nasional

Yaqut Gunakan Hak Menolak Jadi Saksi untuk Gus Alex dkk, Ini Alasan yang Disampaikan di Hadapan Hakim

Rabu, 18 November 2026 | 21:17 WIB
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Ist)

JAKARTA—Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memilih menggunakan haknya untuk menolak memberikan kesaksian dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 yang menjerat tiga terdakwa lainnya.
‎
‎Keputusan tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Penolakan itu muncul ketika majelis hakim menanyakan kesediaannya untuk menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
‎
‎Di hadapan majelis hakim, Yaqut menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ketiga terdakwa tersebut.
‎
‎“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut.
‎
‎Selain alasan tidak merasa berkaitan dengan perkara ketiga terdakwa, kondisi kesehatan Yaqut juga menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut.
‎
‎Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa kliennya perlu menjaga kondisi kesehatan agar tetap fokus ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara yang sedang dihadapinya.
‎
‎“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.
‎
‎Dengan demikian, penolakan tersebut disampaikan berdasarkan pertimbangan keterkaitan perkara sekaligus kondisi kesehatan Yaqut.
‎
‎Sementara itu, tiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi untuk perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.
‎
‎Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.
‎
‎Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus diatur sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler sebesar 92 persen.
‎
‎Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian kuota tambahan tersebut diduga berubah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
‎
‎Perubahan komposisi kuota tersebut menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam perkara dugaan korupsi ini. Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan aliran dana terkait percepatan keberangkatan jemaah haji.
‎
‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622,09 miliar.
‎
Angka kerugian tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji untuk tahun operasional 2023-2024. 

Tags

Terkini