahal kerusakan yang masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa semestinya ditangani sesuai ketentuan kontrak.
‎
"Kalau PPK tidak turun, kontraktor merasa tidak diawasi. Akhirnya pekerjaan dibiarkan rusak. Nanti kalau masa pemeliharaan habis, siapa yang mau perbaiki? Pasti masyarakat lagi yang susah," tambahnya.
‎
‎Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi memiliki peran penting bagi keberlangsungan pertanian di NTT. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperbaiki distribusi air, meningkatkan produktivitas lahan, serta membantu petani menghadapi kondisi curah hujan yang tidak merata.
‎
‎Namun, manfaat tersebut sulit diwujudkan apabila bangunan yang baru direhabilitasi justru mengalami kerusakan sebelum masa pemeliharaan berakhir.
‎
‎Petani sebagai penerima manfaat langsung membutuhkan kepastian bahwa saluran irigasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka tidak hanya membutuhkan proyek yang selesai secara administratif, tetapi juga infrastruktur yang kuat dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
‎
‎Masyarakat meminta BBWS Nusa Tenggara II bersama Satker NVT PJPA Nusa Tenggara II, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), serta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan menyeluruh.
‎
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup kondisi fisik bangunan, kesesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material, metode pelaksanaan, dokumen RAP, keabsahan hasil uji laboratorium, serta pengelolaan jaminan pemeliharaan.
‎
‎Evaluasi juga diminta menyentuh kinerja PPK dan konsultan pengawas untuk memastikan apakah pengendalian kontrak telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
‎
Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Termasuk kewajiban memperbaiki kerusakan, penerapan sanksi administratif, dan proses hukum apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana atau kerugian negara.
‎
‎"Kami minta tolong, datang dan lihat langsung. Jangan hanya percaya laporan di atas kertas. Kami petani yang butuh air, kami yang rugi," pintanya.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, Floresnesia.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari PPK Irigasi dan Rawa II, Satker NVT PJPA Nusa Tenggara II, BBWS Nusa Tenggara II, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, serta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengenai kerusakan bangunan, pengawasan pekerjaan, status jaminan pemeliharaan, dan berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat.
‎

Tags

Terkini