JAKARTA—Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memilih menggunakan haknya untuk menolak memberikan kesaksian dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 yang menjerat tiga terdakwa lainnya.
Keputusan tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penolakan itu muncul ketika majelis hakim menanyakan kesediaannya untuk menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Di hadapan majelis hakim, Yaqut menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ketiga terdakwa tersebut.
“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut.
Selain alasan tidak merasa berkaitan dengan perkara ketiga terdakwa, kondisi kesehatan Yaqut juga menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut.
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa kliennya perlu menjaga kondisi kesehatan agar tetap fokus ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara yang sedang dihadapinya.
“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.
Dengan demikian, penolakan tersebut disampaikan berdasarkan pertimbangan keterkaitan perkara sekaligus kondisi kesehatan Yaqut.
Sementara itu, tiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi untuk perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus diatur sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler sebesar 92 persen.
Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian kuota tambahan tersebut diduga berubah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Perubahan komposisi kuota tersebut menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam perkara dugaan korupsi ini. Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan aliran dana terkait percepatan keberangkatan jemaah haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622,09 miliar.
Angka kerugian tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji untuk tahun operasional 2023-2024.