nasional

Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar 3 Modus

Rabu, 18 November 2026 | 08:06 WIB
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Ist )

JAKARTA—Pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diduga menjadi ruang terjadinya penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami sejumlah praktik yang diduga digunakan untuk mengatur pelaksanaan proyek tersebut.

Baca Juga: Aktivis Desak KPK Cek Proyek Huntara di Manggarai Timur, Diduga Dibangun Asal Jadi ‎
‎
‎Penyidik menemukan dugaan penggunaan perusahaan pinjaman atau praktik pinjam bendera, pemberian fee kepada oknum pejabat BNPB, hingga penggelembungan harga atau mark-up pengadaan.
‎
‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk mendapatkan proyek. Namun, pelaksanaan pekerjaan justru dilakukan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.
‎
‎"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," ujar Budi dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan KPK untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek BNPB.
‎
‎Selain praktik pinjam bendera, penyidik juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek.
‎
‎Dalam skema tersebut, perusahaan yang memperoleh pekerjaan diduga memiliki komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum di lingkungan BNPB.
‎
‎Tidak hanya itu, KPK juga mendalami dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa.
‎
‎Penyidik menduga kenaikan harga atau mark-up tersebut berkaitan dengan pemberian kickback kepada pihak tertentu.
‎
‎Penyidikan perkara ini turut mengarah pada penelusuran mekanisme pengadaan dan proses penunjukan perusahaan pelaksana proyek.
‎
‎KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sebelumnya telah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Kamis pekan sebelumnya.
‎
‎Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
‎
‎Pemeriksaan tersebut juga melibatkan seorang deputi BNPB yang masih aktif sebagai anggota TNI serta salah satu koordinator keprotokolan.
‎
‎Para saksi dimintai keterangan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung vendor atau penyedia proyek.
‎
‎KPK juga mendalami dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan sejumlah perusahaan yang mendapatkan pekerjaan pengadaan.
‎
‎Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengetahui bagaimana proses penentuan penyedia proyek berlangsung serta apakah terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengadaan tersebut.
‎
‎Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan proyek BNPB ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka.
‎
‎Bima diketahui merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
‎
‎KPK menduga Bima turut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan.
‎
‎Penyidik kini masih menelusuri aliran uang serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
‎
‎Koordinasi antara KPK dan Puspom TNI juga terus dilakukan untuk mendukung proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan pendalaman dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek BNPB.

Tags

Terkini