utama

Belanja Modal Hanya 18 Persen, Pembangunan Manggarai Timur Hadapi Tantangan Berat

Kamis, 12 November 2026 | 04:16 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Y. Yorit Poni, berfoto bersama masyarakat Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, usai kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027

BORONG—Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD di Mboeng, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Senin (26/10/2026).
‎
‎Keterbatasan anggaran pembangunan dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas.
‎
‎Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Vinsensius Pata, dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Y. Yorit Poni, bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Manggarai Timur, Selphyanus Tovin (Elpi Tote), Kepala Desa Kaju Wangi, pengurus partai tingkat ranting, kelompok tani, kelompok pemuda, serta ratusan masyarakat setempat.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Yorit Poni mengungkapkan bahwa belanja modal Kabupaten Manggarai Timur saat ini hanya berada pada kisaran 18 persen. Kondisi itu dinilainya memprihatinkan karena kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur jalan, masih sangat besar.
‎
‎"Bagaimana tidak, belanja modal kita hanya 18 persen, sementara wilayah Matim sangat luas dan anggaran kita terbatas. Tentu sangat menyulitkan pemerintah daerah. Itu dipengaruhi oleh pengurangan TKD dari pemerintah pusat," ungkap Yorit Poni kepada Awak Media, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan DPRD dituntut menentukan prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
‎
‎Ia kemudian menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan DPRD Manggarai Timur untuk terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur, salah satunya ruas jalan Lempang Paji menuju Marabola.
‎
‎"Dalam setiap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, kami selalu konsisten memasukkan segmen jalan Lempang Paji menuju Marabola untuk segera diperbaiki," tegasnya.
‎
‎Selain persoalan jalan, Yorit Poni turut menyoroti kebutuhan perizinan AMDAL untuk wilayah Marabola hingga Buntal, Desa Golo Lijun. Ia mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan perizinan tersebut.
‎
‎"Fraksi juga menyoroti izin AMDAL untuk wilayah Marabola tembus Buntal Desa Golo Lijun. Bayangkan, hanya untuk izin AMDAL anggarannya mencapai Rp1,5 miliar," katanya.
‎
‎Yorit Poni juga menyinggung pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar yang menurutnya perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pembangunan infrastruktur. Ia menyebut tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai sekitar 50 persen dari total panjang jalan 904 kilometer.
‎
‎Di hadapan masyarakat, ia menjelaskan bahwa reses merupakan kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sebelum kembali menjalankan agenda persidangan di gedung DPRD.
‎
‎"Reses adalah agenda sidang bersama rakyat sebelum sidang di gedung Dewan. Di sinilah aspirasi itu diserap untuk diperjuangkan," ujarnya.
‎
‎Ia memberikan contoh hasil reses tahun 2025 yang dilaksanakan di SDN Mboeng. Menurutnya, aspirasi masyarakat saat itu telah diperjuangkan hingga sekolah tersebut memperoleh pembangunan gedung baru.
‎
‎"Pada tahun 2025 agenda reses juga dilaksanakan di SDN Mboeng. Waktu itu, berkat usulan warga dan perjuangan kita bersama, hari ini SDN Mboeng mendapat pembangunan gedung baru. Selain itu, program PIP aspirasi dari Dr. Andreas Hugo Parera setiap tahun selalu tersalurkan," jelasnya.
‎
‎Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari perbaikan jalan, akses air minum bersih, hingga kehadiran jaringan listrik PLN yang hingga kini belum dinikmati sebagian warga. Pemerataan bantuan sosial juga menjadi aspirasi yang disampaikan kepada kedua wakil rakyat tersebut.
‎
‎Yorit Poni mengatakan seluruh masukan masyarakat perlu dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di lembaga legislatif, terutama dalam menentukan arah kebijakan dan penganggaran daerah.
‎
‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Rembong Raya, khususnya warga Dapil IV, atas dukungan politik kepada PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2024.
‎
‎"Kami datang juga untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Rembong Raya yang telah memilih PDI Perjuangan. Kami mohon doa untuk kesehatan dalam menjalankan amanat rakyat dan mengajak masyarakat terus bergotong royong demi kepentingan bersama," tuturnya.
‎
‎

Terkini