BORONG—Pembangunan kantor baru Bank NTT Cabang Borong mulai memasuki tahap awal setelah seremoni peletakan batu pertama pada Kamis (12/11/2026).
Proyek yang nilai anggarannya disebut mencapai Rp17,39 miliar itu kini menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.
Besarnya biaya pembangunan memunculkan rasa ingin tahu mengenai sejumlah hal mendasar. Mulai dari pertimbangan pemilihan proyek, rincian pembiayaan, pihak yang mengerjakan, hingga mekanisme pengawasan selama konstruksi berlangsung.
Perhatian masyarakat terhadap proyek tersebut juga tidak terlepas dari situasi internal Bank NTT yang sebelumnya mendapat sorotan melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait efektivitas intermediasi dan pengelolaan kredit produktif untuk periode 2023 hingga semester pertama 2025 menjadi salah satu persoalan yang turut diperbincangkan.
Yos, warga Borong, menganggap pembangunan fasilitas perbankan pada dasarnya merupakan langkah yang dapat memberikan manfaat apabila direncanakan secara tepat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya pembiayaan harus diikuti penjelasan yang dapat diakses masyarakat.
"Bukan kami menolak pembangunan, justru kami dukung. Tapi kalau ini uang milik daerah, masyarakat berhak tahu. Apalagi pembangunan ini di tengah isu kredit macet yang sedang bermasalah," ujar Yos kepada Awak Media ini, Sabtu (14/11/2026).
Baginya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak hanya dibangun melalui fasilitas kantor yang representatif. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan keterbukaan terhadap kebijakan perusahaan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan.
Isu tersebut semakin mendapat perhatian setelah aktivis BemNus NTT mendesak Kejaksaan melakukan penelaahan terhadap LHP BPK RI mengenai kinerja intermediasi Bank NTT.
Sejumlah catatan pemeriksaan menyangkut perpanjangan kredit produktif, persoalan penjaminan, serta kondisi portofolio pembiayaan menjadi latar belakang munculnya pertanyaan mengenai pengelolaan perusahaan.
Dalam situasi demikian, Yos menganggap keputusan mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pembangunan kantor perlu disertai alasan yang jelas, terutama terkait kebutuhan dan kemampuan perencanaan keuangan lembaga.
"Di satu sisi ada kredit macet yang sedang disorot, di sisi lain ada pembangunan gedung baru senilai Rp17,39 miliar. Wajar kalau masyarakat bertanya, apakah pembangunan ini sudah sesuai prioritas dan perencanaan yang matang," ungkapnya.
Besaran biaya tersebut juga mendorong Yos melihat proyek serupa yang pernah dikerjakan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Salah satu pembanding yang ia kemukakan adalah pembangunan gedung PT Jamkrida NTT di Kupang.
Gedung perusahaan tersebut diketahui memiliki tiga lantai dengan anggaran sekitar Rp12,6 miliar. Perbedaan angka pembiayaan antara kedua proyek itu kemudian menjadi bahan pertanyaan mengenai komponen pekerjaan dan standar bangunan yang digunakan.
Ia menilai masyarakat membutuhkan informasi teknis agar dapat memahami alasan di balik besarnya kebutuhan dana pembangunan kantor Bank NTT Borong.
Persoalan lainnya terletak pada belum diperolehnya sejumlah keterangan mengenai administrasi pekerjaan.
Yos menyebut informasi tentang nilai kontrak final, asal pembiayaan, perusahaan pelaksana, tenaga pengawas, serta target penyelesaian masih perlu dijelaskan kepada masyarakat.
"Kalau memang sudah sesuai prosedur, kenapa tidak diumumkan saja ke publik. Justru itu yang akan menghilangkan kecurigaan," katanya.
Menurutnya, keterangan mengenai proyek seharusnya dapat diketahui tanpa masyarakat harus terlebih dahulu mempertanyakan berbagai hal kepada pihak terkait. Kejelasan informasi sejak awal akan membantu mengurangi spekulasi yang berkembang di tengah warga.
Keberadaan papan pengumuman pekerjaan juga menjadi salah satu hal yang ia perhatikan. Melalui informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui identitas pelaksana sekaligus memperoleh gambaran mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam kegiatan konstruksi.
Yos turut mengingatkan agar pengawasan teknis tidak diperlakukan sebagai formalitas. Setiap tahapan pekerjaan harus mengacu pada ketentuan dan rancangan yang telah ditetapkan sehingga hasil akhirnya sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
Ia menginginkan adanya keterlibatan DPRD Manggarai Timur dalam menjalankan fungsi kontrol, disertai pengawasan profesional dari konsultan yang ditunjuk.
Menurutnya, dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan juga perlu dibuka agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, ia berharap masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penonton ketika proyek berlangsung. Kesempatan menyampaikan masukan dan memperoleh informasi merupakan bagian dari keterlibatan publik dalam mengawasi pembangunan di daerah.
Bagi masyarakat Borong, hasil akhir pembangunan nantinya akan dinilai bukan hanya dari tampilan kantor. Kehadiran gedung baru diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja lembaga, khususnya dalam memberikan kemudahan kepada nasabah.
"Kalau bangunannya bagus tapi pelayanannya masih lambat dan kreditnya masih bermasalah, buat apa? Yang kami butuhkan itu bank yang sehat dan melayani rakyat," tegas Yos.
Harapan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa investasi pada infrastruktur perbankan semestinya memberikan nilai tambah terhadap pelayanan. Keindahan bangunan perlu berjalan bersama profesionalitas pengelolaan dan kepercayaan nasabah.
Dengan dimulainya pekerjaan konstruksi, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana proyek tersebut dilaksanakan. Penjelasan resmi mengenai pembiayaan, proses pemilihan penyedia, serta standar mutu pekerjaan menjadi informasi yang dinantikan masyarakat.
Untuk memperoleh penjelasan dari pihak terkait, Floresnesia.com telah berupaya meminta keterangan kepada Bank NTT mengenai pembiayaan pembangunan kantor cabang di Borong yang disebut bernilai Rp17,39 miliar.
Namun, sampai berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi yang berhasil diperoleh dari pihak Bank NTT.
Redaksi Floresnesia.com tetap menyediakan ruang klarifikasi dan hak jawab bagi manajemen Bank NTT, pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut.