nasional

Empat Tersangka Kasus Penyadapan, Kapolri Tegaskan Kesalahan Tak Boleh Ditutupi

Sabtu, 14 November 2026 | 00:13 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (Ist)

JAKARTA—Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada ketegasan aparat, tetapi harus berjalan seiring dengan keberanian mengungkap kebenaran dan menghormati hak setiap orang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang dalam, menjadi ujian penting bagi komitmen Polri terhadap supremasi hukum.
‎
‎Prinsip tersebut menjadi penegasan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI ketika perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri dipaparkan.
‎
‎Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang berinisial LSP, SU, EH, dan AS sebagai tersangka. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa yang kini masih dalam proses pembuktian hukum.
‎
‎Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, seluruh kewenangan penegakan hukum harus dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa institusi kepolisian tidak boleh menjadikan kewenangan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan.
‎
‎“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
‎
‎Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
‎
‎Persoalan kemudian berkembang pada Oktober 2026, ketika penyidik mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenLink X (PLX), termasuk pembubaran grup WhatsApp yang disebut digunakan untuk menyampaikan instruksi tersebut.
‎
‎Penyimpangan yang didalami meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik.
‎
‎Untuk mengungkap rangkaian peristiwa itu, Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dari bidang teknologi informasi serta hukum pidana. Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, dan log aktivitas penyadapan.
‎
‎Menurut Suyudi, pengungkapan perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran di lingkungan internal kepolisian merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam menjaga integritas penegakan hukum.
‎
‎“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran,” ungkapnya.
‎
‎Ia juga menilai pengawasan dari lembaga legislatif memiliki peran penting untuk memastikan setiap kewenangan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum. Karena itu, ia mengapresiasi perhatian dan masukan Komisi III DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Polri.
‎
‎“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” katanya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut menyampaikan adanya penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar. Namun, ia menegaskan bahwa perkara penyadapan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Kedua persoalan tersebut harus didalami dan dibuktikan melalui proses hukum masing-masing.
‎
‎Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Baginya, integritas seorang pejabat tidak diukur dari besarnya kekuasaan, melainkan dari keberanian mempertahankan kebenaran dan keadilan.

Tags

Terkini