JAKARTA—Dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah lembaga negara turut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan informasi penanganan perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan satu perkara yang kebocoran informasinya telah terkonfirmasi, yakni kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan mantan pegawai KPK berinisial DIS.
Pengakuan tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Taufik menjelaskan, KPK telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah informasi mengenai dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Namun, dari sejumlah informasi yang diperiksa, baru satu perkara yang dinyatakan terkonfirmasi dan terverifikasi mengalami kebocoran.
“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya,” kata Taufik.
Perkara tersebut masih ditangani KPK dan telah mendekati tahap penyelesaian sebelum dilimpahkan ke persidangan.
Terungkapnya kebocoran informasi dalam perkara pemerasan Bupati Pemalang menjadi perhatian karena menyangkut keamanan proses penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah.
Taufik menegaskan, dugaan kebocoran yang dimaksud tidak berkaitan dengan informasi kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas batas informasi yang telah berhasil dikonfirmasi KPK di tengah berkembangnya isu penyadapan terhadap sejumlah institusi negara.
Sebelumnya, nama KPK masuk dalam daftar pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, sejumlah sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian, lembaga negara, pejabat pemerintahan, hingga anggota DPR.
Daftar itu juga mencantumkan gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa pencantuman nama-nama tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak yang disebut terlibat tindak pidana.
Perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyeret empat orang sebagai tersangka. Dalam perkembangan penyidikan yang dipaparkan kepolisian, Listyo Sigit diduga memberikan perintah, menentukan target penyadapan, sekaligus menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
Di tengah perkara tersebut, pengakuan KPK mengenai satu kasus yang terverifikasi bocor menambah perhatian terhadap perlindungan informasi dalam proses penegakan hukum.
KPK menyatakan bahwa informasi penanganan perkara yang menjadi kewenangannya tetap berada dalam ranah internal lembaga.
Sementara itu, perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang diungkap Taufik masih dalam proses penyidikan menuju pelimpahan ke persidangan.