Pemerintah Desa To'e berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi pembukaan wisata yang belum memiliki dasar resmi.
Masyarakat juga diminta menjaga suasana kondusif dengan menghormati hak kepemilikan tanah, akses jalan, serta ketentuan adat setempat.
Meski demikian, pemerintah desa tetap mendukung pengembangan potensi wisata Tiwu Pai. Kornelis menegaskan bahwa pihaknya menginginkan pengelolaan yang transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat.
“Kami tidak menolak kemajuan pariwisata di Desa To'e. Justru kami mendukung agar potensi Tiwu Pai dapat dikembangkan. Namun, semuanya harus melalui musyawarah dan melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten, pemerintah desa, pemilik lahan, tokoh adat, serta masyarakat luas,” tuturnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ada.
Dengan demikian, pengembangan wisata Tiwu Pai ke depan dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan pengunjung, hak masyarakat, maupun nilai-nilai adat.
“Harapan kami, semua pihak bisa menerima imbauan ini dengan baik. Mari kita bangun pariwisata yang adil, damai, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa To'e,” pungkasnya.